Penulis: Redaksi

PT TASPEN (Persero) memastikan para pensiunan ASN tidak perlu mengajukan permohonan ataupun melakukan autentikasi khusus untuk memperoleh Gaji Ke-13 Tahun 2026. Pembayaran dilakukan secara otomatis berdasarkan data pembayaran pensiun bulan Mei 2026 yang telah tercatat dalam sistem. Meski demikian, peserta tetap diwajibkan melakukan autentikasi rutin bulanan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) Fary Djemi Franscis mengatakan kemudahan layanan menjadi salah satu fokus utama perusahaan. “Kita menyampaikan apresiasi kepada TASPEN karena keandalan sistemnya dalam waktu 6 jam uang yang ditransfer dari Kementerian Keuangan sudah dicairkan kepada pensiunan tepat waktu,” kata Fary dikutip dari siaran persnya, Rabu, 3 Juni…

Pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat (SR) perlu diperkuat seiring percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut di berbagai daerah. Pemantauan langsung dinilai penting untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu, sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas yang perlu mendapat perhatian bersama agar proses pelaksanaannya berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. “Kunjungan-kunjungan spesifik kita untuk bisa meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat ini. Supaya, kami juga bisa…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menilai pengaturan teknis mengenai koordinasi antarinstansi dalam penanganan insiden keamanan data tidak perlu dirinci dalam Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Menurutnya, RUU tersebut harus tetap berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pandangan tersebut disampaikan saat membahas usulan Pasal 89 ayat (3) huruf c yang mengatur BSDI berkoordinasi dengan BSSN dalam menyelesaikan insiden keamanan data, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI membahas RUU Satu Data Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026), Menurut Bob, yang perlu ditegaskan dalam undang-undang adalah…

Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica menyoroti masih terbatasnya akses internet di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya yakni di dapilnya di Sumatera Barat. Menurutnya, kesenjangan konektivitas digital masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada layanan pendidikan maupun pelayanan publik di daerah. Cindy mengungkapkan, di daerah pemilihannya yaitu Sumatera Barat II yang meliputi; Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, masih banyak wilayah yang belum menikmati layanan internet secara memadai. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah akses internet bagi pelajar di SDN 04 Mungka yang…

Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menegaskan bahwa penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Menurutnya, perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya landasan hukum yang lebih kuat agar aparat penegak hukum mampu mengantisipasi berbagai ancaman di ruang digital. Hal tersebut disampaikan Benny Utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP), Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), dan Indonesia Police Watch (IPW) di Ruang Rapat Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Benny mengungkapkan…

Kapasitas produksi emas logam mulia nasional akan meningkat setelah MIND ID membangun pabrik manufaktur emas baru di Gresik, Jawa Timur. Fasilitas yang dikelola melalui PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) itu memiliki kapasitas produksi hingga 30 ton per tahun dan akan melengkapi fasilitas yang sudah ada di Pulogadung. Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai peningkatan kapasitas tersebut merupakan bagian penting dari strategi hilirisasi nasional. “Program hilirisasi tentu menghasilkan added value atau nilai tambah bagi bangsa ini,” katanya. Menurut dia, semakin besar kapasitas pengolahan di dalam negeri maka semakin besar pula nilai ekonomi yang dapat diciptakan. “Yang penting bukan hanya…

Komisi X DPR RI mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik bersama pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan negara. Menurutnya, RUU Statistik memiliki posisi strategis karena akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan statistik nasional, termasuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. “RUU tentang Statistik yang akan kita bahas bersama merupakan instrumen strategis yang akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan statistik nasional dan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung proses…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menilai pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat perlu diperkuat agar pelaksanaan sistem ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, sebagai wilayah yang memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam, Kalimantan Barat dinilai memerlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi kondisi lapangan secara lebih tepat. “Tentu ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan karakteristik daerah. Kalimantan Barat memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam yang memiliki kekhususan tersendiri dalam praktik ketenagakerjaan. Masukan-masukan tersebut akan kami coba reformulasikan dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan ke depan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu…

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengungkapkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap Kepolisian untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, menurutnya, perluasan kewenangan pengawasan tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri. Safaruddin menjelaskan, salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan revisi UU Polri adalah penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal. Menurutnya, terdapat berbagai pandangan dari kalangan akademisi mengenai batas kewenangan yang ideal bagi Kompolnas. Ia mengakui selama ini banyak masyarakat yang menyampaikan laporan kepada Kompolnas terkait dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Namun, rekomendasi yang diberikan sering…

Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Yasonna H. Laoly menyoroti masih sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan maupun arbitrase asing di Indonesia. Kondisi tersebut dinilainya menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui penyusunan RUU HPI. Pernyataan itu disampaikan Yasonna dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU HPI DPR RI bersama Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Serikat Pengacara Indonesia (SAI). Menurut Yasonna, selama bertahun-tahun dirinya menerima berbagai keluhan dari praktisi hukum maupun pelaku usaha mengenai hambatan dalam pelaksanaan putusan asing di Indonesia, meskipun putusan tersebut lahir dari perjanjian yang disepakati para pihak. “Saya…