Penulis: Redaksi

Berdasarkan surat dari Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/BSOJK.01/2026 tanggal 8 April 2026 Perihal Penyampaian Surat Pengunduran Diri Sdr. Hernawan Bekti Sasongko selaku Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK), sehingga terjadi kekosongan 1 (satu) orang Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK). Berdasarkan ketentuan Pasal 38C ayat (1) dalam Pasal 8 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menyatakan bahwa Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh DPR”. Sesuai UU P2SK, yang dimaksud dengan DPR adalah alat…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa program repatriasi atau pengembalian benda cagar budaya Indonesia dari Belanda harus diarahkan pada upaya yang lebih substantif, yakni menghasilkan pengetahuan baru, memperkuat kajian sejarah, dan membangun kapasitas akademik bangsa. Menurutnya, keberhasilan repatriasi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya jumlah benda yang berhasil dipulangkan, tetapi juga dari manfaat intelektual yang dapat dihasilkan bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Ruang Rapat Komisi…

Pengembalian benda-benda cagar budaya ke Indonesia perlu diiringi dengan strategi storytelling yang kuat agar koleksi hasil repatriasi tidak hanya tersimpan di museum. Dengan adanya storytelling ini, koleksi hasil repatriasi dinilai dapat menjadi sarana edukasi, penguatan identitas bangsa, dan daya tarik wisata budaya. Narasi yang menarik dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai sejarah suatu benda sekaligus mengoptimalkan manfaatnya bagi sektor pariwisata dan ekonomi. Pandangan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Anggota Komisi…

Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU P2SK Mohamad Hekal menjelaskan, salah satu substansi penting yang disepakati dalam revisi UU P2SK adalah upaya memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu, selama ini…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat tetap terjaga. Hal ini dalam rangka merespons potensi kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian geopolitik global. “Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” kata Netty dalam keterangannya yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (3/6/2026). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai potensi kenaikan harga obat karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi impor.…

PT TASPEN (Persero) memastikan para pensiunan ASN tidak perlu mengajukan permohonan ataupun melakukan autentikasi khusus untuk memperoleh Gaji Ke-13 Tahun 2026. Pembayaran dilakukan secara otomatis berdasarkan data pembayaran pensiun bulan Mei 2026 yang telah tercatat dalam sistem. Meski demikian, peserta tetap diwajibkan melakukan autentikasi rutin bulanan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) Fary Djemi Franscis mengatakan kemudahan layanan menjadi salah satu fokus utama perusahaan. “Kita menyampaikan apresiasi kepada TASPEN karena keandalan sistemnya dalam waktu 6 jam uang yang ditransfer dari Kementerian Keuangan sudah dicairkan kepada pensiunan tepat waktu,” kata Fary dikutip dari siaran persnya, Rabu, 3 Juni…

Pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat (SR) perlu diperkuat seiring percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut di berbagai daerah. Pemantauan langsung dinilai penting untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu, sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas yang perlu mendapat perhatian bersama agar proses pelaksanaannya berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. “Kunjungan-kunjungan spesifik kita untuk bisa meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat ini. Supaya, kami juga bisa…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menilai pengaturan teknis mengenai koordinasi antarinstansi dalam penanganan insiden keamanan data tidak perlu dirinci dalam Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Menurutnya, RUU tersebut harus tetap berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pandangan tersebut disampaikan saat membahas usulan Pasal 89 ayat (3) huruf c yang mengatur BSDI berkoordinasi dengan BSSN dalam menyelesaikan insiden keamanan data, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI membahas RUU Satu Data Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026), Menurut Bob, yang perlu ditegaskan dalam undang-undang adalah…

Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica menyoroti masih terbatasnya akses internet di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya yakni di dapilnya di Sumatera Barat. Menurutnya, kesenjangan konektivitas digital masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada layanan pendidikan maupun pelayanan publik di daerah. Cindy mengungkapkan, di daerah pemilihannya yaitu Sumatera Barat II yang meliputi; Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, masih banyak wilayah yang belum menikmati layanan internet secara memadai. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah akses internet bagi pelajar di SDN 04 Mungka yang…

Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menegaskan bahwa penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Menurutnya, perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya landasan hukum yang lebih kuat agar aparat penegak hukum mampu mengantisipasi berbagai ancaman di ruang digital. Hal tersebut disampaikan Benny Utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP), Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), dan Indonesia Police Watch (IPW) di Ruang Rapat Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Benny mengungkapkan…