Penulis: Redaksi

Setelah lebih dari lima dekade tak kunjung tuntas, kasus pemukiman ulang (resettlement) sebanyak 542 kepala keluarga (KK) eks Blang Lancang Rancong dinilai memasuki momentum baru untuk diselesaikan. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melihat perubahan mekanisme pengelolaan aset BUMN membuka peluang percepatan penyelesaian persoalan yang selama ini berulang kali terhambat. Anggota BAM DPR RI, Nasril Bahar, mengatakan kasus yang telah berlangsung sejak 1974 itu sudah tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Bahkan, menurutnya, persoalan tersebut kini telah memasuki generasi kedua karena sebagian warga yang terdampak merupakan keturunan dari masyarakat yang mengalami langsung proses pembebasan lahan puluhan tahun lalu. “Ini sudah lebih…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi menyoroti ketidaksesuaian antara penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan kondisi faktual pemanfaatan ruang di berbagai daerah. Legislator Fraksi Partai Demokrat ini mempertanyakan dasar pemetaan LSD dan LP2B yang dinilai terlalu bergantung pada data citra satelit tanpa verifikasi lapangan yang memadai. Menurutnya, dalam sejumlah kasus ditemukan lahan yang secara administratif masih tercatat sebagai kawasan pertanian, namun secara faktual telah mengalami alih fungsi sejak lama. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara data tata ruang dengan realitas di lapangan yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasi kebijakan. Hal ini…

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat aksi nyata menjaga kelestarian lingkungan di wilayah pesisir. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengajak masyarakat bergerak bersama menghadapi tantangan perubahan iklim melalui aksi bersih sungai dan penanaman mangrove di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu (6/6/2026). Kegiatan bertema “Now for Climate – Saatnya Bekerja untuk Iklim” tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan mengurangi pencemaran sungai. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memulihkan kawasan mangrove sebagai benteng alami dalam menghadapi abrasi, banjir rob, serta dampak perubahan iklim. Dalam…

Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, mendesak pemerintah segera melakukan audit independen terhadap program magang dokter menyusul meninggalnya tiga peserta dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pendidikan profesi dokter yang saat ini berjalan. Pernyataan itu disampaikan Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Ru’yat menegaskan bahwa upaya pemerintah meningkatkan jumlah dokter untuk mengatasi ketimpangan tenaga kesehatan di berbagai daerah harus tetap dibarengi dengan perlindungan terhadap…

Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, mendesak pemerintah segera melakukan audit independen terhadap program magang dokter menyusul meninggalnya tiga peserta dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pendidikan profesi dokter yang saat ini berjalan. Pernyataan itu disampaikan Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Ru’yat menegaskan bahwa upaya pemerintah meningkatkan jumlah dokter untuk mengatasi ketimpangan tenaga kesehatan di berbagai daerah harus tetap dibarengi dengan perlindungan terhadap…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi mendalam terhadap langkah nyata PT Meares Soputan Mining (MSM) yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh dirinya di sela-sela kunjungan kerja spesifik saat meninjau langsung area pascatambang di PT MSM, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026). Dalam peninjauan lapangan tersebut, Kharis melihat dari dekat bagaimana proses pemulihan lahan bekas galian tambang dilakukan secara sistematis. Ia menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dari para pelaku industri ekstraktif untuk melakukan pemulihan lingkungan secara mandiri dan penuh tanggung jawab, tanpa harus menunggu sanksi atau desakan dari Pemerintah…

Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI mendorong seluruh pelaku industri pertambangan nasional untuk menerapkan standar pemulihan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan setelah melakukan eksploitasi lahan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan kelestarian ekologi serta meminimalkan dampak kerusakan alam yang kerap membayangi aktivitas pengerukan komoditas bumi di berbagai wilayah Indonesia. Harapan tersebut mengemuka setelah rombongan Komisi IV DPR meninjau langsung area bekas galian tambang yang kini telah berhasil dipulihkan di kawasan operasional PT Meares Soputan Mining (MSM), Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026). Dalam kunjungan kerja lapangan tersebut, tim Panja RUU Kehutanan melihat langsung komitmen nyata pemulihan lingkungan,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai usulan agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Ia meminta Menteri HAM untuk lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa daripada mengusulkan pengaturan jabatan di institusi lain yang berada di luar kewenangannya. “Kami meminta Menteri HAM fokus pada penanganan berbagai persoalan dan dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan. Energi dan perhatian kementerian seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, bukan justru masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya,”…

Komisi IV DPR membunyikan alarm keras terkait merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat eksploitasi hutan nasional yang kian kompleks. Kondisi empiris ini mendorong parlemen untuk mempercepat langkah reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi menegaskan bahwa revisi Undang-Undang ini mendesak dilakukan karena bentang alam Indonesia terus mengalami degradasi yang mengancam fungsi ekologis. Apalagi, ujarnya, kompleksitas tantangan tata kelola kehutanan nasional yang kini menghadapi ancaman penurunan daya dukung lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Titiek, sapaan akrabnya, saat memimpin jalannya agenda Jaring Pendapat Panitia…

DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat agenda Konferensi Pers yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pernyataan ini dirinya katakan untuk memperkuat koordinasi guna menjaga momentum pertumbuhan…