Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengkaji sumber pembiayaan alternatif guna memperkuat keberlanjutan keuangan organisasi internasional tersebut. Hal ini menjadi perhatiannya sebab organisasi tersebut tengah menghadapi tekanan keuangan. Menurutnya, saat menyampaikan pandangannya dalam forum Bureau Standing Committee on UN Affairs pada Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Selasa (6/10/2026), negara-negara anggota tetap memiliki tanggung jawab penting untuk memenuhi kewajiban kontribusi yang telah ditetapkan secara penuh dan tepat waktu. “Namun, upaya menjaga keberlanjutan keuangan PBB perlu disertai pembahasan yang lebih luas, termasuk kemungkinan mengembangkan sumber pendanaan tambahan di…

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan dan lemahnya koordinasi antarpihak berisiko memperpanjang penderitaan masyarakat akibat paparan asap serta hilangnya mata pencaharian. “Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian,” tegas Khairul Saleh melalui rilis yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (19/10/2026). Menurut politisi Fraksi PAN tersebut, penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah pusat dan…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam forum Standing Committee on Sustainable Development, Sidang IPU di Arusha, Tanzania, Rabu (7/10/2026), Ravindra juga mendorong pengembangan mekanisme pendanaan inovatif untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati global. Ravindra menyampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati karena berada di peringkat kedua dunia dalam hal kekayaan biodiversitas. “Oleh karena itu, Indonesia mendukung target 30×30, yakni upaya melindungi 30 persen wilayah daratan dan lautan pada 2030,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada koranmerdeka.co, Senin…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak Pemerintah Azerbaijan mencabut larangan penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim serta menghentikan kebijakan yang berpotensi mendiskriminasi warga berdasarkan keyakinan agama. Menurut Maman, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut penggunaan atribut keagamaan, melainkan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan upaya melawan Islamofobia. “Saya mendesak pemerintah Azerbaijan segera mencabut larangan jilbab. Jangan sampai kebijakan negara justru membatasi hak perempuan Muslim untuk menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak fundamental, bukan privilese yang boleh diberikan atau dicabut oleh kekuasaan,” tegas Maman dalam keterangannya kepada koranmerdeka.co, Minggu (18/10/2026). Politisi Fraksi PKB tersebut menilai…

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat dampak asap tidak hanya menurunkan kualitas udara tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh semata berfokus pada pemadaman api. Menurutnya, dampak karhutla jauh melampaui kawasan tempat api muncul. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu pernapasan, membatasi aktivitas luar ruang, hingga menghambat kegiatan belajar dan bekerja. “Jika kebakaran meluas, transportasi serta aktivitas ekonomi juga dapat terdampak. Karena itu, penanganan Karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” tegasnya dalam…

Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi saja tidak cukup bagi lulusan perguruan tinggi untuk menaklukkan dunia kerja, melainkan harus dibarengi dengan integritas serta penerapan rumus Bekerja, Melanjutkan Studi, atau Wirausaha (BMW).  Pesan tersebut disampaikan Fikri saat memberikan orasi ilmiah di hadapan 424 wisudawan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-11 Universitas Peradaban Bumiayu (UPB) di Gedung Sport Center Hartanto-Aqib, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026). Menurut Fikri, momentum wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan langkah awal bagi para lulusan untuk terjun ke dunia nyata. Oleh karena itu, ia mengingatkan para wisudawan agar…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian, menanggapi pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi. Hetifah menegaskan pergantian kepemimpinan ini harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat penanganan bencana di berbagai daerah, utamanya di Kalimantan.  “Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan. Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang…

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi. Hetifah menegaskan pergantian kepemimpinan ini harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat penanganan bencana di berbagai daerah, utamanya di Kalimantan. “Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan. Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi,” ujar Hetifah. Menurutnya,…

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (16/10/2026). Sidak di SPBU Sooko, Surodinawan, dan Joyonegoro tersebut dilakukan merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan kekosongan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite dan Biosolar. Gangguan pasokan BBM di Mojokerto Raya sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat selama beberapa pekan terakhir. Dalam sidak tersebut, Meitri didampingi Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasokan di lapangan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang mengganggu akses masyarakat terhadap…

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha meminta pemerintah mengevaluasi mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan. Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menyebut, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan, seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, kerap menghadapi persoalan karhutla. Kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun langkah antisipasi berdasarkan pengalaman penanganan pada tahun-tahun sebelumnya. “Semestinya dengan peristiwa-peristiwa tahunan ini, pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi…