Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menerima audiensi Forum Penyuluh Nusantara (FPN) terkait peninjauan ulang penempatan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pertemuan ini, Komisi IX DPR RI akan segera membahas permasalahan tersebut dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengingat banyaknya keluhan terkait penempatan yang jauh dari domisili. “Kami mendengarkan aspirasi dari FPN dan tentu sangat tersentuh dengan kondisi yang ada. Semua masukan ini akan kami tampung, dan kami segera menyimpulkan langkah yang akan diambil,” ujar Tutik dalam audiensi dengan FPN di Ruang Rapat…

Komisi menyetujui efisiensi belanja BPKP dalam APBN TA 2025 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 471,49 miliar menjadi Rp1,81 triliun dari sebelumnya Rp2,28 triliun. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan bahwa tujuan efisiensi anggaran BPKP TA 2025 adalah memperbaiki tata kelola kerja sumber daya (tenaga, biaya, dan waktu), sehingga menghindari pengeluaran yang tak diperlukan dan mengoptimalkan hasil kerja. “BPKP dalam melakukan efisiensi anggaran telah mempertimbangkan dan memastikan bahwa efisiensi anggaran dilaksanakan dengan strategi dan mitigasi program tertentu, sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan umum, serta tetap dapat menjalankan target dan fungsi mandatory Kelembagaan sesuai…

Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, bersama Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, disepakati efisiensi anggaran Kementerian Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2025. Anggaran awal sebesar Rp1.488.741.453.000 direkonstruksi menjadi Rp884.941.453.000 dengan pemotongan sebesar Rp603.800.000.000. Rapat yang berlangsung di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025) Evita menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, target capaian Kementerian Pariwisata tidak boleh berubah. “Efisiensi anggaran tidak boleh mengubah target capaian Kementerian Pariwisata RI,” tegasnya. Beliau juga mendorong peningkatan Indeks Kinerja Kepariwisataan pada tahun 2025 serta masuknya investasi di sektor pariwisata untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Menanggapi…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti mekanisme pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu ia sampaikan saat Rapat Kerja (Raker) bersama Kementrian UMKM di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Legislator Dapil Jawa Timur VII itu mempertanyakan bagaimana implementasi program prioritas ini dapat berjalan efektif agar tak tidak membebani pelaku UMKM. “Sebelumnya, rekan dari Kementerian UMKM telah memaparkan berbagai poin terkait Deputi Mikro-LPK UMKM, tetapi belum menjelaskan secara rinci dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas dalam Asta Cita Presiden, termasuk sektor perumahan rakyat yang melibatkan Kementerian UMKM. Ini masuk ke dalam anggaran mana?” ujar…

Anggota Komisi II DPR RI, Hendra Rahtomo atau Rommy Soekarno, menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tenaga honorer di kementerian maupun pemerintah daerah (Pemda). Ia khawatir kebijakan ini dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). “Saya hanya ingin menyoroti potensi dampak dari efisiensi anggaran ini, terutama terkait pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer di kementerian maupun pemerintah daerah. Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K masih banyak kendala. Saya khawatir kebijakan efisiensi anggaran ini akan berujung pada banyaknya pemutusan kontrak atau PHK bagi tenaga honorer,” ujar Rommy dalam…

Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menegaskan pentingnya pemotongan anggaran yang tepat dalam lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI, khususnya terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melibatkan tenaga kerja lepas dan kontributor. Putra Nababan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VII DPR RI dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN ANTARA, yang membahas rekonstruksi belanja Tahun Anggaran 2025, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Putra menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait pemberhentian hubungan kerja dengan kontributor, termasuk tenaga kerja seperti CS dan satpam, yang disebutkan hampir mencapai seribu…

Kecelakaan maut yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi beberapa waktu silam menyedot perhatian banyak pihak tak terkecuali Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto. Menanggapi peristiwa tersebut ia menyatakan regulasi bukanlah menjadi satu-satunya persoalan dalam berlalu lintas, menurutnya perlu adanya pengembangan mutu mental pihak-pihak terkait agar semakin profesional. Ia lantas menyoroti pelaksanaan dan pengawasan dari regulasi yang dalam implementasinya terdapat keterlibatan oknum serta petugas di tingkat lapangan. Menurutnya, mentalitas harus dikembalikan pada jati diri masing-masing, sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan. “Persoalannya adalah di pelaksanaan dan pengawasannya, yang disitu melibatkan oknum, yang disitu melibatkan petugas-petugas di pelaksanaan di…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) di Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat ini membahas penurunan drastis kuota beasiswa BPI tahun 2024 dan upaya agar kuota kembali meningkat pada tahun 2025. RDPU ini dipimpin oleh Anggota BAM DPR RI Harris Turino, didampingi Ellen Ester Pelealu. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Pejuang BPI mengungkapkan kekecewaan atas berkurangnya kuota beasiswa yang awalnya direncanakan sebanyak 2.700 penerima, namun realisasinya hanya sekitar 900 penerima setelah dilakukan perjuangan penambahan. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, kuota beasiswa ini berkisar antara 2.000 hingga 3.000…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menelaah efektivitas subsidi pupuk di Indonesia. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Aliansi Petani, Pemuda Petani Indonesia, serta Perempuan Tani Indonesia. Dalam rapat, Herman menekankan bahwa subsidi pupuk harus memenuhi prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat dosis, tepat penyaluran, dan tepat waktu. “Pupuk tidak bisa menunggu petani. Justru pupuk yang harus menyesuaikan dengan jadwal tanam petani,” ujarnya di Nusantara II, Senayan,…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya peran Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (TA AKD) untuk meningkatkan kualitas kerja DPR RI. Dirinya menekankan bahwa TA AKD bukan sekadar pendamping teknis, tetapi bagian integral dari sistem pendukung yang menentukan keberhasilan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Perlu diketahui, salah satu perubahan signifikan dalam orientasi TA AKD tahun 2025 adalah pemisahan antara orientasi TA AKD dan Staf Administrasi Anggota (SAA). Langkah ini diambil guna memastikan materi pembahasan dewan dalam setiap agenda bisa disampaikan lebih fokus dan relevan sesuai dengan tugas masing-masing. Di sisi lain, Indra menekankan pentingnya kualitas dibanding kuantitas…