Penulis: Redaksi

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menerima penghargaan KWP Award 2026 dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan kategori Senator Perempuan Penggerak Harmoni dan Budaya Nasional. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan, sekaligus mendorong harmoni sosial di tengah dinamika kehidupan berbangsa. Dalam keterangannya, GKR Hemas juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan terhadap dirinya secara pribadi, tetapi terhadap pentingnya peran budaya sebagai fondasi persatuan nasional. “Saya mengapresiasi pemberian KWP Award 2026 ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus mendorong penguatan nilai-nilai budaya dan harmoni dalam…

Komisi VIII DPR RI menyoroti serius dugaan ketidaktepatan data dalam penyaluran bantuan ke pesantren. Temuan ini mencuat setelah adanya indikasi ketidaksesuaian data penerima yang berpotensi mengganggu efektivitas distribusi anggaran negara. Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya lonjakan nominal bantuan yang tidak wajar pada kategori prioritas yang sama, tanpa didukung basis data yang jelas dan akurat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait validitas data pesantren yang digunakan sebagai acuan penyaluran. “Jika pesantrennya tidak ada, lalu siapa yang menerima bantuan itu?” tegas Maman saat kunjungan kerja di Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026). Maman menilai persoalan ini tidak…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene didampingi Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar bersama rombongan melakukan peninjauan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (22/04/2026). Felly Estelita Runtuwene yang juga Ketua Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka melihat secara langsung kondisi pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesiapan tenaga medis di RSUD Amurang sebagai salah satu fasilitas rujukan di Kabupaten Minahasa Selatan. “Kami bersama rombongan Komisi IX DPR RI didampingi Bupati Minahasa Selatan meninjau sejumlah titik strategis, di antaranya Instalasi Gawat…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti maraknya keberadaan kabel laut ilegal yang belum berizin dan berpotensi merugikan penerimaan negara. Hal ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke PSDKP Pelabuhan Benoa, Bali, sebagai bagian dari upaya pengawasan di sektor kelautan dan perikanan. Dalam tinjauannya, Komisi IV DPR RI menemukan banyak jaringan kabel laut, termasuk fiber optik, yang belum mengantongi izin resmi. Kondisi ini menyebabkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat dioptimalkan oleh negara. “Ini temuan yang sangat berharga. Dikarenakan ada potensi pendapatan negara yang cukup besar dari kabel laut yang belum berizin,”…

Isu ketenagakerjaan dan jaminan sosial menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara Komisi IX DPR RI dengan pemerintah daerah serta mitra kerja di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Rabu (22/04/2026). Pertemuan ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi daerah, terutama dampak tingginya arus migrasi terhadap kondisi ketenagakerjaan. “Di Kepulauan Riau ini banyak orang datang untuk mencari kerja dan akhirnya menetap. Bahkan banyak yang kemudian mengganti identitas kependudukan menjadi KTP setempat. Ini yang harus kita perhatikan karena bisa berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak diantisipasi,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Kepulauan Riau (Kepri) diketahui menjadi salah satu destinasi…

Aspek lingkungan hidup merupakan fondasi utama dalam menjalankan bisnis perkebunan di Indonesia. Perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada pengejaran profit semata, tetapi juga harus memastikan operasional yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar pembukaan lahan perkebunan tidak merusak ekosistem dan tidak memicu dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi VI DPR RI dengan para direksi BUMN sektor perkebunan di Kantor Regional I PT. Perkebunan Nasional IV, di Medan, Sumatra Utara, Rabu (22/4/2026). Anggota Komisi VI DPR RI Achmad, usai pertemuan mengatakan, kenyamanan lingkungan dan keamanan masyarakat lokal harus menjadi prioritas. Hubungan yang harmonis antara perusahaan dan warga harus…

DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut, UU PPRT diharapkan dapat menjadi payung hukum yang maksimal dalam melindungi profesi PRT. “Pengesahan UU PPRT merupakan titik penting dalam memastikan pelindungan Negara bagi kawan-kawan pekerja rumah tangga,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan UU PPRT dalam Rapat Paripurna kemarin, Selasa (21/4), setelah 22 tahun lamanya beleid ini diperjuangkan. UU PPRT sendiri merupakan UU inisiatif DPR untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi…

Dinamika geopolitik global berdampak signifikan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Karena itu, Pemerintah pun diminta untuk mengambil langkah-langkah pengendalian dan mitigasi karena kondisi ini memberatkan rakyat. “Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada koranmerdek.co, di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada fenomena meroketnya harga sejumlah komoditi. Dari sisi energi, Pemerintah baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi secara sigfikan. Terbaru, harga LPG nonsubsidi juga secara resmi naik hingga…

Perguruan tinggi Swasta (PTS) tidak boleh lagi dipandang sebagai pilihan kedua dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Karena itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendorong terciptanya persaingan yang sehat antara PTS dan perguruan tinggi negeri (PTN) berbasis peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, baik PTN maupun PTS memiliki peran yang sama penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, paradigma yang menempatkan PTS sebagai alternatif sekunder perlu diubah. “Saya berharap PTS itu bukan second choice. Harus ada kesetaraan dan persaingan yang sehat antara PTN dan PTS,” ujar Kurniasih saat diwawancarai koranmerdeka.co di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa…

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru akan mengedepankan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Pernyataan tersebut disampaikan Irma menjawab pertanyaan serikat buruh terkait tindak lanjut DPR atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan perbaikan regulasi ketenagakerjaan. Irma menjelaskan, Komisi IX sejatinya telah membentuk panitia kerja (panja) dan menyelesaikan tahap awal pembahasan. Dalam waktu dekat, pimpinan komisi akan menyurati pimpinan DPR melalui rapat Badan Musyawarah DPR guna melanjutkan proses legislasi. “Sebagai mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan, kami bertanggung jawab mengerjakan undang-undang ini. Kami juga sudah beberapa kali mengundang perwakilan serikat buruh dan pengusaha…