Penulis: Redaksi

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik dalam rangka penelaahan tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Penelaahan dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program KUR berjalan efektif dan tepat sasaran. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari pendalaman terhadap berbagai temuan yang sebelumnya telah diperoleh BAKN terkait pelaksanaan program KUR. Menurutnya, BAKN meminta keterangan dari sejumlah pihak, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan penyalur KUR, Jamkrida, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga sejumlah nasabah penerima manfaat. “Kami melaksanakan uji petik atas…

Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly menekankan pentingnya penguatan kemandirian energi di Provinsi Lampung guna menjaga keandalan pasokan listrik serta mengantisipasi gangguan yang dapat terjadi akibat bencana maupun cuaca ekstrem. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Rabu (10/6/2026).  Menurutnya, sistem jaringan listrik PLN yang saat ini terhubung melalui skema interkoneksi masih memiliki sejumlah kerawanan yang perlu diantisipasi sejak dini. “Jaringan listrik PLN yang interkoneksi ini masih cukup rawan dari segi bencana, dari segi cuaca ekstrem dan sebagainya. Oleh karenanya antisipasi terkait dengan itu harus segera dilakukan,” ujarnya kepada koranmerdeka.co.…

Aspek keselamatan jalan tol diminta mendapat porsi lebih besar dalam indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol. Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai pemenuhan SPM tidak bisa dilepaskan dari kualitas pembangunan jalan sejak awal, termasuk desain median, konstruksi jembatan, hingga perlindungan terhadap silau lampu kendaraan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI membahas SPM Jalan Tol bersama pakar dan akademisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026), Sudjatmiko menilai kualitas pembangunan awal sangat menentukan kemampuan badan usaha jalan tol memenuhi standar layanan di kemudian hari. “SPM ini berpengaruh dengan pembuatan jalan. Kita tahu di era tahun…

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri DPR RI Anisah Syakur menegaskan bahwa pembahasan revisi regulasi desain industri tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan hukum semata. Melainkan, harus mampu menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan ekosistem inovasi dan komersialisasi karya desain. Hal tersebut disampaikan Anisah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Desain Industri DPR RI bersama Triawan Munaf, Ahmad M. Ramli, Joko Sulistyono, dan Insan Budi Maulana di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Menurut Anisah, masukan yang disampaikan para pakar menunjukkan bahwa desain industri memiliki potensi besar untuk menjadi…

Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan transparansi biaya operasional BPJS Kesehatan. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan harus memiliki ukuran yang jelas, baik dari sisi dampak layanan maupun implikasi anggaran negara. Menurutnya, tanpa indikator yang terukur, efektivitas program akan sulit dievaluasi secara objektif. “Apakah dari berbagai konsep yang ada sudah benar-benar terkolaborasi dan bisa diukur dampaknya terhadap sistem pembiayaan kesehatan?” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, serta Dewan…

Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, khususnya terkait mekanisme klaim layanan yang dinilai masih menyisakan kendala di lapangan dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Heru menilai, sistem klaim BPJS Kesehatan di sejumlah fasilitas layanan kesehatan masih menghadapi tantangan, mulai dari proses verifikasi hingga keterlambatan pembayaran yang berdampak pada operasional rumah sakit dan tenaga medis. Ia mencontohkan bahwa dalam praktik di lapangan, terdapat kondisi di mana nilai klaim yang diterima fasilitas kesehatan tidak selalu sebanding dengan biaya riil pelayanan medis yang dikeluarkan. Hal ini, menurutnya, berpotensi memengaruhi keberlanjutan layanan serta motivasi tenaga kesehatan.…

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan keberpihakan TVRI terhadap masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur jelang kick-off Piala Dunia. Putra mengaku kecewa karena berbagai program yang disusun TVRI masih terkesan berpusat di Pulau Jawa. Salah satu sorotannya adalah kegiatan “Nonton Bareng” (Nobar) pembukaan Piala Dunia yang dipusatkan di Jakarta dan Bandung. Hal itu disampaikan Putra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA dengan agenda Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Semester I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). “Kok…

Komisi V DPR RI mendalami pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi. Pendalaman dilakukan untuk menghimpun berbagai masukan terkait perbaikan layanan jalan tol di tengah masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur dan keselamatan pengguna. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pembahasan SPM Jalan Tol menjadi perhatian serius Panitia Kerja (Panja) yang telah berlangsung sejak Maret 2025. Menurutnya, DPR RI terus menerima berbagai kritik dan masukan dari pengguna jalan tol terkait kualitas pelayanan di lapangan. “Kita ingin Panja ini mengawal betul terkait dengan komitmen seluruh penyelenggara Jalan…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya penguatan perspektif gender dalam proses pengambilan kebijakan publik guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kerja Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Yogyakarta, DIY, Senin (8/6/2026). Dalam dialog bersama akademisi dan mahasiswa, Irine menilai isu kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperjuangkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, perkembangan zaman dan perubahan sosial justru membuat kebutuhan terhadap kebijakan yang sensitif terhadap isu gender semakin penting. “Kami…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa persoalan pemukiman kembali (resettlement) masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong, Kota Lhokseumawe, Provinsi NAD, harus segera memperoleh penyelesaian setelah tertunda selama lebih dari 50 tahun. Menurutnya, masih terdapat ratusan kepala keluarga yang hingga kini belum menerima hak pemukiman kembali meskipun lahan mereka telah digunakan untuk kepentingan perluasan proyek PT Pertamina (dahulu PT Arun LNG) sejak tahun 1974. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Kunjungan Spesifik (Kunspek) BAM DPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Senin (8/6/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe, DPR…