Penulis: Redaksi

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, memimpin Tim Kunjungan Kerja dalam rangka evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja PT PLN Nusantara Power di Jawa Timur. Pertemuan ini menyoroti sejumlah isu strategis terkait tata kelola kelistrikan, mulai dari penyesuaian regulasi, ketepatan sasaran subsidi, hingga dorongan percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam keterangannya, Andreas Eddy Susetyo menegaskan bahwa saat ini terdapat beberapa kebijakan tata kelola BUMN yang perlu ditinjau ulang menyusul adanya perubahan regulasi di tingkat pusat. “Jadi ini ada suatu kebijakan yang perlu kita tinjau ulang karena dasar hukumnya pun sekarang sudah berubah. Kalau dulu dasar…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, menyoroti pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia di tubuh Polri, khususnya melalui perbaikan sistem pendidikan dan dukungan anggaran. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kalemdiklat Polri dan Gubernur Akpol di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/04/2026). Dalam paparannya, Adang menekankan bahwa reformasi Polri tidak hanya soal perubahan struktur dan instrumen, tetapi juga menyangkut aspek kultur yang dinilai menjadi faktor kunci. “Kalau kita berbicara tentang reformasi Polri, itu sejarahnya adalah perubahan instrumen, struktur, dan kultur. Instrumen sudah ada undang-undang kepolisian, struktur sudah keluar dari ABRI. Nah, kultur ini…

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, meminta komitmen Pemda dalam penggunaan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang statistik. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menilai, belum semua kepala daerah memiliki perhatian serius terhadap pentingnya penguasaan statistik dalam perencanaan pembangunan. “Komitmen pemerintah daerah harus kita dorong. Belum semua daerah memiliki SDM yang kuat di bidang statistik, padahal ini sangat penting untuk pengambilan kebijakan,” ujar Juliyatmono dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi X di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (01/04/2026). Menurutnya, salah satu…

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menekankan pentingnya Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) sebagai instrumen vital untuk membentengi perekonomian nasional dari ketidakpastian global. Menurut Andreas, tujuan utama dari perancangan RUU P2SK adalah untuk memperkuat arsitektur sektor keuangan domestik, yang pada akhirnya akan bermuara pada terjaganya stabilitas sekaligus menumbuhkan perekonomian nasional. “Intinya kan di situ. Tentu hal ini sangat berkaitan erat dengan kondisi geopolitik global saat ini yang penuh dengan tekanan,” ujar Andreas kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis, (02/04/2026). Dalam menghadapi tekanan ekonomi global, politisi tersebut…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti besarnya idle capacity (kapasitas menganggur) pada sistem kelistrikan nasional yang berpotensi membebani keuangan PT PLN (Persero), terlebih dengan adanya kewajiban skema Take or Pay. BAKN mencatat, bahwa idle capacity kelistrikan, baik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) maupun secara nasional, saat ini terpantau sangat tinggi. Kondisi tersebut dinilai sudah jauh melampaui batas ideal cadangan operasional. Padahal, batas ideal cadangan operasional untuk menjaga keandalan listrik suatu negara berada di kisaran 20 hingga 25 persen. “Kelebihan kapasitas ini berpotensi menjadi kerugian karena adanya skema perjanjian take or pay. Artinya, listrik tersebut dipakai atau tidak, PLN…

Komisi II DPR RI mendorong bank daerah untuk memperluas pembiayaan ke sektor produktif, khususnya UMKM, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menjelaskan, saat ini bank daerah masih didominasi kredit konsumtif, terutama kepada aparatur sipil negara (ASN), yang relatif aman namun kurang berdampak pada penguatan sektor riil. “Market konsumtif itu sudah ada dan aman. Tinggal bagaimana meningkatkan kredit produktif,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI di Pekanbaru, Riau, Kamis, (2/4/2026). Politisi Fraksi PKS ini menilai, penguatan pembiayaan UMKM dapat dilakukan melalui kolaborasi antara bank daerah dan pemerintah daerah, termasuk melalui skema…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan 8 (delapan) program prioritas dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (01/04). Program prioritas tersebut mencakup peningkatan pembiayaan Sektor Jasa Keuangan (SJK), penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM, pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi hijau, pengembangan keuangan digital, pengembangan SJK syariah, penguatan literasi dan inklusi keuangan, hingga penegakan hukum. Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin, menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan yang disampaikan OJK. “Pada dasarnya, kami mendukung berbagai program prioritas ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran SJK. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan setiap program dapat diimplementasikan…

Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas menegaskan bank daerah harus berperan sebagai motor penggerak sinergi antar-BUMD guna meningkatkan kontribusi ekonomi daerah. Menurutnya, bank daerah umumnya menjadi BUMD yang paling sehat sehingga memiliki kapasitas untuk mendukung BUMD lain, baik dari sisi pembiayaan maupun pembinaan usaha. “Bank daerah harus bisa menjadi penyokong dan pembina agar BUMD lain bisa lebih efektif dan menghasilkan keuntungan,” ujarnya di Pekanbaru, Riau, Kamis (2/4/2026). Ia menilai, masih banyak BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal dan justru menjadi beban bagi keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan agar BUMD mampu menemukan fokus bisnis yang tepat.…

Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menegaskan pentingnya penegakan sanksi tegas terhadap aparat kejaksaan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penanganan perkara Amsal Christy Sitepu. Ia menekankan bahwa pelanggaran tidak cukup disikapi secara administratif, tetapi dapat berujung pada sanksi etik hingga pidana. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran kejaksaan dan pihak Amsal Sitepu, Safaruddin menyampaikan bahwa ketentuan terkait sanksi bagi penuntut umum sudah diatur secara jelas dalam regulasi, sehingga tidak boleh diabaikan. “Penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, apabila melakukan penyimpangan, maka akan diberikan sanksi administrasi, etik, dan pidana. Ini bukan tulisan di…

Komisi XII DPR RI mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran di PT Universal Glove, Medan, Sumatra Utara, mulai dari pencemaran lingkungan hingga persoalan ketenagakerjaan. Dugaan pelanggaran itu terungkap Ketika Komisi XII lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di perusahaan tersebut pada Kamis (2/4/2026). Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menjelaskan temuan ini menjadi perhatian serius DPR untuk segera ditindaklanjuti bersama pemerintah. Meitri menambahkan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait pencemaran air limbah yang diduga berasal dari sisa proses produksi sarung tangan di perusahaan tersebut. Limbah tersebut merupakan hasil akhir pengolahan atau yang dikenal sebagai “satipal”. “Kami selaku anggota Komisi XII, khususnya…