Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik dalam rangka penelaahan tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Penelaahan dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program KUR berjalan efektif dan tepat sasaran.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari pendalaman terhadap berbagai temuan yang sebelumnya telah diperoleh BAKN terkait pelaksanaan program KUR. Menurutnya, BAKN meminta keterangan dari sejumlah pihak, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan penyalur KUR, Jamkrida, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga sejumlah nasabah penerima manfaat.
“Kami melaksanakan uji petik atas telaahan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang menjadi objek penelaahan pada masa sidang ini. Ada beberapa aspek yang kami dalami bersama para stakeholder untuk melengkapi temuan-temuan yang sebelumnya sudah kami peroleh,” ujar Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron pada koranmerdeka.co usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, BAKN menyoroti pentingnya validasi data penerima manfaat. Herman menilai kualitas data menjadi faktor krusial yang menentukan ketepat sasaran program KUR. Menurut Herman, proses transisi dan integrasi data yang dilakukan pemerintah sangat memengaruhi klasifikasi masyarakat penerima KUR. Persoalan data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan bantuan pembiayaan tidak diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Temuan terkait KUR cukup banyak, baik dari sisi tata kelola maupun persoalan kurang tepat sasaran. Karena itu, validasi data menjadi salah satu fokus utama yang kami dalami,” ungkapnya.
Politisi fraksi partai Demokrat itu menuturkan, berbagai masukan yang disampaikan OJK Sulawesi Selatan mengenai aspek teknis pelaksanaan KUR juga menjadi bahan penting dalam proses penelaahan. Namun demikian, ia menambahkan hingga saat ini BAKN masih terus mengumpulkan data dan belum sampai pada tahap penyusunan rekomendasi.
“Kami belum menghasilkan rekomendasi karena proses pendalaman masih berlangsung. Kami terus melengkapi data dan menelaah berbagai temuan yang ada di daerah,” pungkas Herman.
Untuk diketahui Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu pusat penyaluran KUR di kawasan timur Indonesia, memiliki basis UMKM yang kuat di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa, dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi regional.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), pada tahun 2025 total penyaluran KUR di Sulawesi Selatan mencapai Rp16,563 triliun kepada 283.989 debitur. Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan Rp8,46 triliun, diikuti perdagangan Rp5,12 triliun dan jasa Rp1,12 triliun.
Hasil monitoring dan evaluasi DJPb Sulawesi Selatan tahun 2025 menyoroti bahwa penyaluran KUR di Sulsel masih menghadapi sejumlah permasalahan. Pertama, pendampingan usaha bagi debitur KUR masih terbatas, sehingga banyak UMKM kesulitan mengelola tambahan modal secara produktif.
Kedua, risiko kredit macet cukup tinggi, terutama di sektor pertanian, akibat lemahnya manajemen keuangan dan rendahnya literasi finansial pelaku usaha. Ketiga, penyaluran KUR terkonsentrasi di kota besar seperti Makassar, sementara daerah penyangga dan pedesaan relatif tertinggal karena keterbatasan akses perbankan dan infrastruktur keuangan.
Kunjungan Kerja BAKN DPR RI turut diikuti oleh Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP), Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin Ak (F-PKS), serta sejumlah Anggota BAKN DPR RI lain diantaranya Musthofa, Ida Nurlaela Wiradinata (F-PDIP), Shohibul Imam (F-Partai NasDem), Jalal Abdul Nasir (F-PKS), Primus Yustisio (F-PAN), dan Rinto Subekti (F-Partai Demokrat).
