Penulis: Redaksi

Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya hingga tewas di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026). Oleh Soleh menilai aksi kekerasan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan meminta aparat keamanan bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas. “Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan bahwa kunjungan langsung ke Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussenarmed) bertujuan untuk mendengarkan secara komprehensif terkait kondisi objektif satuan serta pemetaan ancaman yang dihadapi negara. “Kami rapat dengan Pussenarmed, langsung bersama Pak Komandan. Kita mendengar masukan tentang kondisi Pussenarmed itu sendiri, baik itu ancaman yang dihadapi oleh negara, dan bagaimana Pussenarmed ini melakukan mitigasi akan ancaman tersebut dengan kondisi yang ada,” ujar Dave kepada koranmerdeka.co usai memimpin Kunspek Komisi I DPR RI di Cimahi, Jawa Barat, Kamis (10/9/2026). Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut menyampaikan bahwa berbagai…

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan atau plan B dalam proses pengalihan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menyusul besarnya potensi molornya penyelesaian dari target 15 September. Permintaan itu disampaikan usai BAKN DPR RI melakukan pertemuan membahas penyelesaian utang KCIC. “Kami menekankan dalam hal ini BAKN, agar disiapkan plan B atau rencana cadangan kalau nanti penyelesaian daripada proses pengambilalihan utang ini belum bisa selesai padahal jatuh tempo dari utang KCIC ini sudah berjalan, sehingga ini tidak memberatkan keuangan daripada PT Kereta Api Indonesia,” ujar Andreas saat diwawancarai oleh koranmerdeka.co setelah Kunjungan…

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai penguatan dukungan pemerintah dalam pemenuhan standardisasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM). Menurutnya, pelaku IKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama akibat keterbatasan fasilitas pengujian di daerah. “Temuan kita di lapangan sangat mirip sekali dengan perusahaan-perusahaan, khususnya IKM, yang kurang mendapatkan supporting system dari pemerintah. Mereka merasa sangat sulit mendapatkan SNI. Jadi, menurut saya, seharusnya pemerintah hadir untuk membantu IKM-IKM mendapatkan supporting system, khususnya untuk standardisasi nasional,” ujar Hatta kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Cahaya…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi percontohan nasional dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui penguatan layanan yang terintegrasi, termasuk rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, fasilitas, dan dukungan anggaran. “Kalau saran saya, mungkin nanti diajukan juga di Komisi XIII. Kota Bekasi ini menjadi percontohan nasional penegakan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial,” ujar Rieke dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan…

Komisi XIII DPR RI meminta penanganan kasus yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), maupun keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural tidak berhenti pada penundaan keberangkatan. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan harus dikembangkan untuk mengungkap perekrut, sponsor, fasilitator, hingga jaringan yang berada di balik calon korban. Anggota Komisi XIII DPR RI muslim Ayub menegaskan, tindakan administratif di pintu pemeriksaan harus menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana. “Jangan sampai penolakan paspor atau penundaan keberangkatan berhenti sebagai tindakan administratif. Apabila terdapat indikasi perekrut, sponsor, fasilitator, pengurus dokumen, atau pihak lain yang terlibat dalam…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penemuan jasad bayi perempuan yang terkubur di area perkebunan Dusun Kropoh, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Netty mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan informasi sementara, pihak kepolisian telah mengamankan dua orang yang diduga terkait dengan kasus tersebut, di mana salah satunya masih berusia 17 tahun. “Ini adalah tragedi yang sangat memprihatinkan. Seorang bayi kehilangan kesempatan untuk hidup dan tumbuh. Apabila terdapat pelanggaran hukum dan unsur kekerasan, proses hukum harus berjalan secara tegas,” ujar Netty dalam keterangan…

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mengatakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan mengarah pada skema lex specialis sebagai kerangka hukum khusus untuk wilayah kepulauan. Skema ini dinilai paling cocok untuk menjawab ketimpangan layanan dan pembangunan di daerah kepulauan. Ia mengatakan, pihaknya masih mencari bentuk konkret dari lex specialis tersebut agar tidak sekadar mengulang Pasal 27-30 UU Pemerintahan Daerah. “Tadi usulan menarik bahwa ini mengarah lex specialis. Kita semua sudah ke sana, tapi dari judul sampai peta jalan turunannya, ini yang sedang kita cari bentuknya seperti apa,” ujar Mercy dalam RDPU dengan pakar di Kompleks Parlemen,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan isolasi bagi penyandang disabilitas mental guna memastikan proses rehabilitasi tetap berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap mekanisme isolasi memiliki tujuan yang jelas, dilakukan dalam batas waktu yang terukur, serta tidak mengabaikan hak dan martabat penyandang disabilitas mental. “Jadi kami pun juga ingin mengetahui secara detail isolasi itu bagaimana, kemudian berapa jam atau berapa hari harus diisolasi, kebanyakan bisa sembuh itu bagaimana. Ini juga harus dievaluasi,” ujar Anisah saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dalam rangka Pengawasan Pemenuhan…

Perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) melakukan audiensi dengan Pimpinan DPR RI dengan membawa aspirasi terkait keberlanjutan pemerintahan desa bagi kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir mulai 2027. Aspirasi tersebut antara lain mempertimbangkan keberlanjutan masa jabatan maupun mekanisme pengisian jabatan kepala desa agar pemerintahan dan pembangunan di desa tetap berjalan. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan desa merupakan hal penting untuk dipertimbangkan. Menurutnya, kondisi pemerintahan yang stabil dapat mendukung kepastian pelayanan serta keberlangsungan pembangunan di tengah masyarakat. “Yang kedua tentu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, stabilitas. Terutama dalam situasi politik seperti…