Penulis: Redaksi

Kapasitas produksi emas logam mulia nasional akan meningkat setelah MIND ID membangun pabrik manufaktur emas baru di Gresik, Jawa Timur. Fasilitas yang dikelola melalui PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) itu memiliki kapasitas produksi hingga 30 ton per tahun dan akan melengkapi fasilitas yang sudah ada di Pulogadung. Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai peningkatan kapasitas tersebut merupakan bagian penting dari strategi hilirisasi nasional. “Program hilirisasi tentu menghasilkan added value atau nilai tambah bagi bangsa ini,” katanya. Menurut dia, semakin besar kapasitas pengolahan di dalam negeri maka semakin besar pula nilai ekonomi yang dapat diciptakan. “Yang penting bukan hanya…

Komisi X DPR RI mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik bersama pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan negara. Menurutnya, RUU Statistik memiliki posisi strategis karena akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan statistik nasional, termasuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. “RUU tentang Statistik yang akan kita bahas bersama merupakan instrumen strategis yang akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan statistik nasional dan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung proses…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menilai pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat perlu diperkuat agar pelaksanaan sistem ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, sebagai wilayah yang memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam, Kalimantan Barat dinilai memerlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi kondisi lapangan secara lebih tepat. “Tentu ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan karakteristik daerah. Kalimantan Barat memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam yang memiliki kekhususan tersendiri dalam praktik ketenagakerjaan. Masukan-masukan tersebut akan kami coba reformulasikan dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan ke depan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu…

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengungkapkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap Kepolisian untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, menurutnya, perluasan kewenangan pengawasan tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri. Safaruddin menjelaskan, salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan revisi UU Polri adalah penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal. Menurutnya, terdapat berbagai pandangan dari kalangan akademisi mengenai batas kewenangan yang ideal bagi Kompolnas. Ia mengakui selama ini banyak masyarakat yang menyampaikan laporan kepada Kompolnas terkait dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Namun, rekomendasi yang diberikan sering…

Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Yasonna H. Laoly menyoroti masih sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan maupun arbitrase asing di Indonesia. Kondisi tersebut dinilainya menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui penyusunan RUU HPI. Pernyataan itu disampaikan Yasonna dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU HPI DPR RI bersama Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Serikat Pengacara Indonesia (SAI). Menurut Yasonna, selama bertahun-tahun dirinya menerima berbagai keluhan dari praktisi hukum maupun pelaku usaha mengenai hambatan dalam pelaksanaan putusan asing di Indonesia, meskipun putusan tersebut lahir dari perjanjian yang disepakati para pihak. “Saya…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026), guna menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPR untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, hingga akademisi sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut RUU Ketenagakerjaan. “Seluruh masukan yang kami dengarkan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan jumlah tenaga kerja…

Kejelasan kedudukan dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurut Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra sebelum membahas perluasan kewenangan Kompolnas, DPR terlebih dahulu harus memastikan posisi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang menghadirkan Prof. Tedi Sudrajat, Guru Besar Hukum Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Maradona, akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), serta Fritz Edward Siregar, akademisi Perbandingan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. “Kedudukan…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta agar pelayanan kedatangan dan kepulangan jemaah haji gelombang II di Madinah dapat dimaksimalkan. Permintaan ini ditekankan mengingat kondisi psikologis dan fisik jemaah gelombang kedua yang jauh lebih terkuras setelah menyelesaikan rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Anggota Timwas Haji DPR RI, Muhammad Abdul Aziz, menyampaikan bahwa setelah jemaah menyelesaikan Tawaf Ifadah, Tawaf Wada, hingga Umrah, pemerintah harus memberikan perhatian ekstra, terutama dalam memfasilitasi ibadah lanjutan di Madinah. “Jemaah haji gelombang kedua ini berbeda psikologi dan fisiknya dengan gelombang pertama. Saya berharap pemerintah melalui Kementerian Haji memastikan pelayanan dimaksimalkan, terutama untuk…

Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di daerah agar memiliki kesempatan yang lebih setara untuk melanjutkan pendidikan doktoral (S3). Menurutnya, skema beasiswa yang sepenuhnya berbasis kompetisi belum mampu menjawab kesenjangan akses yang masih dihadapi dosen di luar kampus-kampus besar dan pusat pendidikan utama. Usulan tersebut disampaikan Dewi dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, banyak dosen dari kampus di luar kota-kota besar menghadapi tantangan lebih besar untuk memperoleh akses beasiswa dibandingkan dosen dari…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memastikan kesiapan Daerah Kerja (Daker) Madinah menerima gelombang jemaah haji Indonesia yang akan bergerak dari Makkah ke Madinah terhitung sejak 7 Juni 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa usai melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Daker Madinah di Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Menurutnya, pertemuan tersebut difokuskan untuk memastikan seluruh layanan bagi sekitar 99.800 jemaah Indonesia yang akan tiba di Madinah berjalan optimal. “Pertemuan ini terkait dengan memastikan kesiapan Daker Madinah untuk menerima kedatangan para jemaah haji dari Makkah yang jumlahnya hampir 100.000 orang. Mereka…