Penulis: Redaksi

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026), guna menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPR untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, hingga akademisi sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut RUU Ketenagakerjaan. “Seluruh masukan yang kami dengarkan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan jumlah tenaga kerja…

Kejelasan kedudukan dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurut Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra sebelum membahas perluasan kewenangan Kompolnas, DPR terlebih dahulu harus memastikan posisi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang menghadirkan Prof. Tedi Sudrajat, Guru Besar Hukum Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Maradona, akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), serta Fritz Edward Siregar, akademisi Perbandingan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. “Kedudukan…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta agar pelayanan kedatangan dan kepulangan jemaah haji gelombang II di Madinah dapat dimaksimalkan. Permintaan ini ditekankan mengingat kondisi psikologis dan fisik jemaah gelombang kedua yang jauh lebih terkuras setelah menyelesaikan rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Anggota Timwas Haji DPR RI, Muhammad Abdul Aziz, menyampaikan bahwa setelah jemaah menyelesaikan Tawaf Ifadah, Tawaf Wada, hingga Umrah, pemerintah harus memberikan perhatian ekstra, terutama dalam memfasilitasi ibadah lanjutan di Madinah. “Jemaah haji gelombang kedua ini berbeda psikologi dan fisiknya dengan gelombang pertama. Saya berharap pemerintah melalui Kementerian Haji memastikan pelayanan dimaksimalkan, terutama untuk…

Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di daerah agar memiliki kesempatan yang lebih setara untuk melanjutkan pendidikan doktoral (S3). Menurutnya, skema beasiswa yang sepenuhnya berbasis kompetisi belum mampu menjawab kesenjangan akses yang masih dihadapi dosen di luar kampus-kampus besar dan pusat pendidikan utama. Usulan tersebut disampaikan Dewi dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, banyak dosen dari kampus di luar kota-kota besar menghadapi tantangan lebih besar untuk memperoleh akses beasiswa dibandingkan dosen dari…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memastikan kesiapan Daerah Kerja (Daker) Madinah menerima gelombang jemaah haji Indonesia yang akan bergerak dari Makkah ke Madinah terhitung sejak 7 Juni 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa usai melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Daker Madinah di Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Menurutnya, pertemuan tersebut difokuskan untuk memastikan seluruh layanan bagi sekitar 99.800 jemaah Indonesia yang akan tiba di Madinah berjalan optimal. “Pertemuan ini terkait dengan memastikan kesiapan Daker Madinah untuk menerima kedatangan para jemaah haji dari Makkah yang jumlahnya hampir 100.000 orang. Mereka…

Pergerakan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Di tengah padatnya aktivitas ibadah di Kota Nabi, DPR menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah. Fokus tersebut mengemuka dalam rapat antara Timwas Haji DPR RI dan jajaran Daerah Kerja (Daker) Madinah yang berlangsung di Madinah, Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa keberhasilan pelayanan di Madinah tidak hanya diukur dari aspek logistik, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara memfasilitasi kebutuhan ibadah…

Menjelang kedatangan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah, kesiapan layanan dasar di Madinah menjadi perhatian utama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Selain layanan ibadah, aspek akomodasi, konsumsi, dan transportasi dinilai akan menentukan kenyamanan jemaah selama berada di Kota Nabi. Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan hasil rapat bersama Daerah Kerja (Daker) Madinah menunjukkan seluruh kebutuhan layanan dasar jemaah telah dipersiapkan. “Hotel-hotel semua sudah siap. Dari mulai hotel bintang lima, semua juga sudah siap,” kata Saan usai rapat dengan Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Berdasarkan hasil pemantauannya, sebagian jemaah bahkan…

Dalam rangka memeringati Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. “Masih tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di sejumlah provinsi di Indonesia Timur menunjukkan bahwa akses pangan yang adil dan merata masih menjadi tantangan besar,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (1/6/2026). Secara nasional, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2025 berada pada angka 7,89 persen. Namun, beberapa daerah di Indonesia Timur justru menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Papua Tengah mencapai 32,30 persen…

Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial. “Peringatan 1 Juni bukan seremoni. Ini pengingat keras bahwa Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” ujar Firman dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (1/6/2026). Menurut Firman, terdapat tiga tantangan nyata yang membuat nilai-nilai Pancasila masih terasa jauh dari kehidupan sebagian masyarakat. Pertama, kesenjangan ekonomi. Ia menilai sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM,…

Kasus gagal berangkat umrah yang menimpa ribuan calon jemaah Hanania Travel dinilai menjadi ujian awal bagi efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga menguji sejauh mana negara hadir memberikan perlindungan kepada jemaah yang menjadi korban penyelenggara perjalanan ibadah. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengatakan regulasi baru yang disahkan tahun lalu telah mengubah paradigma penyelenggaraan umrah. Jika sebelumnya tanggung jawab perlindungan jemaah lebih banyak dibebankan kepada penyelenggara perjalanan, kini pemerintah memiliki kewajiban yang lebih kuat untuk melakukan pengawasan dan penanganan ketika…