Penulis: Redaksi

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan dalam penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan ‘zona merah’ Jambi. Terlebih, persoalan tersebut melibatkan klaim aset negara yang beririsan dengan tanah masyarakat yang telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh negara. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menekankan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan harus mengedepankan musyawarah mufakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. “Semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan beragam masalah pertanahan, termasuk pertanahan di zona merah, untuk mengedepankan musyawarah mufakat,” ujarnya kepada koranmerdeka.co usai…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti persoalan ‘zona merah’ Jambi yang berujung pada pemblokiran ribuan sertifikat tanah milik masyarakat. Pemblokiran dilakukan tanpa verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap status tanah tersebut menjadi perhatian BAM DPR RI, mengingat dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak masyarakat atas tanah yang mereka miliki. Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah, menilai persoalan tersebut tidak seharusnya terjadi apabila pengelolaan aset negara dan administrasi pertanahan berjalan dengan baik. “Kali ini kita melihat ada satu peristiwa yang diakibatkan dari tidak beresnya administrasi dan pengelolaan aset negara,” ujarnya ke koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja BAM DPR RI di…

Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan perlu diikuti koordinasi yang jelas agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan efektif. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mengingatkan pembagian kewenangan antarkementerian tidak boleh menghambat pencegahan kebakaran, pengawasan lingkungan, maupun penegakan hukum. “Pembagian tugas harus membuat tanggung jawab semakin jelas. Menteri Kehutanan wajib menjelaskan mengapa kebakaran masih berulang di areal yang pengelola dan kewajibannya sudah diketahui. Pemisahan kementerian tidak boleh menjadi alasan untuk saling melempar persoalan,” tegas Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co pada Minggu (18/10/2026). Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dari struktur sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup…

Pendidikan demokrasi menjadi salah satu ruang kolaborasi Indonesia dan Australia untuk mendorong partisipasi generasi muda yang kritis dan bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono usai bertemu dengan Ketua DPR Australia Milton Dick di Parliament House, Canberra, Australia pada Kamis (15/10/2026) lalu. “Parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi antarlembaga legislatif harus terus dijaga,” tutur Ibas, sapaan akrabnya, melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Selasa (20/10/2026).  Pembahasan potensi kolaborasi tersebut dipantik oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo yang turut…

Diplomasi parlemen dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Australia, terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, pendidikan, dan kebudayaan. Berangkat dari keyakinan ini, Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong penguatan dialog antar lembaga legislatif agar hubungan kedua negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut politisi yang akrab disapa Ibas, hubungan bilateral tidak cukup hanya dibangun melalui komunikasi antarpemerintah. Interaksi antar lembaga parlemen dan masyarakat juga perlu diperluas untuk memperkuat kepercayaan serta menjaga kesinambungan kemitraan kedua negara. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Senat Australia, Senator Sue Lines di Parliament House, Canberra, Australia pada Kamis (15/10/2026)…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api dan pengendalian kerusakan lingkungan, tetapi juga harus disertai kesiapan layanan kesehatan dan pengobatan bagi warga yang terpapar asap. “Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung risiko kesehatan akibat kabut asap setiap musim karhutla. Negara harus hadir melalui layanan kesehatan yang siap, perlindungan kelompok rentan, dan langkah pencegahan yang nyata,” tegas Edy melalui kanal media sosial Fraksi PDI Perjuangan baru-baru ini. Edy menekankan, Pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif tanpa menunggu peningkatan…

Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menilai peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia harus menjadi momentum untuk membenahi transparansi dan tata kelola pasar modal. Menurutnya, pemerintah dan regulator perlu menjawab kekhawatiran investor melalui langkah konkret, bukan sekadar menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih solid. “MSCI sejatinya bukan pihak lawan, melainkan cermin atas pekerjaan rumah tata kelola pasar modal yang tertunda,” kata Eric melalui keterangan pers yang dikutip oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (19/10/2026). Ia mengingatkan, gejolak pasar keuangan berpotensi merambat ke sektor riil apabila tekanan terhadap rupiah dan kenaikan imbal hasil instrumen keuangan berlangsung berkepanjangan.…

Kepanikan sempat menyelimuti pasar modal Indonesia pada Jumat (16/10/2026) setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok lebih dari 8 persen hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Di tengah gejolak tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fathi meminta investor tidak bereaksi berlebihan terhadap wacana penurunan status pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Menurutnya, pasar perlu menyikapi perkembangan tersebut secara proporsional karena yang disampaikan MSCI saat ini masih berupa tahap konsultasi, bukan keputusan final. Ia menilai gejolak yang terjadi di lantai bursa lebih banyak dipengaruhi sentimen dan kekhawatiran investor dibanding perubahan fundamental…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat perundungan anak. Ia mendorong pembenahan radikal terhadap sistem pencegahan dan penanganan perundungan, termasuk mengkaji kemungkinan pembentukan UU Anti-Perundungan tersendiri. Penilaian tersebut dilatarbelakangi sejumlah kasus perundungan yang berujung tragis. Sebelumnya, Aqib, siswa SDN 1 Kebondalem, Pemalang, meninggal dunia dalam kasus yang diduga berkaitan dengan perundungan oleh kakak kelasnya. Kini, seorang anak penyandang disabilitas down syndrome berinisial Z (10) di Surabaya juga meninggal dunia dalam kasus yang diduga melibatkan anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. “Menurut saya, ini sudah daruratbullying (perundungan, red) anak dan diperlukan pembenahan radikal. Sudah ada anak…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengkaji sumber pembiayaan alternatif guna memperkuat keberlanjutan keuangan organisasi internasional tersebut. Hal ini menjadi perhatiannya sebab organisasi tersebut tengah menghadapi tekanan keuangan. Menurutnya, saat menyampaikan pandangannya dalam forum Bureau Standing Committee on UN Affairs pada Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Selasa (6/10/2026), negara-negara anggota tetap memiliki tanggung jawab penting untuk memenuhi kewajiban kontribusi yang telah ditetapkan secara penuh dan tepat waktu. “Namun, upaya menjaga keberlanjutan keuangan PBB perlu disertai pembahasan yang lebih luas, termasuk kemungkinan mengembangkan sumber pendanaan tambahan di…