Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu khusus bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga stabilitas pergerakan rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal tersebut disampaikan Hekal kepada awak media usai konferensi pers di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), yang dihadiri antara lain Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Menanggapi pernyataan Gubernur BI…

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai langkah tersebut penting untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas di tengah gejolak pasar global. Menurut Kamrussamad, salah satu penyebab rentannya nilai tukar rupiah adalah masih tingginya ketergantungan sektor industri terhadap bahan baku dan produk impor. Karena itu, pemerintah perlu mempercepat program substitusi impor, khususnya pada sektor manufaktur. “Percepatan substitusi produk impor terhadap industri manufaktur kita. Dengan percepatan ini maka komponen impor akan mengalami penurunan,” ujar Kamrussamad saat ditemui koranmerdeka.co di Gedung…

Pembahasan revisi Undang-Undang tentang Polri tidak cukup hanya berfokus pada aspek kewenangan, struktur organisasi, maupun mekanisme pengawasan. Komisi III DPR RI menilai reformasi institusi kepolisian juga harus menyentuh fondasi pembentukan sumber daya manusia, termasuk penguatan kurikulum pendidikan dan pembinaan moral anggota Polri sejak tahap pendidikan. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau yang akrab disapa Gus Falah, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof. Dr. Cecep Darmawan dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Dr.…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memandang perlunya pengaturan yang lebih kuat mengenai pengamanan objek vital nasional. Upaya ini dilihatnya akan lebih baik jika mendapat landasan hukum yang lebih kuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurut Hinca, pengamanan terhadap infrastruktur strategis negara tidak cukup hanya berpedoman pada aturan setingkat keputusan presiden. Ia menilai revisi regulasi kepolisian menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat aspek pengamanan objek vital nasional yang selama ini menjadi salah satu tugas penting Polri. “Karena tahun 2004, ketika terorisme begitu mencekam dan masuk ke Indonesia, Presiden waktu itu, Ibu Megawati (Soekarno Putri)…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di bawah kepemimpinan Menpora Erick Thohir untuk segera mengambil peran sebagai orkestrator kebijakan dan program pemuda Indonesia. Menurutnya, hal ini sebagai langkah strategis mengatasi kebuntuan skema pengembangan generasi muda di tengah situasi krisis global saat ini. Fikri menilai, langkah penguatan kebijakan pemuda ini sangat krusial mengingat sejarah besar bangsa Indonesia selalu menempatkan pemuda sebagai motor penggerak utama dalam melewati masa-masa sulit. Sayangnya, saat ini Kemenpora dinilai belum memiliki desain besar (grand design) yang jelas untuk mengorkestrasi potensi tersebut. “Kita mesti ingat tahun 1945 kemerdekaan, kemudian juga…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil mengungkap kasus love scamming dengan metode pig butchering di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara untuk membangun kepercayaan korban sebelum mengarahkan mereka pada investasi fiktif tersebut diduga melibatkan pelaku dari dalam dan luar negeri dengan total kerugian mencapai sekitar Rp41 miliar dalam kurun waktu 10 bulan. Namun, Abdullah yang akrab disapa Abduh menilai pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum harus diikuti dengan penguatan pencegahan di sisi hulu, terutama melalui edukasi dan literasi anti-scam yang lebih masif dan terkoordinasi. Karena itu, ia meminta Indonesia Anti Scam Centre (IASC) bersama Otoritas Jasa…

Anggota Komisi III DPR RI, Agung Widyantoro menyoroti belum diakomodasinya asas resiprokal atau timbal balik dalam pengaturan penempatan jabatan di Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga keselarasan antara ketentuan dalam RUU Polri dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikan Agung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III tentang RUU Polri. Dalam pandangannya, Agung mengingatkan bahwa saat penyusunan Undang-Undang ASN, telah dicapai kesepakatan yang memungkinkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan tertentu di kementerian atau lembaga sesuai dengan fungsi dan kebutuhan organisasi. “Pada saat penyusunan Undang-Undang ASN, anggota TNI…

Pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi dinilai tidak bisa hanya disikapi melalui langkah jangka pendek di sektor moneter. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai tekanan terhadap rupiah merupakan dampak dari struktur ekonomi nasional yang selama dua dekade terakhir masih bergantung pada pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas). Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari neraca transaksi berjalan Indonesia yang dalam jangka panjang lebih sering mengalami defisit. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya. “Tekanan rupiah hari ini memang disebabkan oleh struktur ekonomi kita dalam kurun dua dekade terakhir yang lebih…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Delegasi Inter Pares Parlemen Uni Eropa menggelar workshop bertajuk Meaningful Public Participation in the Legislative Process guna memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026) itu dibuka oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga. Dalam sambutannya, Ravindra menyoroti tantangan yang tengah dihadapi berbagai negara terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga dialami negara-negara maju. Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan menjadi aspek penting untuk membangun…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Di bawah kepemimpinan yang baru, Yahya mendorong BGN untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Yahya, pergantian kepemimpinan BGN menjadi momentum krusial untuk membenahi kinerja lembaga tersebut, mengingat BGN mengelola MBG yang merupakan salah satu program prioritas nasional paling strategis. “Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN,” kata Yahya Zaini, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/6/2026). “Pengalamannya yang…