Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional, bukan mencampuri ranah aparat penegak hukum (APH).  Menurutnya, kerja sama dengan Polri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi MKD dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI melalui pendekatan pencegahan, pengawasan, dan penindakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “Saya tahu bahwa mitra kami dari…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan mendorong pemerintah membentuk badan yang secara khusus mengelola komoditas kopi nasional hingga siap menembus pasar ekspor. Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut diperlukan agar pengelolaan kopi tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut pria yang biasa disapa Aher ini, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara penghasil kopi. Namun, potensi tersebut perlu didukung tata kelola yang baik hingga ke tahap pemasaran internasional agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat. “Di tingkat hilir juga ada persoalan stabilitas harga. Saat yang sama juga perlu ada semacam badan kopi…

DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Melalui keterangannya dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), DPR menekankan bahwa maskapai penerbangan tidak dapat secara serta-merta melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada penumpang. Hal tersebut Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka sampaikan saat membacakan Keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU Penerbangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 190/PUU-XXIV/2026 di Kompleks DPR, Senayan, Senin (20/7/2026). Dalam keterangannya, DPR menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 146 UU Penerbangan mengadopsi prinsip presumption…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa persoalan utama petani bukan terletak pada kemampuan mereka bertani, melainkan pada lemahnya dukungan negara dalam menyediakan akses lahan, infrastruktur, hingga kepastian usaha. Menurutnya, persoalan tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan yang menyentuh seluruh rantai pertanian, mulai dari hulu hingga hilir. Menurut Adian, setiap pembahasan mengenai petani tidak bisa dilepaskan dari persoalan lahan, hukum, produksi, dan pasar. “Bicara petani ya bicara tanah. Bohong kalau kita bicara petani, pekebun tidak bicara tanah. Bicara petani, bicara tanah. Bicara petani, bicara hukum. Bicara petani, bicara produksi. Bicara petani ya bicara pasar,” tegasnya…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Festival Aspirasi dengan tema “Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri” sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan sektor perkopian nasional. Melalui forum tersebut, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menilai kopi perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena mampu meningkatkan kesejahteraan petani lebih cepat dibanding sejumlah komoditas pertanian lainnya. Menurut Aher, tema perkopian dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, hingga industri. Karena itu, pengembangan kopi perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. “Festival aspirasi ini sifatnya mengejar aspirasi masyarakat. Maka kemudian terpikirkan bahwa…

Kepemimpinan anyar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) didorong bisa lebih mengedepankan perspektif kelembagaan dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai setiap kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan produk kelembagaan sehingga pertanggungjawabannya pun harus ditempatkan dalam kerangka institusi, bukan individu. Pandangan tersebut disampaikan Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN. Menurut Zainul, kepemimpinan baru BGN perlu menjadikan perspektif kelembagaan sebagai pijakan dalam menjalankan organisasi. Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah ditetapkan tetap memiliki kesinambungan. Karena, seluruh keputusan yang lahir dari lembaga merupakan bagian dari tanggung jawab institusional…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menekankan pentingnya pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) yang berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah perbaikan tidak boleh berhenti pada evaluasi internal semata, tetapi harus dibarengi solusi konkret bagi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama BGN, Irma mengakui bahwa jajaran anyar BGN akan menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk membenahi berbagai persoalan yang diwariskan dari pejabat sebelumnya. Karena itu, ia meminta agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong Polres Metro Depok bertindak tegas dalam menangani kasus dugaan intimidasi yang dialami keluarga Azis Suraji oleh tetangganya di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Menurutnya, perkara tersebut sudah layak diselesaikan melalui jalur pidana karena upaya mediasi maupun penyelesaian nonlitigasi telah ditempuh, tetapi tidak efektif menghentikan dugaan intimidasi. “Jadi harus diselesaikan melalui ranah pidana. Jika intimidasi terhadap keluarga Azis Suraji terbukti, kepolisian harus memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara tidak boleh membiarkan rumah warga berubah menjadi tempat yang penuh rasa takut akibat intimidasi yang terus berulang,” ujar Abdullah yang akrab disapa…

Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menilai permasalahan anggaran dan penataan organisasi Basarnas dinilai perlu dibahas secara komprehensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar berbagai kebutuhan operasional maupun kelembagaan dapat ditangani secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting, menurutnya, mengingat Basarnas menjalankan tugas kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor Basarnas Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/7/2026). Yasti menilai berbagai persoalan yang disampaikan Basarnas dalam pertemuan perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah. “Belanja pegawai, bukan belanja modal, jadi kami harus mendukung itu. Oleh sebab itu,…

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyoroti pentingnya pengawasan melalui pemasangan CCTV di lingkungan Sekolah Rakyat saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sekolah Rakyat, Jalan Kedungsari Raya, Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Novita menyampaikan apresiasinya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai upaya mencetak generasi emas Indonesia. Menurutnya, keberadaan sekolah berasrama tersebut diharapkan menjadi wadah pembentukan karakter sekaligus peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang. “Sekolah Rakyat ini menjadi tempat yang diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi generasi penerus bangsa Indonesia menuju generasi emas. Cita-cita Pak…