Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Agung Widyantoro menyoroti belum diakomodasinya asas resiprokal atau timbal balik dalam pengaturan penempatan jabatan di Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga keselarasan antara ketentuan dalam RUU Polri dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikan Agung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III tentang RUU Polri. Dalam pandangannya, Agung mengingatkan bahwa saat penyusunan Undang-Undang ASN, telah dicapai kesepakatan yang memungkinkan anggota TNI dan Polri menduduki jabatan tertentu di kementerian atau lembaga sesuai dengan fungsi dan kebutuhan organisasi. “Pada saat penyusunan Undang-Undang ASN, anggota TNI…

Pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi dinilai tidak bisa hanya disikapi melalui langkah jangka pendek di sektor moneter. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai tekanan terhadap rupiah merupakan dampak dari struktur ekonomi nasional yang selama dua dekade terakhir masih bergantung pada pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas). Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari neraca transaksi berjalan Indonesia yang dalam jangka panjang lebih sering mengalami defisit. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya. “Tekanan rupiah hari ini memang disebabkan oleh struktur ekonomi kita dalam kurun dua dekade terakhir yang lebih…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Delegasi Inter Pares Parlemen Uni Eropa menggelar workshop bertajuk Meaningful Public Participation in the Legislative Process guna memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026) itu dibuka oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga. Dalam sambutannya, Ravindra menyoroti tantangan yang tengah dihadapi berbagai negara terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga dialami negara-negara maju. Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan menjadi aspek penting untuk membangun…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Di bawah kepemimpinan yang baru, Yahya mendorong BGN untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Yahya, pergantian kepemimpinan BGN menjadi momentum krusial untuk membenahi kinerja lembaga tersebut, mengingat BGN mengelola MBG yang merupakan salah satu program prioritas nasional paling strategis. “Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN,” kata Yahya Zaini, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/6/2026). “Pengalamannya yang…

Berdasarkan surat dari Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/BSOJK.01/2026 tanggal 8 April 2026 Perihal Penyampaian Surat Pengunduran Diri Sdr. Hernawan Bekti Sasongko selaku Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK), sehingga terjadi kekosongan 1 (satu) orang Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK). Berdasarkan ketentuan Pasal 38C ayat (1) dalam Pasal 8 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menyatakan bahwa Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh DPR”. Sesuai UU P2SK, yang dimaksud dengan DPR adalah alat…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa program repatriasi atau pengembalian benda cagar budaya Indonesia dari Belanda harus diarahkan pada upaya yang lebih substantif, yakni menghasilkan pengetahuan baru, memperkuat kajian sejarah, dan membangun kapasitas akademik bangsa. Menurutnya, keberhasilan repatriasi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya jumlah benda yang berhasil dipulangkan, tetapi juga dari manfaat intelektual yang dapat dihasilkan bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Ruang Rapat Komisi…

Pengembalian benda-benda cagar budaya ke Indonesia perlu diiringi dengan strategi storytelling yang kuat agar koleksi hasil repatriasi tidak hanya tersimpan di museum. Dengan adanya storytelling ini, koleksi hasil repatriasi dinilai dapat menjadi sarana edukasi, penguatan identitas bangsa, dan daya tarik wisata budaya. Narasi yang menarik dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai sejarah suatu benda sekaligus mengoptimalkan manfaatnya bagi sektor pariwisata dan ekonomi. Pandangan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Anggota Komisi…

Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU P2SK Mohamad Hekal menjelaskan, salah satu substansi penting yang disepakati dalam revisi UU P2SK adalah upaya memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu, selama ini…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat tetap terjaga. Hal ini dalam rangka merespons potensi kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian geopolitik global. “Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” kata Netty dalam keterangannya yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (3/6/2026). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai potensi kenaikan harga obat karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi impor.…

PT TASPEN (Persero) memastikan para pensiunan ASN tidak perlu mengajukan permohonan ataupun melakukan autentikasi khusus untuk memperoleh Gaji Ke-13 Tahun 2026. Pembayaran dilakukan secara otomatis berdasarkan data pembayaran pensiun bulan Mei 2026 yang telah tercatat dalam sistem. Meski demikian, peserta tetap diwajibkan melakukan autentikasi rutin bulanan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) Fary Djemi Franscis mengatakan kemudahan layanan menjadi salah satu fokus utama perusahaan. “Kita menyampaikan apresiasi kepada TASPEN karena keandalan sistemnya dalam waktu 6 jam uang yang ditransfer dari Kementerian Keuangan sudah dicairkan kepada pensiunan tepat waktu,” kata Fary dikutip dari siaran persnya, Rabu, 3 Juni…