Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jangan sampai membuka peluang penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power). Hal ini ditegaskan Martin dalam lanjutan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II Bersama Dr. Didi Sunardi dan Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Menurut Martin, upaya untuk mencegah hal tersebut menjadi pokok pembahasan serta kehati-hatian Komisi III dalam melakukan perancangan beleid. Beragam masukan dari berbagai kalangan pun, difokuskan agar nantinya rancangan UU tidak di salah gunakan oleh pelaksana regulasi di lapangan. “Jangan sampai aturan perampasan aset ini membuka peluang abuse of power. Karena nantinya undang-undang akan berada di tangan…

Kebijakan pembiayaan pendidikan dinilai perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik daerah serta jenis satuan pendidikan agar alokasi anggaran yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Perbedaan kondisi geografis, tingkat kemahalan wilayah, hingga kebutuhan pembelajaran di masing-masing sekolah dinilai menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penetapan biaya pendidikan. Hal tersebut mengemuka dalam agenda Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI M. Sarmuji menilai formulasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat disamaratakan untuk seluruh daerah. Menurutnya, setiap…

Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan. Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk memastikan dukungan pembiayaan dari pemerintah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mengurangi beban yang masih ditanggung sekolah, pendidik, dan orang tua peserta didik. Hal itu mengemuka dalam agenda Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI M. Sarmuji mengatakan seminar digelar untuk mengkaji secara objektif besaran biaya satuan pendidikan yang dibutuhkan setiap peserta…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, pengaturan pendidikan keagamaan dalam RUU Sisdiknas tidak mengubah karakter maupun kewenangan pengelolaannya. “Pendidikan keagamaan tetap di Kementerian Agama, tetapi diatur di dalam Sisdiknas karena pendidikan keagamaan memiliki kekhususan, yaitu memperkuat pemahaman agama. Kekhasan itu tidak bisa diubah,” ujar Esti kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026). Ia menjelaskan, RUU Sisdiknas juga mengatur keseimbangan penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi.…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, layak menjadi model nasional pengembangan perikanan budidaya. Menurutnya, keberhasilan mengubah lahan terbengkalai menjadi kawasan produksi udang berdaya saing ekspor membuktikan bahwa program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. “Hari ini kami dari Komisi IV melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kebumen, terutama melihat budidaya udang berbasis kawasan yang ada di Kebumen ini. Tadinya tanah biasa saja yang terbengkalai, ini dimanfaatkan sebagai tempat budidaya udang,” ujar wanita yang akrab disapa Titiek ini usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR…

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Perampasan Aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar alias hoaks. “Tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang memutuskan RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut masih terdaftar di Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut 6 sebagai usulan dari DPR RI. RUU Perampasan Aset disiapkan oleh Komisi III DPR RI,” jelas Martin dalam keterangannya yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (12/07/2026). Martin…

Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu menilai upaya mewujudkan swasembada pangan di sektor kelautan harus dibarengi dengan perlindungan terhadap nelayan dan dukungan yang lebih menyeluruh bagi pembudidaya. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Focus Group Discussion Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). Dalam forum tersebut, Ellen mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memastikan nelayan memperoleh jaminan keselamatan kerja melalui program asuransi. Menurutnya, aspek perlindungan bagi nelayan menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi sektor kelautan dan perikanan. “Memfasilitasi…

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengapresiasi keberhasilan Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen yang dinilai mampu mendukung program swasembada pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan panen di Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Sabtu (11/7/2026). Menurut Darori, kawasan budidaya udang tersebut telah menunjukkan produktivitas yang tinggi dengan hasil panen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor hingga Amerika Serikat. Selain itu, keberadaan kawasan budidaya tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dari desa-desa di sekitar lokasi. “Ini adalah salah satu…

Anggota Komisi I DPR RI Jefry Romdhony menekankan pentingnya penguatan literasi digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Masyarakat, tambahnya, perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah menjadi korban berbagai bentuk kejahatan di ruang digital. Hal tersebut disampaikan Jefry dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI mengenai optimalisasi infrastruktur digital BAKTI Komdigi untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/7/2026). “Literasi digital sangat penting bagi masyarakat. Kalau literasinya kurang, di era digitalisasi ini masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan,” ujar Jefry. Menurutnya, literasi digital tidak sekadar mengajarkan masyarakat mengoperasikan…

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antarinstitusi dalam menangani kasus dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian publik. Hal tersebut disampaikan Adang dalam Konferensi Pers Komisi III DPR RI terkait Kasus Korupsi Batu Bara dan Pengunduran Diri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/07/2026). Adang menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI untuk mengawal persoalan hukum tersebut. Menurutnya, Panja menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR dalam memastikan proses penanganan perkara berjalan secara profesional. “Saya Adang Daradjatun dari Fraksi…