Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai program bantuan pangan (Bapang) beras dan minyak goreng periode Februari dan Maret 2026, sangat dinantikan 33,2 juta keluarga di Indonesia. Kehadiran bantuan 20 Kg beras serta 4 liter minyak goreng jelang hari raya Idulfitri 1447 H/2025 M ini, tentunya sangat berarti bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM). “Stok beras dan minyak, tak ada kendala. Jumlah persediaannya sangat memadai. Kita minta pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak lagi menunda-nunda penyaluran Bapang periode Februari dan Maret 2026 ini,” tegas Alex dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Desakan…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja kelembagaan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Pembahasan Usulan Anggaran Tahun 2027 di Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (26/2/2026). Menurut Indra, pada Tahun 2026 DPR RI turut menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap arahan Presiden Republik Indonesia. Namun ia menekankan bahwa efisiensi harus dimaknai sebagai momentum perbaikan sistem kerja. “Efisiensi bukan berarti menurunkan produktivitas. Justru ini saatnya kita memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan output dan outcome yang jelas,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa dinamika efisiensi menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat Jenderal…

Sekretaris Jenderal (Sekjen)  DPR RI Indra Iskandar menargetkan peningkatan signifikan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran 2027 harus difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan, khususnya pada indikator-indikator RB yang belum mencapai target. Ia mengungkapkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI baru saja menerima nilai sementara Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 84,64 dengan kategori A. Angka tersebut naik 0,08 poin dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah target SPTJM sebesar 87,2. “Peningkatan ini patut kita syukuri, tetapi belum cukup. Kita harus bekerja lebih terstruktur agar target 88,00 pada 2027…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti adanya selisih data kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Asing (WNA), khususnya Warga Negara China, dalam rapat bersama jajaran keimigrasian. Yan mempertanyakan transparansi dan akurasi data tersebut. “Apa yang menyebabkan terjadinya selisih data antara jumlah kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Cina serta WNA lainnya?” ujar Politisi Partai Gerindra itu di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (23/2/2026). Ia juga menilai penyajian data keimigrasian perlu disampaikan lebih rinci agar publik maupun DPR dapat memahami komposisi keberadaan WNA di Indonesia. “Mengapa dalam penyajian data belum dirinci secara lebih detail berdasarkan jenis visa dan izin tinggal yang…

Komisi XIII DPR RI menyoroti implementasi Program Desa Binaan yang digagas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka memperkuat edukasi keimigrasian hingga ke tingkat desa. Program ini dinilai strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur dokumen keimigrasian, pengawasan warga negara asing (WNA), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Sebagai informasi, Program Desa Binaan dilaksanakan melalui penugasan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saat ini, Program Desa Binaan telah berjalan di sejumlah wilayah, antara lain Daerah…

Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, Senin (23/2/2026). Secara tegas, ia mendukung untuk memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, khususnya pengendalian inflasi dan pemulihan sistem keuangan pascabencana di Sumatera Utara. Ia pun mengapresiasi kondisi sektor keuangan dan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara yang kini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Menurutnya, sejumlah sektor dinilai telah tertangani dengan baik, termasuk sistem pembayaran dan layanan perbankan yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana. Walaupun begitu, ia mengingatkan persoalan inflasi masih menjadi pekerjaan rumah serius. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan dalam…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dalam kunjungan kerja reses ke SMP Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang menyoroti pentingnya pelestarian bangunan bersejarah sekaligus peningkatan sarana pendidikan di sekolah. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa SMP Negeri 1 Ungaran memiliki keistimewaan tersendiri. Sekolah ini menjadi satu-satunya di kabupaten tersebut yang difungsikan sekaligus sebagai museum, mengingat nilai historis bangunannya yang merupakan peninggalan Belanda sejak tahun 1911. “Ini istimewa karena satu-satunya di kabupaten ini yang sekolahnya juga menjadi museum. Bangunannya merupakan peninggalan Belanda sejak 1911 dan masih terjaga dengan baik,” ujarnya kepada koranmerdeka.co saat melakukan tinjauan ke SMP Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang,…

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung menegaskan perlunya kebijakan pemulihan ekonomi yang tegas, cepat, dan tepat sasaran bagi wilayah terdampak bencana. Ia menekankan pendataan dampak bencana hingga Maret harus dilakukan secara presisi dan fokus pada wilayah paling parah (the hardest hit). Sebab Martin menilai, di lokasi tertentu kerusakan tidak hanya pada rumah, tetapi juga ladang, toko, dan lanskap yang berubah total. “Untuk kondisi seperti itu, restrukturisasi atau grace period tidak cukup. Kasus tertentu harus langsung write-off atau penghapusbukuan,” tegasnya di tengah Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan), Senin (23/2/2026). Menurutnya, titik terdampak terparah jumlahnya terbatas dan spesifik. Karena…

Komisi X DPR RI menyoroti persoalan kekurangan Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam pelaksanaan pendidikan inklusif saat kunjungan kerja reses di Kabupaten Semarang. Aspirasi tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menegaskan bahwa sekolah inklusif wajib menerima seluruh siswa tanpa terkecuali. Namun di lapangan, masih banyak sekolah yang belum didukung ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, khususnya guru pendamping khusus. “Sekolah inklusif memang harus menerima semua siswa tanpa terkecuali. Tetapi kendalanya masih ada di Guru Pendamping Khusus. Ini bukan hanya di Kabupaten Semarang, tetapi juga terjadi di berbagai…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya pemulihan sistem pembayaran dan peredaran uang di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, dalam situasi darurat, ketersediaan uang tunai dan berfungsinya sistem pembayaran menjadi krusial bagi masyarakat. Misbakhun bilang, Bank Indonesia (BI) harus memastikan operasional ATM dan layanan perbankan tetap berjalan, termasuk dengan menjamin ketersediaan bahan bakar bagi genset yang menopang operasional perbankan saat listrik terganggu. “Suplai bahan bakar untuk genset harus diamankan. Listrik harus tetap menyala agar jaringan internet, jaringan satelit, serta sistem pembayaran digital bisa terus beroperasi. Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses layanan keuangan hanya karena kendala teknis,” tegasnya saat memimpin…