Komisi IV DPR RI menyoroti perlunya penguatan prioritas penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya untuk mendukung konservasi terumbu karang dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi konservasi terumbu karang yang dikelola Koperasi Unit Yasa Segara di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat (17/07).
Panggah mengungkapkan, hasil peninjauan dan diskusi bersama pengelola konservasi menunjukkan bahwa berbagai organisasi nonpemerintah (NGO) dan yayasan di Bali telah berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Namun, upaya tersebut dinilai belum mendapat dukungan anggaran yang memadai dari KKP.
“Dari diskusi terungkap banyak sekali yang sudah diperbuat oleh NGO maupun yayasan di seluruh wilayah Bali, tidak hanya di lokasi ini. Namun ternyata masih banyak kebutuhan untuk memperkuat para pegiat konservasi terumbu karang,” ujar Panggah.
Menurut Panggah, Komisi IV DPR RI telah menjalankan fungsi anggaran dengan memperjuangkan peningkatan anggaran KKP secara signifikan. Oleh karena itu, ia berharap peningkatan anggaran tersebut dapat diterjemahkan ke dalam program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan, termasuk mendukung para pegiat konservasi yang selama ini bekerja menjaga ekosistem laut.
Ia mengaku cukup prihatin setelah mengetahui bahwa pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP belum terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan konservasi terumbu karang maupun konservasi biota laut lainnya.
“Tetapi kami cukup prihatin karena ternyata pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan belum ada alokasi anggaran untuk konservasi terumbu karang, penyu, dan kegiatan konservasi lainnya. Ini akan menjadi perhatian kami agar ke depan anggaran tersebut benar-benar hadir untuk membantu para pegiat konservasi,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Panggah menegaskan, peningkatan anggaran yang telah diberikan DPR RI kepada KKP seharusnya tidak hanya difokuskan pada program-program seperti kampung nelayan, budidaya perikanan, maupun sektor garam, tetapi juga memberikan perhatian yang proporsional terhadap pelestarian ekosistem pesisir sebagai fondasi keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI juga mengapresiasi pengelolaan konservasi terumbu karang berbasis koperasi yang dilakukan Koperasi Unit Yasa Segara. Model tersebut dinilai berhasil mengintegrasikan rehabilitasi ekosistem laut dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wisata bahari, sehingga layak direplikasi di berbagai daerah.
Panggah menambahkan, Indonesia memiliki garis pantai sekitar 80 ribu kilometer, terbesar kedua di dunia, yang merupakan aset strategis bagi pembangunan nasional. Karena itu, menurutnya, upaya konservasi tidak boleh dipandang sebagai program pelengkap, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Potensi pantai kita luar biasa. Namun jika pantainya rusak, maka tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu konservasi harus menjadi perhatian bersama dan menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan kelautan nasional,” pungkasnya.
