Penulis: Redaksi

Kesiapsiagaan menghadapi bencana di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Markas Kodam XX Tuanku Imam Bonjol di Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026), sejumlah persoalan mendasar terungkap, mulai dari keterbatasan fasilitas militer hingga persoalan administrasi anggaran yang dinilai berpotensi menghambat respons cepat saat bencana terjadi. Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi, mengatakan hasil pertemuan dengan jajaran Kodam menunjukkan masih adanya kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi pemerintah pusat. Salah satunya adalah persoalan pembangunan fasilitas Kodam yang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan karena status lahan yang merupakan aset negara. “Informasi ini baru kami terima…

Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mengapresiasi produktivitas proses bisnis Garuda Food di tengah badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di banyak tempat. Terlebih, kondisi geopolitik di timur tengah yang terjadi saat ini memungkinkan beberapa komoditi impor mengalami kesulitan rantai pasok dan meningkatnya fluktuasi harga. “Setelah kita mendengarkan penjelasan dari PT Garuda Food, alhamdulillah seluruh proses produksi juga masih berjalan. Artinya seluruh tenaga kerja lokal, khususnya dari Kabupaten Gresik dan juga sekitarnya Alhamdulillah juga tidak terdampak (PHK),” ujar Nila kepada koranmerdeka.co usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII DPR RI ke PT Garuda Food Putra-Putri Jaya, di Gresik,…

Komisi VII DPR RI mengingatkan pentingnya kolaborasi guna cegah meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas dari ketidakpastian situasi geopolitik saat ini. Kolaborasi tersebut perlu dilakukan baik antar-Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah, Pemda, maupun pihak yang melakukan pengawasan, yaitu DPR RI. “ Agar bagaimana melakukan langkah-langkah kebijakan Plan A, B, C meminimalisir efek daripada ketidakpastian global tersebut,” jelas Erna Sari Dewi saat menjadi Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke PT GarudaFood Putra-Putri Jaya di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026). Diketahui, sebagai bagian dari penguatan industri makanan dan minuman nasional, khususnya subsektor industri makanan dan minuman olahan berbasis agro dan produk…

Komisi VII DPR RI memandang harus ada relaksasi kebijakan, khususnya terkait industri Makanan dan Minuman (Mamin) dalam merespons situasi geopolitik global saat ini yang terjadi. Sebab, menurutnya, industri Mamin tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam hal ekspor, khususnya ke tiga negara tujuan utama, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru (Januari-September 2025), kontribusi tiga negara tujuan utama (Tiongkok, Amerika Serikat, dan India) terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 41,81 persen. “Namun, dalam perjalanannya, tentu banyak sekali tantangan-tantangannya, banyak sekali isu atau masalah-masalah yang dihadapi. Apalagi sekarang kita ada isu terbesar di depan kita, sekarang…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya bersyukur bahwa majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman mati kepada saudara Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan narkoba. Ia menilai hakim memahami bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHAP baru, hukuman mati bukanlah hukuman pokok dan merupakan alternatif terakhir. “Majelis hakim juga berpedoman pada paradigma dalam KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif dan rehabilitatif,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (5/3/2026). Yang kedua, ia menambahkan, Komisi III menghormati sikap terdakwa atau kuasa hukumnya yang memperjuangkan pembebasan Fandi karena menganggap Fandi tidak bersalah. “Namun, kami tidak bisa mengintervensi…

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menyoroti masifnya peredaran narkoba di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dinilai telah berada pada level mengkhawatirkan secara nasional. Ia mengungkapkan bahwa Sulteng masuk dalam kategori daerah dengan peredaran narkoba yang sangat masif, bahkan berada pada peringkat ketiga secara nasional. “Tentunya kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Karena itu kami menuntut Kapolda dan BNN agar betul-betul berkomitmen, berkolaborasi, dan bersinergi dengan baik dalam pemberantasan narkoba. Tentu pelibatan tokoh masyarakat menjadi sangat penting mengingat banyaknya pelabuhan tikus di wilayah tersebut yang sulit dideteksi aparat keamanan,” ungkap Sarifuddin Sudding saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi…

Komitmen memperkuat kualitas analisis anggaran negara kembali ditegaskan Badan Keahlian DPR RI. Melalui Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN), dukungan penuh diberikan terhadap penyelenggaraan Kongres II Ikatan Analis APBN Indonesia (IKAPBN), organisasi profesi Analis APBN di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kongres ini dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkokoh peran Analis APBN sebagai garda terdepan dalam memastikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBN. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, Kepala PA3KN, Furcony Putri Syakura, serta Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional Sekretariat Jenderal DPR RI, Budi Jatnika. Kehadiran jajaran pimpinan menjadi sinyal…

Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang yang terjadi di Kalimantan Selatan. Ia menekankan pentingnya penindakan transparan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pembiaran terhadap lubang tambang yang tidak direklamasi. “Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan terhadap semua pihak yang melakukan pembiaran, karena dampaknya bukan hanya pada lingkungan tetapi juga keselamatan manusia,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kalimantan Selatan, Rabu (4/3/2026). Ia juga menyoroti pentingnya memastikan keberadaan dana reklamasi dan pascatambang yang seharusnya disiapkan oleh perusahaan tambang. Menurutnya, dana tersebut perlu…

Kasus dugaan pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP), Arnendo, yang diduga dilakukan oleh sekitar 30 orang hingga kini belum menemukan titik terang. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai penanganan kasus tersebut oleh pihak kampus maupun kepolisian berjalan lambat dan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. “Lambatnya penanganan kasus ini menimbulkan kejanggalan. Sudah hampir lima bulan sejak peristiwa pengeroyokan itu terjadi, tetapi belum ada sanksi terhadap pelaku dan belum ada penetapan tersangka. Apakah ini bentuk toleransi terhadap kekerasan?” kata Abdullah dalam keterangan rilis yang diterima oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Kamis (5/3/2026). Ia, yang akrab disapa Abduh, menjelaskan, peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada…

Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI, Rusdi Hartono, menegaskan komitmen penguatan integritas dan transparansi di lingkungan Setjen DPR RI melalui Sosialisasi LHKPN, Gratifikasi, dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Kegiatan tersebut diikuti para pejabat Eselon II dan III, para Wajib Lapor LHKPN, Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), serta pegawai di lingkungan Inspektorat Utama, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sambutannya, Rusdi menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh pegawai terhadap pentingnya pelaporan LHKPN, pengendalian gratifikasi, serta partisipasi aktif dalam SPI sebagai instrumen pencegahan korupsi. “Integritas adalah nilai fundamental dalam organisasi kita. Melalui kegiatan ini,…