Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah terus memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu (6/9/2026) lalu. Menurut Meitri, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat penting bahwa sistem pemantauan, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan, serta penyampaian informasi kebencanaan harus terus diperkuat secara berkelanjutan. “Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar…

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendesak pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus Level III atau Siaga. Menurutnya, meluasnya sebaran abu vulkanik dan dampaknya terhadap penerbangan menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memastikan seluruh sistem penanganan bencana siap menghadapi kemungkinan eskalasi. Demikian hal ini disampaikan melalui rilis kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (7/9/2026). Gunung Anak Krakatau hingga 6 September 2026 masih berstatus Level III atau Siaga. Badan Geologi mencatat episode erupsi menerus mulai terjadi pada Jumat (4/9/2026) lalu pukul 23.07 WIB, disertai aktivitas menyerupai lava fountain, aliran lava, serta suara gemuruh atau dentuman. Episode tersebut…

Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk melarang aktivitas sound horeg. Desakan tersebut menyusul tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus akibat dampak dari aktivitas penggunaan perangkat suara berdaya tinggi tersebut. Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, mengatakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota harus segera merespons dorongan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur dan Muhammadiyah Jawa Timur yang meminta pemerintah mengeluarkan keputusan larangan terhadap sound horeg. Menurut Edo, berbagai peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa aktivitas sound horeg tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar hiburan masyarakat. Sebab, penggunaan…

Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Ombudsman RI untuk menyusun indikator bersama dalam menilai pelayanan publik serta reformasi birokrasi. Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, kualitas pelayanan publik sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap institusi negara. Menurutnya, ketiga lembaga mitra kerja Komisi II tersebut perlu menyatukan tolok ukur, agar evaluasi birokrasi di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah berjalan selaras. “Pelayanan publik itu adalah wajah negara, baik atau tidaknya negara dilihat dari seberapa baik atau buruknya pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” tegas Rifqi saat memimpin rapat…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap 21 perusahaan atau badan usaha yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan pelanggaran tersebut. “Kita mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel 21 korporasi karena diduga melakukan kesengajaan atau kelalaian terkait karhutla. Temuan ini harus ditindaklanjuti penegak hukum,” kata legislator yang akrab disapa Abduh ini kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (7/9/2026). Diketahui, hingga Rabu (2/9), KLH telah menyegel dan mengawasi 21 perusahaan yang diduga terkait karhutla…

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti penyelesaian sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), namun belum memperoleh sertifikat. Dari sekitar 300.000 sertifikat yang harus diterbitkan, ada sekitar 30.000 sertifikat yang bermasalah. Sorota ini disampaikannya usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Karawang, Jawa Barat, Kamis (03/09/2026) dalam rangka penyelesaian sertifikat kepemilikan perumahan bersama BTN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, ditemukan…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut guna menggantikan regulasi lama yang dinilai rentan disalahgunakan. Pembaharuan payung hukum ini difokuskan pada penguatan pengawasan serta penerapan sanksi pidana tegas guna membendung kejahatan keuangan dan investasi bodong yang mengatasnamakan lembaga koperasi. Isu reformasi regulasi tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di BP Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/9/2026). “Reformasi koperasi bertumpu pada tiga pilar. Pertama, pemulihan kredibilitas untuk memisahkan koperasi yang betul-betul sehat dari praktik kecurangan (fraud). Kedua, jaminan…

Komisi IX DPR RI menegaskan proses cleansing atau pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi, tetapi harus menjamin masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan. Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai menjadi kunci agar ketidaksinkronan data tidak berujung pada terhentinya pelayanan medis. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini saat membuka pertemuan dengan Pemerintah Kota Surabaya, BPJS Kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan cleansing data dan reaktivasi kepesertaan JKN. “Pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan efektivitas…

Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti akurasi sistem desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, sistem desil saat ini belum cukup merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan justru kehilangan hak atas jaminan kesehatan. “Terkait sistem desil hari ini itu tidak cukup akurat. Artinya desil kita hari ini tidak cukup merepresentasikan kondisi realitas masyarakat, sehingga menggunakan desil sebagai rujukan, itu mencabut hak masyarakat yang seharusnya diberikan oleh pemerintah,” kata Gamal saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS…

Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia mendorong pemerintah dan BPJS Kesehatan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait status kepesertaan dan mekanisme reaktivasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses cleansing dan pemutakhiran data tidak menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Hal itu disampaikan Indah saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (4/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX mendapatkan penjelasan dari BPJS Kesehatan dan sejumlah pemangku kepentingan mengenai kondisi kepesertaan JKN, termasuk mekanisme reaktivasi peserta PBI-JK yang berstatus nonaktif. “Kami berharap sosialisasi dan informasi secara…