Penulis: Redaksi
Komisi XIII DPR RI mengingatkan Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandung untuk memperkuat pengawasan keimigrasian seiring tingginya mobilitas masyarakat dan warga negara asing di kawasan tersebut. Pengawasan ekstra ketat ini dinilai penting demi mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Syahrioma Delavino dan Kepala Kanim Kelas I TPI Bandung Arya Pradhana Anggakara di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,…
Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Perhatian tersebut mencuat setelah salah satu korban, seorang siswi berusia 16 tahun berinisial FP, dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya. Nurhadi menegaskan bahwa kasus yang terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo tersebut sudah masuk kategori sangat serius dan tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa. “Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani…
Delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (RUU Perubahan UUPA) untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (8/9/2026). Selanjutnya, memimpin agenda paripurna, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan RUU Perubahan UUPA menjadi usul DPR, yang mana siap diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Langkah ini menjadi upaya untuk menjaga kesatuan dan persatuan, perdamaian, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh. Masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangannya secara tertulis terhadap urgensi perubahan UU…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan tata kelola kelembagaan nuklir nasional serta penanganan aset terkontaminasi radioaktif milik BUMN PT INUKI. Penataan infrastruktur dan payung hukum ini dinilai krusial mengingat Indonesia diproyeksikan segera memasuki era pemanfaatan energi nuklir dalam skala besar guna mendukung ketahanan energi nasional. Desakan tersebut disuarakan Sugeng usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran pimpinan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Ia mengungkapkan, pengalihan dan peleburan kelembagaan riset ke dalam Badan Riset dan…
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyambut baik langkah pemerintah mendorong pengembangan mobil nasional (Mobnas) dan mobil listrik nasional (Molinas) sebagai bagian dari penguatan industri kendaraan dalam negeri. Namun, ia mengingatkan agar momentum tersebut tidak kembali berakhir seperti program mobil nasional sebelumnya yang berhenti di tengah jalan. Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai pengembangan Mobnas dan Molinas kembali membuka harapan bagi masyarakat setelah Indonesia sebelumnya pernah memiliki gagasan mobil nasional yang pada akhirnya tidak berlanjut. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan program yang kini didorong tersebut memiliki kesinambungan dan benar-benar mampu menjadi jawaban bagi penguatan industri kendaraan…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Kementerian Keuangan memperkuat integrasi data antarkementerian/lembaga untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Integrasi ini bernilai penting untuk memastikan kebijakan fiskal didukung informasi yang akurat dan saling terhubung. Menurut Fauzi, penguatan integrasi perlu dilakukan terutama pada basis data peramalan makroekonomi, perpajakan, kepabeanan, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adanya usaha ini diharapkan bisa mempersempit ruang bagi pihak-pihak yang berupaya menghindari kewajiban fiskalnya. “Kami meminta Kementerian Keuangan lewat Ditjen-Ditjen untuk memperkuat integrasi basis data peramalan makro, perpajakan, kepabeanan, dan PNBP guna menutup ruang penghindaran kewajiban fiskal,” ujar Fauzi dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XI…
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyoroti masih terjadinya ketimpangan alokasi anggaran, di mana daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar justru kembali mendapatkan porsi APBN yang dominan. Menurut Lasarus, ketimpangan alokasi anggaran ini sangat terasa di wilayah luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan dan Riau, yang memiliki ruang fiskal daerah relatif kecil meskipun memberikan kontribusi ekonomi sangat besar bagi negara. “Di Pulau Jawa ini, rata-rata APBD-nya sudah besar, ditambah lagi APBN-nya juga besar. Kalimantan itu APBD-nya kecil-kecil,…
Skema pembiayaan daerah menjadi perhatian Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam pembahasan RUU tersebut. Karakter geografis wilayah kepulauan dinilai membutuhkan formula fiskal yang mampu perhitungkan beban pelayanan dan pembangunan antarpulau. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan, Ali Mazi mengatakan ketimpangan fiskal menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui RUU tersebut. Ia menilai formula Dana Alokasi Umum (DAU) belum sepenuhnya mencerminkan karakter wilayah kepulauan. “Jadi DAU-nya ini yang jadi masalah. Pembagian uang yang tidak berimbang. Karena diukur dari jumlah penduduk dan luas wilayah,” kata Ali Mazi dalam RDPU Pansus RUU Daerah Kepulauan dengan pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin…
Komisi I DPR RI mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Portugal melalui peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pelayaran, pendidikan, serta hubungan antarparlemen. Penguatan hubungan tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang kerja sama sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, usai menerima Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Duta Besar Portugal, H.E. Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Nurul mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah peluang kerja sama Indonesia dan Portugal, termasuk aspek ekonomi serta konteks sejarah hubungan kedua negara. Kedekatan…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat pleno tingkat I yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan. Tercatat delapan Pandangan Mini Fraksi menyampaikan persetujuan untuk disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI di Rapat Paripurna pada hari ini, Selasa 8 September 2026. Sebelumnya, dalam Laporan Ketua Panja, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri mengungkapkan beberapa poin krusial yang diatur dalam RUU Reforma Agraria di antaramya meliputi Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Hal itu disampaikannya dalam rapat pleno di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI,…