Penulis: Redaksi

Kesehatan mental dinilai menjadi aspek penting yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan nasional. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat, kondisi darurat kesehatan mental pada anak dan remaja saat ini menuntut langkah nyata dan terintegrasi dari semua pihak. “Penanganan yang terintegrasi untuk mengatasi masalah kesehatan mental anak dan remaja sangat krusial, demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Lestari keterangan tertulisnya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (12/4/2026). Data Kementerian Kesehatan pada awal 2026 menunjukkan sekitar 5% anak dan remaja Indonesia mengalami gejala gangguan jiwa, terutama depresi dan kecemasan. Temuan ini diperkuat hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Maret 2026…

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, memberikan apresiasi bagi Jaksa Agung RI ST Burhanuddin atas capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyetor Rp11,42 triliun ke kas negara. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti konkret kinerja penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan optimalisasi penerimaan negara. Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam kegiatan resmi yang turut disaksikan Prabowo Subianto, dana Rp11,42 triliun itu berasal dari berbagai sumber, terutama denda administratif di sektor kehutanan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Rudianto Lallo menilai capaian tersebut menunjukkan wajah baru penegakan hukum yang…

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengusulkan pemerintah agar menaikkan harga BBM. Menurutnya, subsidi energi khususnya BBM, akan semakin membuat APBN defisit semakin membengkak dan menumpuk utang. Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, justru menegaskan bahwa pondasi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global. Menurut Wihadi, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja saja, melainkan juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak pada…

Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme. Hal ini menyusul adanya kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pemilik hajatan di Purwakarta, Jawa Barat, baru-baru ini Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menjelaskan bahwa negara tidak boleh kalah terhadap praktik premanisme dalam bentuk apapun. Ia menekankan bahwa Kepolisian sebagai alat negara memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum. “Tidak boleh negara kalah atas nama premanisme, tidak boleh sama sekali. Alat negara bernama polisi hadir, tugasnya selain melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat adalah penegakan hukum,” ujar Rudianto saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik di Bandung,…

Kondisi infrastruktur pendidikan Islam di banyak daerah sangat memprihatinkan. Dalam kunjungan kerja Komisi VIII ke Pondok Pesantren Syeikh Zainuddin Nahdlatul Wathan, Lombok Timur, Anggota Komisi VIII DPR RI, Lale Syifaun Nufus, menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam. İs menilai, secara umum, masih banyaknya madrasah usia tua yang kondisinya sudah tidak layak namun masih terus digunakan untuk proses belajar mengajar. Lale menegaskan bahwa semangat santri yang luar biasa dalam menuntut ilmu harus dibarengi dengan fasilitas yang manusiawi. Ia pun mengajak seluruh mitra kerja Komisi VIII, khususnya Kementerian Agama dan Baznas Pusat, untuk berkolaborasi nyata di lapangan. “Saya ingin menekankan kepada mitra-mitra Komisi…

Proses pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) hingga kini belum menemukan titik terang. Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin hal itu dikarenakan proses yang masih ‘mentok’ di tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB), meskipun diklaim Kementerian Agama telah berjuang maksimal. Karena itu, guna mengurai benang kusut tersebut, pria yang akrab disapa Gus An’im ini mengusulkan adanya rapat koordinasi gabungan antara Komisi VIII dan Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait. “Kita perlu duduk bersama dalam rapat gabungan antara Komisi VIII dan Komisi II untuk mencari solusi teknis…

Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) akan dimulai pada Mei-Juni 2026 mendatang. Proses yang menentukan masa depan negeri ini dari sisi pendidikan harus berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Karena itu, Komisi X menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pelaksanaan SPMB itu. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin kunjungan kerja ke Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (10/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi, mulai dari pimpinan universitas, politeknik, hingga perguruan tinggi keagamaan. Turut hadir pula perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XI…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Festival Aspirasi Masyarakat dengan tema “Mendengar Untuk Melayani: Aspirasi Publik Bagi Peningkatan BPJS Kesehatan” di Rumah Aspirasi milik Harris Turino di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tema tersebut diangkat sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat yang selama ini muncul, terutama terkait pelayanan BPJS yang dinilai masih belum optimal, khususnya di wilayah Tegal. Forum dialog ini tidak sekadar seremonial, melainkan menjadi wadah penampungan langsung berbagai aduan warga yang selama ini sulit tersalurkan. Dalam pemaparannya, Harris Turino menyebut rumah aspirasi yang ia dirikan kerap menerima laporan masyarakat terkait layanan kesehatan, mulai dari prosedur pelayanan hingga pengalaman pasien…

Ketergantungan pemerintah dalam impor susu masih sangat tinggi. Tercatat, 80 persen bahan baku susu di Indonesia berasal dari impor dan sisanya 20 persen dari produksi lokal. Ketergantungan tinggi ini disebabkan rendahnya populasi sapi perah, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta efisiensi biaya akibat perjanjian perdagangan bebas. Menyoroti hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyayangkan lambatnya Pemerintah dalam menurunkan ketergantungan impor susu ini. Panggah menilai, masalah-masalah yang dihadapi para peternak lokal masih berkutat pada persoalan lama yang tidak kunjung tuntas, mulai dari bibit, pakan, hingga manajemen limbah. Karena itu, ia mendesak kementerian terkait untuk segera menyusun…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyatakan bahwa pihaknya memberkan perhatian serius terhadap laporan kinerja Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan di sektor keuangan. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan LPS di Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Dalam sambutannya, Hekal menegaskan peran strategis LPS sebagai lembaga independen yang bertugas menjamin simpanan nasabah, melaksanakan resolusi bank, serta menjaga stabilitas sistem keuangan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 kinerja LPS menunjukkan capaian yang positif. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset yang mencapai Rp276,2…