Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyusun aturan yang lebih komprehensif dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku. Dalam pembahasannya, Politisi F-Nasdem ini menyoroti pentingnya menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa persoalan dinilai dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, terutama perkara-perkara sosial yang berkaitan dengan kehidupan komunitas setempat. “Namun demikian, menurut saya penerapan hukum adat juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Misalnya seperti ada didaerah tertentu menabrak hewan ternak harus ganti hingga…

Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi. “Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi,” ujar Budi saat ditemui koranmerdeka.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program-program prioritas tetap berjalan, namun pada saat yang sama mampu merespons penurunan daya beli yang mulai dirasakan masyarakat dan pelaku…

Kenaikan harga BBM non subsidi dinilai tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kenaikan tarif listrik, harga LPG bersubsidi, maupun Pertalite yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga energi bersubsidi tetap terjangkau selama pengelolaan subsidi dilakukan secara tepat sasaran dan disiplin fiskal tetap terjaga. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah memang meningkatkan biaya penyediaan energi nasional. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta harus direspons dengan menaikkan harga energi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam…

Komisi II DPR menerima penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pihaknya pun menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh seluruh mitra kerja tersebut guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional dan pelayanan publik. “Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, seluruh usulan tersebut akan kami bahas lebih…

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai efek rambatan yang berpotensi menekan biaya transportasi, logistik, hingga harga barang kebutuhan masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green dapat memicu tekanan ekonomi lanjutan, khususnya pada layanan transportasi berbasis aplikasi dan distribusi barang jarak pendek yang banyak menggunakan BBM non subsidi sebagai bahan bakar utama. “Kalau hanya melihat dampak langsung terhadap inflasi, mungkin angkanya tidak terlalu besar. Tetapi persoalan sesungguhnya justru berada pada efek rambatan yang muncul setelahnya,” ujar Ateng dalam keterangan…

Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai program strategis pemerintah. Khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, penanganan sampah, serta peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pandangan tersebut Jazuli dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri. Pada kesempatan itu, ia terlebih dahulu menyoroti penurunan pagu anggaran Kemendagri yang dinilainya cukup besar. Meski demikian, ia mengapresiasi tetap terjaganya alokasi belanja pegawai sehingga pelayanan publik yang menjadi tugas utama kementerian tersebut dapat terus berjalan secara optimal. “Saya berharap kualitas pelayanan publik Kemendagri tetap terjaga karena…

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menilai usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2027 masih belum memadai jika dikaitkan dengan target besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Hal itu disampaikan Yoyok dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun di luar pagu indikatif sebesar Rp459 miliar. Dari total tambahan tersebut,…

Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu menilai rancangan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan terkait pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027, Kamis (11/6/2026), ia meminta Kementerian Kehutanan memprioritaskan program mitigasi bencana, rehabilitasi kawasan hutan, serta pemberantasan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana di berbagai daerah. Ilham menyoroti bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra dan Aceh pada akhir tahun lalu yang hingga kini masih menyisakan dampak besar bagi masyarakat. Menurutnya, kerugian akibat bencana tersebut mencapai lebih dari…

Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya peningkatan literasi dan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar masyarakat memahami manfaat serta mekanisme program tersebut secara utuh. Menurut Herman, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa KUR merupakan program pembiayaan perbankan yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah sehingga memberikan keringanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. “Yang terpenting juga adalah literasi. Masyarakat harus memahami bahwa KUR merupakan pinjaman dari perbankan, tetapi bunganya disubsidi oleh negara sehingga menjadi lebih ringan bagi pelaku usaha,” ujar Herman kepada koranmerdeka.co usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengkaji pengaturan bentuk apresiasi bagi masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan hidup dan ketahanan pangan dalam RUU tentang Masyarakat Adat. Wacana itu disampaikan Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, selama ini kontribusi masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan nyata dirasakan namun nyaris tanpa penghargaan dari negara. Padahal, luasnya wilayah kelola masyarakat adat menyimpan potensi besar sebagai penopang pembangunan pertanian berkelanjutan, sehingga sudah selayaknya undang-undang memberi tempat bagi bentuk pengakuan atas jasa tersebut. “Harus ada apresiasi pada pasal…