Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta cadangan BBM nasional yang belum mencapai target ideal perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut disampaikan Totok Daryanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi kondisi di daerah pemilihannya yang tidak mengalami antrean maupun persoalan distribusi BBM…

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti sejumlah indikator dalam Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran (LKPP) 2025 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah. Sejumlah sorotan ini disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Satu di antaranya Adalah pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penyebab tidak tercapainya target penerimaan negara, efektivitas belanja negara, hingga tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait formula Dana Alokasi Umum (DAU). Sebab, realisasi pendapatan BA 015 Tahun…

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi mendorong penguatan kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, perluasan tugas kedua lembaga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran agar mampu menjalankan fungsi pengawasan maupun pengadaan secara optimal. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala LKPP mengenai Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Dirinya mengapresiasi paparan kedua lembaga yang dinilai tersusun dengan baik. Pun, ia menegaskan Komisi XI DPR RI mendukung penguatan BPKP…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mempercepat optimalisasi skema pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, khususnya melalui pemanfaatan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) sebagai agunan untuk memperoleh akses permodalan di perbankan. Menurut Evita, persoalan akses pembiayaan masih menjadi hambatan utama yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif. Berdasarkan berbagai kunjungan kerja Komisi VII ke daerah, pelaku usaha masih kesulitan memperoleh kredit karena aset yang dimiliki sebagian besar berupa kekayaan intelektual yang belum sepenuhnya diterima sebagai jaminan oleh lembaga perbankan. “Ini masih menjadi isu utama, yaitu soal jaminan di bank. Ketika kami turun ke lapangan, persoalan ini…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan, agar amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dapat benar-benar terpenuhi. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan defisit anggaran sehingga tidak seharusnya sektor pendidikan menjadi pihak yang terdampak melalui penempatan anggaran di bawah skema pembiayaan. “Kenapa pendidikan yang dikorbankan? Padahal ini amanat Undang-Undang Dasar,” tegas Dolfie.…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kementerian Keuangan selama 15 tahun berturut-turut belum otomatis mencerminkan kualitas tata kelola fiskal yang mampu menghasilkan kebijakan berdampak optimal bagi pembangunan. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) Dirinya mempertanyakan sejauh mana kepatuhan administrasi yang tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut-turut mampu diterjemahkan menjadi kebijakan fiskal yang berkualitas dan berdampak nyata terhadap pembangunan nasional. “Ini menarik…

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menegaskan risiko kerugian bisnis akibat gangguan operasional smelter menjadi tanggung jawab PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara, bukan ditanggung negara. Pernyataan itu disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). “Itu kan sebetulnya bagian daripada proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang rugi ya mereka lah. Iya dong, karena omsetnya menurun,” ujar Bambang. Pun, ia menegaskan bahwa dampak finansial dari kegagalan mencapai target produksi akan langsung dirasakan perusahaan melalui penurunan pendapatan, bukan dibebankan kepada negara atau daerah. Bagi perusahaan tambang…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan catatan kritis sekaligus rekomendasi tegas terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang dibahas pada Selasa (14/7/2026) lalu, dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan instansi ini tidak boleh hanya diukur dari aspek capaian administratif dan finansial, melainkan pada tegaknya kedaulatan negara dan nilai kemanusiaan. Perlu diketahui, Komisi XIII DPR RI secara resmi menerima laporan keuangan dan mengapresiasi realisasi anggaran kementerian tahun 2025 yang mencapai Rp 17,9 triliun (95,11 persen), serta lonjakan…

Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan menyoroti pentingnya ketepatan sasaran program tanggung jawab sosial (CSR) PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Mengawali pandangannya, Irsan mengapresiasi tren peningkatan produksi yang ditunjukkan kedua perusahaan dalam paparan, mulai dari skala kecil hingga besar, yang dinilainya sejalan dengan target-target produksi yang diharapkan bangsa. Pun, ia turut mengapresiasi kontribusi kedua perusahaan terhadap penerimaan negara. “Saya mengapresiasi atas kinerja…

Anggota BAKN DPR RI Musthofa menyetujui usulan penyaluran kredit di bawah satu juta rupiah tanpa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan syarat perbankan tetap menelusuri rekam jejak historis calon peminjam. Syarat ini dinilai penting agar kebijakan penyaluran tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki moral hazard. Hal tersebut disampaikan usai melakukan agenda Kunjungan Kerja BAKN ke Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/07/2026). “Kalau kita mau lepas SLIK, itu bisa mempercepat untuk penyaluran. Tetapi saya minta ada track record supaya tidak mengandung moral hazard,” tegas Musthofa. Selain itu, dirinya mengingatkan bahwa pelepasan syarat SLIK akan bermasalah jika peminjam bermental tidak melunasi utang kemudian malah…