Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menolak usulan agar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia disejajarkan atau menjadi bagian dari lembaga negara. Menurutnya, usulan tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Nengah menjelaskan, dalam pembahasan terkait Kadin terdapat sejumlah usulan, mulai dari menjadikan Kadin sejajar dengan lembaga negara, sebagai mitra strategis pemerintah, hingga meminta keterlibatan Kadin dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. “Yang pertama itu, Kadin ingin disejajarkan dengan lembaga negara. Yang kedua, ada keinginan juga Kadin menjadi partner strategis negara. Dan yang ketiga, Kadin menginginkan bahwa setiap keputusan yang diambil, Kadin harus dilibatkan,” kata Nengah…

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mendorong penguatan layanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui revitalisasi fasilitas kesehatan, penambahan alat kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Dorongan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. “Kami mengapresiasi pada hari ini bagaimana goodwill dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kepala daerah, yang sudah mengalokasikan hampir Rp14 miliar setiap tahunnya dalam rangka untuk memberikan perlindungan sebagai penerima bantuan iuran yang beralokasi dari APBD Kabupaten Kulon Progo,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa…

Pesoalan terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI menjadi salah satu yang disorot dalam kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026). Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengungkapkan, pelanggaran penggunaan TNKB Khusus, mulai dari penggunaan di luar waktu dinas hingga pemalsuan nomor, dapat dilaporkan sesegera mungkin ke pihak MKD melalui nomor hotline yang telah disediakan. Ia memandang aparat kepolisian, khususnya polisi lalu lintas tak boleh segan dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaraan penggunaan TNKB Khusus tersebut. “Kenapa kita sampaikan begitu? Terus terang saja  jajaran kepolisian, lebih spesifik lagi lalu…

Komisi XII DPR RI menyoroti sejumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Selatan yang belum berproduksi. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara. Hal itu menjadi salah satu perhatian Komisi XII DPR RI dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jum’at (4/9/2026). Dalam pertemuan dengan sejumlah perusahaan pertambangan, Komisi XII DPR RI menggali perkembangan masing-masing pemegang IUP, termasuk perusahaan yang telah memperoleh Rencana Kerja dan Biaya (RKB), tetapi belum merealisasikan kegiatan produksi. Anggota Komisi XII DPR RI Andi Muzakkir mengatakan, pendalaman dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan sejak memperoleh IUP. Ia…

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendorong optimalisasi Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, sebagai kilang pengolahan biodiesel B50 dan etanol E20. Optimalisasi tersebut dinilai dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan bahan bakar minyak (BBM) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dari daerah lain. Hal tersebut disampaikan Syarif saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke RU III Plaju, Jumat (4/9/2026). Menurutnya, RU III Plaju memiliki kapasitas produksi yang besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan pasokan minyak mentah. “Kilang ini salah satu penyokong BBM yang ada di Indonesia, tetapi saat ini belum dimaksimalkan karena…

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong PT BYD Auto Indonesia memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurutnya, keterlibatan tenaga kerja Indonesia tidak boleh hanya terbatas pada posisi operator, petugas keamanan, atau pekerjaan pendukung lainnya, tetapi juga perlu diperluas hingga bidang administrasi dan manajemen. “Kita jangan sampai tenaga lokal hanya dipakai seperti OB, security, atau operator. Tenaga lokal juga harus masuk ke administrasi, manajemen, dan sebagainya,” kata Rokhmat saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI mengunjungi PT BYD Auto Indonesia di Subang, Jawa Barat, Jumat (5/9/2026). Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai investasi…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) PT BYD Auto Indonesia diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, keberadaan industri diharapkan dapat menciptakan efek berganda (trickle-down effect) bagi masyarakat di desa-desa sekitar kawasan industri. Sugeng mencontohkan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan usaha katering. Masyarakat sekitar dapat diberikan pelatihan agar mampu membangun usaha katering yang memenuhi standar sekaligus menjadi mitra penyedia kebutuhan makanan bagi para pekerja industri. “Saya memberikan contoh agar masyarakat sekitar dididik untuk bisa mendirikan katering yang memenuhi syarat untuk menyuplai makanan di sini. Itu salah satu bentuk…

Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan Gading menekankan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri kendaraan listrik harus dibarengi dengan transfer teknologi kepada pekerja lokal. Menurutnya, keberadaan industri kendaraan listrik di Indonesia tidak cukup hanya memberikan manfaat investasi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. “Transfer teknologi harus tetap kita utamakan, terutama pekerja-pekerja lokal. Kita harus mendorong agar transfer knowledge ini berjalan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak luar,” ujar Irsan saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI meninjau Pabrik PT BYD Auto Indonesia di Subang, Jawa…

Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menyampaikan apresiasi kepada pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang memasuki masa purnabakti atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di lingkungan Setjen DPR RI. Menurutnya, para pegawai tersebut telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, terutama mereka yang bertugas di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. “Artinya, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua atas dedikasi, pengabdian, dan juga kerja kerasnya selama mengabdi di Sekretariat Jenderal DPR RI,” kata Suprihartini saat Pelepasan Pegawai Purnabakti di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Suprihartini mengatakan sebagian besar…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti indikasi praktik pinjam nama dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BAKN menegaskan penanganan persoalan tersebut harus mengedepankan perlindungan terhadap debitur dan konsumen, sekaligus memastikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) tidak mengalami kerugian dan pengembang menjalankan tanggung jawabnya. Hal tersebut disampaikan Anggota BAKN DPR RI Shohibul Imam saat melakukan kunjungan kerja ke Karawang, Jawa Barat, untuk menelaah tindak lanjut temuan BPK bersama BTN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Karawang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). “Poinnya adalah kita dari…