Penulis: Redaksi

Kasus dugaan pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP), Arnendo, yang diduga dilakukan oleh sekitar 30 orang hingga kini belum menemukan titik terang. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai penanganan kasus tersebut oleh pihak kampus maupun kepolisian berjalan lambat dan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. “Lambatnya penanganan kasus ini menimbulkan kejanggalan. Sudah hampir lima bulan sejak peristiwa pengeroyokan itu terjadi, tetapi belum ada sanksi terhadap pelaku dan belum ada penetapan tersangka. Apakah ini bentuk toleransi terhadap kekerasan?” kata Abdullah dalam keterangan rilis yang diterima oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Kamis (5/3/2026). Ia, yang akrab disapa Abduh, menjelaskan, peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada…

Read More

Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI, Rusdi Hartono, menegaskan komitmen penguatan integritas dan transparansi di lingkungan Setjen DPR RI melalui Sosialisasi LHKPN, Gratifikasi, dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Kegiatan tersebut diikuti para pejabat Eselon II dan III, para Wajib Lapor LHKPN, Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), serta pegawai di lingkungan Inspektorat Utama, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sambutannya, Rusdi menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh pegawai terhadap pentingnya pelaporan LHKPN, pengendalian gratifikasi, serta partisipasi aktif dalam SPI sebagai instrumen pencegahan korupsi. “Integritas adalah nilai fundamental dalam organisasi kita. Melalui kegiatan ini,…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menilai dugaan penipuan yang dilakukan oleh Travel TRG mengarah pada praktik skema ponzi. Ia mengungkapkan bahwa pola yang digunakan travel tersebut diduga menghimpun dana jemaah baru untuk menutup kewajiban jemaah sebelumnya. Menurutnya, dari total sekitar 500 jamaah, hanya sekitar 100 orang yang diberangkatkan, sementara kurang lebih 400 orang lainnya tidak diberangkatkan. “Kalau saya melihat ini arahnya lebih ke skema ponzi. Dari awal memang sudah menjadi penipuan dalam pembiayaan, bukan dari keuntungan pemberangkatan, tetapi dari dana jamaah atau investor baru yang masuk,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)…

Read More

Komisi III DPR RI memastikan kesiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Hal tersebut menjadi fokus utama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (4/3/2026). Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboebakar Alhabsyi, menyampaikan bahwa implementasi KUHAP baru harus berjalan tertib, profesional, serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. “Fokus utama kami adalah memastikan kesiapan pelaksanaan KUHAP baru. Transisi ini harus berjalan baik, tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Habib Aboebakar kepada tim koranmerdeka.co. Dalam pertemuan bersama jajaran Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Badan…

Read More

Menanggapi eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian meningkat pasca penyerangan AS-Israel ke Iran, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat perlindungan dan menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah terdampak. “Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya di luar negeri. Mengingat konsentrasi PMI yang cukup besar di kawasan tersebut, langkah-langkah darurat harus segera dibahas,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, Jakarta, Rabu (4/3/2026). “Keselamatan para pahlawan devisa kita adalah prioritas mutlak. Dalam situasi konflik yang dinamis seperti ini, kebijakan perlindungan harus bergerak lebih cepat…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan perkembangan serius yang harus diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global. “Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis yang diterima oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Sebagai informasi, mengutip data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melewati melintasi Selat Hormuz. Gangguan di kawasan itu hampir pasti memicu…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai serangan Israel terhadap Iran merupakan eskalasi serius yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah serta berdampak luas terhadap tatanan geopolitik global. Pasalnya, konflik terbuka antara dua kekuatan regional tersebut meningkatkan risiko konfrontasi yang lebih besar dan dapat menyeret aktor-aktor global lain. “Eskalasi ini tidak hanya berdampak pada kawasan, tetapi juga bisa memperluas spektrum krisis secara global,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Oleh karena itu, ia meminta pemerintah Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang mengedepankan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa pengaturan tarif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tetap mengedepankan perlindungan pengguna telekomunikasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang pengujian materiil secara daring, Ruang Rapat Puspanlak, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026), terkait Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026 yang menguji ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam keterangannya, Wayan menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan UU Telekomunikasi, pembentuk undang-undang telah merancang pengaturan tarif sebagai mekanisme keseimbangan antara peran pasar…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal meminta pemerintah segera melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan tambang. Hal itu agar kejadian seperti di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tidak terulang. Menurutnya, tragedi banjir dan longsor yang menelan korban jiwa di kawasan PT IMIP menjadi alarm nasional atas lemahnya tata kelola lingkungan di kawasan industri tambang “Peristiwa di IMIP tidak dapat dipandang semata sebagai bencana alam, perlu ditelusuri keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, serta efektivitas pengawasan izin lingkungan di kawasan tersebut,” ujarnya dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu…

Read More

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan bahwa pembahasan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) harus mengedepankan perlindungan terhadap UMKM, industri nasional, dan stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Komisi VI DPR RI memastikan proses ratifikasi tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak langsung bagi pelaku usaha kecil dan konsumen di dalam negeri. “Tentu dalam agenda rapat yang akan datang, Komisi VI DPR akan mengundang Kementerian Perdagangan sebagai mitra kerja untuk meminta penjelasan resmi dan membahas secara detail substansi dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) tersebut,” kata Adisatrya Suryo Sulisto saat dihubungi oleh koranmerdeka.co di Jakarta,…

Read More