Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Di bawah kepemimpinan yang baru, Yahya mendorong BGN untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Yahya, pergantian kepemimpinan BGN menjadi momentum krusial untuk membenahi kinerja lembaga tersebut, mengingat BGN mengelola MBG yang merupakan salah satu program prioritas nasional paling strategis.
“Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN,” kata Yahya Zaini, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
“Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meski begitu, Yahya menilai tugas berat menanti Kepala BGN yang baru. Untuk memastikan program prioritas ini berjalan efektif dan berdampak nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat, ia melihat terdapat tiga tantangan utama yang mendesak untuk segera dibenahi.
“Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi,” jelas Yahya.
Yahya mengatakan, perbaikan tata kelola di BGN dibutuhkan sebab MBG menyerap anggaran negara yang sangat besar.
“Termasuk perlu juga ada pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran,” lanjutnya.
Kemudian, faktor kedua yang menurut Yahya perlu dibenahi adalah penegakan disiplin dan standardisasi ketat. Ia menegaskan, BGN harus memperketat implementasi Standard Operating Procedure (SOP) di setiap unit penyedia makanan.
“Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident (nol kecelakaan kerja/pangan). Pengawasan berkala tidak boleh kendor,” papar Yahya.
Pimpinan Komisi bidang kesehatan dan gizi DPR itu lalu mengungkap faktor krusial yang juga harus dibenahi oleh BGN. Yahya menyatakan, penting bagi BGN untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah.
“Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral,” sebut Legislator dari Dapil Jatim VIII itu.
Yahya pun menilai Kepala BGN yang baru dituntut untuk meningkatkan komunikasi sinergis dengan kementerian/lembaga terkait. Seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta Pemerintah Daerah (Pemda).
“Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar,” tegas Yahya.
Yahya menyebut, masyarakat kini menaruh harapan besar kepada BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang.
“BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
