Penulis: Redaksi

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke proyek pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta pada Jumat (17/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kunjungan pengawasan tentang pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta dan bagaimana ada permintaan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk exit tol di Prambanan dimajukan ke Bokoharjo. Ini menjadi bahasan yang sangat penting dan kami ingin mendorong ini kepada kementerian agar bisa segera direalisasikan oleh BPJT,” ujar Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana saat memimpin tim kunjungan spesifik. Menurut Danang, usulan pemindahan lokasi…

Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra meminta pemerintah segera memberikan jalan keluar bagi ribuan petani tebu di kawasan Register 44 Way Kanan, Lampung, yang hingga kini belum dapat memanen hasil tanamannya akibat persoalan perizinan dan proses hukum yang melibatkan kawasan hutan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/7/2026). Menurut Ketut, persoalan tersebut telah berdampak pada sekitar 1.200 kepala keluarga yang mengelola lahan seluas kurang lebih 4.200 hektare melalui skema kemitraan dan menanam tebu untuk dipasok ke PT SMI. Ia menjelaskan, akibat status hukum lahan yang masih bermasalah,…

Komisi V DPR RI menilai Kantor Basarnas Yogyakarta sudah layak ditingkatkan statusnya dari Kelas B menjadi Kelas A. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw penilaian tersebut didasarkan pada luasnya cakupan wilayah kerja serta tingginya potensi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menuntut kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan semakin optimal. Roberth Rouw mengungkapkan bahwa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, mulai dari erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, hingga berbagai potensi kecelakaan yang memerlukan respons cepat dari Basarnas. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar perlunya peningkatan status organisasi Basarnas Yogyakarta agar mampu memberikan pelayanan yang lebih…

Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan karbon sektor kehutanan harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha. Menurut Ketut, masyarakat yang menanam, merawat, dan menjaga hutan memiliki kontribusi nyata dalam menyerap emisi karbon. Karena itu, mereka semestinya menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari nilai ekonomi karbon yang dihasilkan. “Yang mendapatkan nilai ini seharusnya masyarakat, minimal masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang sehari-hari menjaga hutan itu. Bukan pengusahanya saja yang mendapat nilai ini. Kita dorong agar nilai ekonomi dari karbon hutan…

Komisi IV DPR RI menyoroti perlunya penguatan prioritas penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya untuk mendukung konservasi terumbu karang dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi konservasi terumbu karang yang dikelola Koperasi Unit Yasa Segara di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat (17/07). Panggah mengungkapkan, hasil peninjauan dan diskusi bersama pengelola konservasi menunjukkan bahwa berbagai organisasi nonpemerintah (NGO) dan yayasan di Bali telah berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Namun, upaya tersebut dinilai belum mendapat dukungan…

Komisi XII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul temuan dugaan penyalahgunaan melalui modus “ambil jatah”. Pihaknya menilai sistem digital perlu mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih cepat agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran. Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menyoroti data hasil digitalisasi yang dipaparkan PT Pertamina Patra Niaga. Data tersebut menunjukkan adanya kendaraan…

Komisi XII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Selisih harga yang dinilai terlalu lebar dikhawatirkan mendorong pergeseran konsumsi masyarakat sekaligus membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, perbedaan harga yang cukup tinggi, khususnya antara Solar subsidi dan Pertamina Dex, menjadi salah satu faktor yang memicu masyarakat beralih ke BBM bersubsidi.  Kondisi tersebut juga berpotensi…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Lampung. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran distribusi logistik, tetapi juga mengurangi pendapatan harian para sopir truk yang harus mengantre selama berjam-jam untuk memperoleh solar subsidi. Hal itu disampaikan Putri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia mengungkapkan, antrean panjang di sejumlah SPBU di Lampung telah berlangsung…

Komisi XII DPR RI menyoroti munculnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meski stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional dipastikan dalam kondisi aman. Ia meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal. Sorotan tersebut mengemuka dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi keberhasilan pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina dalam menjaga pasokan serta stabilitas…

Komisi XII DPR RI mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempercepat pengembangan sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan BBM subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menyoroti peta jalan (roadmap) pengembangan teknologi informasi BPH Migas yang menargetkan implementasi sistem pengawasan nasional berbasis AI baru rampung…