Penulis: Redaksi

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mengawal ketat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir daring. Ia menegaskan bahwa proses penyaluran tahun ini harus berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna menjamin kesejahteraan pekerja sektor logistik berbasis aplikasi. “Kami meminta Kemenaker berkoordinasi dengan Kemenhub untuk memastikan penyaluran THR bagi pengemudi ojek online dilakukan secara terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak mereka,” ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (1/3/2026). Sudjatmiko menilai…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timur Tengah untuk segera mengambil langkah darurat guna melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia. Hal ini merespons eskalasi konflik pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara dan tertahannya jemaah di berbagai bandara transit. Kiai Maman, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini. Ia menyoroti kondisi jemaah yang kini nasibnya menggantung karena jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute pulang ke tanah air terganggu secara signifikan. “Kami sangat prihatin dengan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat melakukan mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia. Hal ini menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan jadwal penerbangan internasional. Abdul Wachid menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah untuk memantau keselamatan jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan. “Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah membenarkan anggaran Badan Gizi Nasional (Badan Gizi Nasional) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari fungsi pendidikan. Hal itu merespons banyak pertanyaan yang disampaikan awak media kepada dirinya terkait polemik MBG tersebut. Said menegaskan sejak Presiden Prabowo memimpin pemerintahan, dan mengajukan APBN tahun 2025 dan 2026, anggaran pendidikan sesuai dengan mandat konstitusi, yakni 20 persen dari belanja negara. Alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2025 sebesar Rp.724, 2 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp.769 triliun. Dalam dua tahun anggaran ini, alokasi anggaran pendidikan tersebut termasuk anggaran BGN di dalamnya, tahun 2025 sebesar Rp.…

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti perihal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi polemik di publik. Menurutnya, program ini wajar menjadi perhatian publik mengingat jangkauan programnya yang mencapai puluhan juta penerima. Atas hal ini, ia berpandangan, Presiden Prabowo memiliki pemikiran bahwa kualitas gizi anak anak Indonesia perlu ditingkatkan. Sepemikiran dengan presiden tersebut, menurut Said, agenda ini mulia sekaligus penting, sebab rata rata prevalensi gizi kronis anak anak Indonesia masih tinggi, sekitar 19 persen, artinya setiap 100 kelahiran, 19 persen di antaranya mengalami gizi kronis. “Persentase ini tergolong menengah-tinggi, ukuran WHO harus di bawah 10 persen untuk kategori…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa data kependudukan yang akurat sangat penting bagi DPR dalam merumuskan berbagai kebijakan, mulai dari isu pangan, pertanian, hingga kebijakan terkait penduduk. “Berbagai keputusan strategis yang diambil DPR harus memastikan jumlah penduduk yang riil, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok umur, hingga kondisi pekerjaan masyarakat,” ujarnya kepada koranmerdeka.co usai penandatanganan kerja sama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Ia menambahkan, pemanfaatan data tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan batasan dalam penggunaannya. Tidak seluruh data akan diakses, melainkan…

Komisi IV DPR RI mendorong pemetaan kebutuhan garam nasional secara rinci dan penguatan intensifikasi berbasis teknologi. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis pengembangan sektor pergaraman. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menjelaskan, kebutuhan garam nasional terbagi dalam tiga kategori utama. Yakni, garam konsumsi rumah tangga, garam aneka pangan untuk industri makanan dan minuman, serta garam industri untuk kebutuhan kimia seperti chlor-alkali plant. Saat ini, kebutuhan garam konsumsi mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, sementara garam untuk aneka pangan berkisar 700 ribu ton. Dengan demikian, total kebutuhan keduanya berada di kisaran 1,9 hingga 2 juta ton setiap tahun,…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah secara terbuka menjelaskan komitmen impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) dalam perjanjian dagang bilateral. Ia menegaskan Komisi IV akan mengkaji isu ini secara objektif dengan memprioritaskan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional. Johan menilai, volume 1.000 ton beras tergolong kecil dibanding produksi nasional. Namun, ia menekankan, perdagangan pangan strategis tetap harus diawasi ketat agar tidak memicu gejolak pasar atau menekan harga gabah petani. “Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan keterangan dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keterangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo secara daring di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026). Sidang tersebut merupakan pemeriksaan Perkara Nomor 24/PUU-XXIV/2025 yang menguji ketentuan Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Dalam keterangannya, DPR RI menjelaskan bahwa UU Guru dan Dosen dibentuk sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi guru dan dosen yang memiliki peran strategis dalam sistem…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan seorang pelatih panjat tebing terhadap delapan atlet pelatnas. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara tuntas dan menjadi perhatian serius semua pihak. Hetifah juga mengapresiasi langkah cepat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) serta respons Menteri Pemuda dan Olahraga dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, setiap pelatih dan pengurus cabang olahraga memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembinaan atlet berlangsung dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan maupun pelecehan. “Kami memandang penonaktifan sementara Kepala Pelatih FPTI sebagai langkah yang tepat.…