Penulis: Redaksi

Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Palembang, Sumatera Selatan,untuk mengawasi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Kunjungan ini bertujuan memastikan program berjalan efektif dalam meningkatkan kompetensi kerja serta menekan angka pengangguran terdidik yang saat ini masih mencapai lebih dari 1 juta orang di Indonesia. Dalam peninjauan di PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyoroti pentingnya kolaborasi antara pengalaman pekerja senior dan kecakapan teknologi para peserta magang. PT Pusri sendiri merupakan salah satu dari 10 perusahaan di Palembang yang berpartisipasi menampung total 184 peserta pemagangan nasional. “Sinergi antara yang…

Read More

Langkah Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis, mendapatkan kritik tajam dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut langkah tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi. “Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, dalam keterangan tertulisnya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (19/4/2026). Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat. Berdasarkan informasi harga BBM…

Read More

Komisi X DPR RI menyoroti masih adanya kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kondisi ini dinilai menjadi tantangan utama di berbagai daerah. Oleh karena itu, Komisi X mendorong perbaikan menyeluruh agar pelaksanaan TKA pada 2027 dapat berjalan lebih optimal. Anggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin mengungkapkan bahwa hasil evaluasi di lapangan menunjukkan persoalan kesenjangan digital tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, tetapi juga ditemukan di wilayah yang relatif maju. “Secara umum, permasalahan (TKA) yang muncul (di Sumatera Selatan) hampir sama dengan daerah lain, terutama terkait kesenjangan digital. Bahkan, di wilayah yang relatif lebih…

Read More

Komisi X DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari upaya memperkuat standardisasi akademik sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Evaluasi ini dinilai penting karena hasil pelaksanaan TKA pada tahap awal belum menunjukkan capaian yang optimal. Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hoerudin Amin menyampaikan bahwa TKA saat ini masih bersifat opsional, tetapi memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan dasar peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar. “TKA pada dasarnya belum bersifat wajib, tetapi tetap menjadi opsi penting. Ke depan, diharapkan TKA dapat menjadi alat ukur dalam menentukan standar akademik peserta didik,”…

Read More

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta untuk memperkuat peran parlemen dalam pelaksanaan program dan agenda global. Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh keterlibatan parlemen merupakan faktor penting agar program-program PBB dapat berjalan lebih efektif, mengingat parlemen memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Hal ini disampaikan Husein dalam sesi pembahasan terkait peran parlemen terhadap PBB pada forum Inter-Parliamentary Union ke-152 di Istanbul, Turki, Jumat (17/4/2026). “Delegasi Indonesia meyakini kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan mencapai potensi maksimalnya tanpa keterlibatan aktif parlemen, sebagai institusi yang memegang mandat langsung dari rakyat,” kata Husein dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co di Jakarta. Ia juga menekankan…

Read More

Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai daerah menuai banyak kendala teknis. Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian serius untuk mengatasi hal itu. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, persoalan teknis seperti gangguan komputer maupun server tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi kemungkinan juga dialami provinsi lain saat pelaksanaan TKA. Meskipun demikian, ia menilai hasil TKA di daerah harus dipandang sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan pendidikan ke depan. “Mungkin di provinsi lain juga mengalami hal yang sama. Jadi pada saat TKA ini berlangsung, ada kendala komputer, server down, dan sebagainya,” kata Abdul Fikri Faqih saat kunjungan kerja…

Read More

Komisi X DPR RI mengapresiasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dinilai tetap berjalan optimal, meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan daerah kepulauan. “Ya, hari ini kami Komisi X berkunjung untuk kunjungan spesifik ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai satu daerah yang tentu saja kaya akan sumber daya alam, timah, di sini juga sangat atensi kepada pengembangan sumber daya manusianya,” ujar Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian kepada koranmerdeka.co usai memimpin Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (16/4/2026). Ia menilai, TKA menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya…

Read More

Tes Kemampuan Akademik (TKA) dinilai menjadi suatu hal yang penting sebagai instrumen untuk memetakan capaian pendidikan nasional secara lebih komprehensif. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, TKA memiliki fungsi berbeda dengan asesmen nasional yang selama ini berfokus pada evaluasi penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. “TKA itu tes kemampuan akademik (yang menjadi) bagian dari upaya kita untuk bisa membuat peta keseluruhannya berkaitan dengan kondisi pendidikan kita seperti apa. Kalau asesmen nasional, dia lebih melihat kepada penyelenggara pendidikannya sekolah, kalau TKA dia lebih kepada individunya,” jelasnya kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X ke Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (16/4/2024).…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengusulkan transformasi skema bantuan operasional dari BOPTN menjadi BOPT guna menyelamatkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kecil dari risiko penutupan. Ia menilai langkah strategis ini diambil sebagai respons atas ketimpangan ekosistem pendidikan tinggi yang dinilai kian menyudutkan keberlangsungan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Fikri Faqih menyoroti adanya fenomena yang seolah “membunuh” PTS berskala kecil secara perlahan akibat kebijakan sistem seleksi masuk saat ini. Menurutnya, negara harus hadir secara adil untuk seluruh sektor pendidikan tanpa membeda-bedakan status negeri maupun swasta dalam hal dukungan anggaran operasional. “Ada ide, andaikan ada bantuan ke perguruan tinggi swasta,…

Read More

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat beserta delegasi DPR menghadiri sidang forum internasional, International Parliamentary Union (IPU), di Istanbul, Turkiye, baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, BKSAP menyoroti ulah zionis Israel yang semakin memperburuk situasi di timur Tengah. Dalam pidato resminya di hadapan perwakilan Parlemen 150 negara yang hadir, Syahrul Aidi menyampaikan sikap Parlemen Indonesia terhadap situasi timur Tengah saat ini. Secara resmi, Parlemen Indonesia mengecam berbagai tindakan militer Israel di beberapa negara di timur tengah saat ini. “Di hadapan perwakilan 150 negara tadi, kita dari BKSAP DPR menyampaikan sikap atas tindakan Israel di timur Tengah. Salah satu…

Read More