Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti dinamika persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai semakin ketat dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan tinggi. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI bersama sejumlah asosiasi perguruan tinggi, Furtasan menyampaikan bahwa persoalan pendidikan tinggi tidak hanya berkutat pada relasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta, tetapi juga kondisi internal di kalangan PTS itu sendiri. Ia mengungkapkan, di lapangan terdapat kecenderungan sejumlah PTS menurunkan biaya pendidikan demi menarik…

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu untuk tidak sekadar menjadi tempat menyimpan naskah kuno, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan literasi nasional. “Potensi yang dimiliki Perpusnas harus mampu ikut mendorong minat baca masyarakat. Naskah yang sudah didigitalisasi jangan hanya disimpan. Pemanfaatan secara maksimal harus segera direalisasikan,” kata Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Data internal Perpusnas per 2026 mencatat, total koleksi naskah nasional mencapai 143.259 eksemplar, baik di dalam maupun luar negeri. Namun yang tersimpan di Perpusnas baru 13.318 naskah. Dari jumlah itu, yang sudah didigitalisasi hanya 7.987. Akibat efisiensi anggaran,…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kembali maraknya kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang belakangan mencuat di sejumlah perguruan tinggi. Fenomena ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di dunia pendidikan masih bersifat berulang dan sistemik. Menurutnya, berbagai kasus yang muncul, baik di perguruan tinggi maupun hingga jenjang sekolah menengah, menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan pendidikan, termasuk tradisi, kegiatan, serta pola interaksi yang berkembang di dalamnya. “Ini momentum untuk melakukan evaluasi total. Semua kegiatan dan tradisi di lingkungan pendidikan harus ditinjau ulang agar tidak menjadi ruang normalisasi pelecehan seksual,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menekankan pentingnya penerapan standar tunggal dalam pengumpulan data oleh kementerian dan lembaga (K/L).  Hal itu disampaikan Ledia dalam pembahasan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026). Dalam rapat itu, Ledia menyoroti praktik pengumpulan data yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh masing-masing K/L tanpa standar yang seragam, sehingga menyulitkan integrasi data secara nasional. “Yang kita perlukan adalah adanya satu standar ketika masing-masing kementerian dan lembaga melakukan pengumpulan data. Karena dimungkinkan masing-masing mengumpulkan, tapi kemudian…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong penguatan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna memastikan arah pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras. “Sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi perbedaan antara program pusat dan daerah, baik dalam perencanaan, pembahasan, maupun penggunaan anggaran,” ujar Herman saat wawancara usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN pertemuan dengan Wagub Provinsi Sumsel Cik Ujang dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Selasa (14/4/2026). Menurut Kang Hero, sapaan akrab Herman Khaeron,…

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah dinilai perlu memperkuat diplomasi internasional guna menambah kuota haji Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menjelaskan upaya penambahan kuota haji itu menjadi langkah strategis untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu jemaah haji di Indonesia yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun. Ia menjelaskan, diplomasi haji perlu dilakukan secara aktif, baik melalui komunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun dengan negara lain yang memiliki kuota haji tidak terpakai. “Diplomasi haji harus dilakukan untuk mendapatkan penambahan kuota, baik melalui komunikasi di level OKI maupun kerja sama dengan negara yang kuotanya…

Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (13/4/2026). Kunjungan kerja ini dalam rangka untuk mengetahui kondisi dan permasalahan hukum perdata lintas negara di wilayah perbatasan sekaligus menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan. Dalam keterangannya, Anggota Pansus RUU HPI DPR RI, Maruli Siahaan, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan karena posisi strategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, sehingga banyak terjadi interaksi lintas negara, termasuk terkait tenaga kerja, perkawinan campur, hingga persoalan warisan. “Kita sekarang dengan rombongan ke Kepulauan Riau untuk mengetahui secara jelas…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk menyerap masukan dari para pemangku kepentingan terkait urgensi pembentukan regulasi yang mengatur perkara perdata lintas negara. Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Denpasar, Bali, Senin (13/4/2026) Ketua Pansus RUU tentang Hukum Perdata Internasional DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional Pansus sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. “Maksud dan tujuan kunker Pansus RUU tentang Hukum Perdata Internasional ke Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam surat Pimpinan…

Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pendekatan restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK). Hal ini sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada korban. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa pendekatan restorative justice dalam RUU ini tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan, tetapi juga sebagai proses pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Menurutnya, selama ini praktik restorative justice kerap belum sepenuhnya berpihak pada korban, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak dasar seperti kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan dari ancaman. “Restorative justice ke depan harus dimulai dari pengungkapan kebenaran terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR hanya diperuntukkan untuk satu kendaraan dan tidak dapat digunakan secara bergantian. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (13/4/2026). Agung menyatakan bahwa satu TNKB khusus hanya melekat pada satu kendaraan yang telah terdaftar secara resmi dan dilengkapi dokumen yang sah. “Plat nomor atau TNKB Khusus anggota DPR, jika memiliki lebih dari satu kendaraan, tetap berlaku satu pelat untuk satu kendaraan. Tidak bisa dipindah-pindahkan,” tegas Agung. Ia menjelaskan…