Penulis: Redaksi
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, pemerintah didorong untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara agar target pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai pelaksanaan APBN 2025 telah berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pasalnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara pada tahun-tahun mendatang. “Realisasi tahun anggaran 2025 sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu saya katakan bahwa kami di DPR memberi apresiasi…
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendesak PT PLN (Persero) untuk segera menuntaskan persoalan lama terkait kegagalan teknis proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Daratei Mataloko di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penuntasan dampak lingkungan dan kerugian warga tersebut wajib diselesaikan sebelum PLN melanjutkan rencana pengeboran baru berkapasitas 20 megawatt (MW). Pernyataan tersebut ditegaskan oleh dirinya saat memimpin agenda Rapat Audiensi Komisi XII DPR RI di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Berdasarkan Laporan Singkat Komisi XII DPR RI ini membahas dua agenda utama. Agenda pertama adalah mendengarkan aspirasi mengenai kerugian yang…
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menerima kuasa hukum dan keluarga korban kasus pembakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Raudlatussaulatiyah Al Ibrahimy, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban meminta dukungan agar kasus yang menimbulkan korban jiwa dan luka bakar serius itu diusut hingga tuntas serta memberikan keadilan bagi para korban. Menanggapi permintaan tersebut, Sari menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kasus kekerasan yang telah merenggut nyawa seorang korban dan menyebabkan dua korban lainnya mengalami luka bakar serius. Baginya, aparat penegak hukum harus memastikan seluruh proses hukum berjalan secara…
Komisi XIII DPR menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di sektor bisnis. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Indonesia Business & Human Rights Lawyers Working Group (IBHR-LWG) di Gedung Nusantara III, Senayan, Senin (13/7/2026), Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, menyoroti perlunya sinergi kuat antara parlemen dan masyarakat sipil untuk melawan praktik kolusi yang merugikan rakyat. Sebab, berdasarkan pengamatannya, selama ini narasi pelanggaran HAM kerap terbatas pada tanggung jawab negara, sementara peran korporasi sering kali luput dari pengawasan maksimal. “Ada kolaborasi pengusaha dan penguasa. Selalu yang menjadi korban adalah rakyat. Inilah tugas…
Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk merespons ketegangan yang mencuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, khususnya, dalam penanganan sejumlah perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Menurutnya, konflik terbuka antarlembaga penegak hukum tersebut telah menimbulkan keresahan publik dan berpotensi mengganggu kredibilitas penegakan hukum. Benny menilai perseteruan antara dua institusi penegak hukum itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mengingatkan, ketegangan serupa bukan kali pertama terjadi sehingga diperlukan langkah konstitusional untuk memastikan koordinasi dan tata kelola penegakan hukum tetap berjalan dengan baik. …
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti menekankan pentingnya menjaga integritas data dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, keberhasilan sistem Satu Data Indonesia tidak hanya ditentukan oleh terintegrasinya data, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap data yang digunakan. “Menarik ya, ini kan bicara tentang Satu Data Indonesia. Saya tadi menangkap substansi pokok yang tersirat dari penjelasan narasumber itu adalah terkait dengan integritas data. Jadi, ketika kita memiliki data yang sudah terpadu, persoalannya adalah apakah data ini bisa dipercaya. Tidak hanya data ini disatukan, tetapi data yang disatukan ini adalah data yang dipercaya,” ujar Reni…
Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jangan sampai membuka peluang penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power). Hal ini ditegaskan Martin dalam lanjutan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II Bersama Dr. Didi Sunardi dan Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Menurut Martin, upaya untuk mencegah hal tersebut menjadi pokok pembahasan serta kehati-hatian Komisi III dalam melakukan perancangan beleid. Beragam masukan dari berbagai kalangan pun, difokuskan agar nantinya rancangan UU tidak di salah gunakan oleh pelaksana regulasi di lapangan. “Jangan sampai aturan perampasan aset ini membuka peluang abuse of power. Karena nantinya undang-undang akan berada di tangan…
Kebijakan pembiayaan pendidikan dinilai perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik daerah serta jenis satuan pendidikan agar alokasi anggaran yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Perbedaan kondisi geografis, tingkat kemahalan wilayah, hingga kebutuhan pembelajaran di masing-masing sekolah dinilai menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penetapan biaya pendidikan. Hal tersebut mengemuka dalam agenda Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI M. Sarmuji menilai formulasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat disamaratakan untuk seluruh daerah. Menurutnya, setiap…
Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan. Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk memastikan dukungan pembiayaan dari pemerintah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mengurangi beban yang masih ditanggung sekolah, pendidik, dan orang tua peserta didik. Hal itu mengemuka dalam agenda Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI M. Sarmuji mengatakan seminar digelar untuk mengkaji secara objektif besaran biaya satuan pendidikan yang dibutuhkan setiap peserta…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, pengaturan pendidikan keagamaan dalam RUU Sisdiknas tidak mengubah karakter maupun kewenangan pengelolaannya. “Pendidikan keagamaan tetap di Kementerian Agama, tetapi diatur di dalam Sisdiknas karena pendidikan keagamaan memiliki kekhususan, yaitu memperkuat pemahaman agama. Kekhasan itu tidak bisa diubah,” ujar Esti kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026). Ia menjelaskan, RUU Sisdiknas juga mengatur keseimbangan penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi.…