Penulis: Redaksi

Anggota Komisi II DPR Edi Oloan Pasaribu menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah Jawa Tengah adalah penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pentingnya visi besar dan strategi konkret dari setiap kepala daerah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan aktivitas ekonomi lokal. “Memang tadi ada capaian pemprov Jawa Tengah dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk kontribusi daerah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang tergolong tinggi secara nasional. Namun, capaian tersebut belum berdampak kepada angka kemiskinan turun secara signifikan,” ujar Edi saat mengikuti Tim kunspek Komisi II DPR ke Pemprov Jateng, Semarang, Rabu (1/4/2026). Politisi…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menyatakan pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk mengklarifikasi status lahan di kawasan Kebon Sayur Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya para petani penggarap. Ahmad Heryawan atau Aher menegaskan, BAM DPR RI tidak ingin terburu-buru dalam menarik kesimpulan sebelum seluruh data dan keterangan dari pihak terkait dihimpun secara komprehensif. Oleh karena itu, klarifikasi akan dilakukan dengan melibatkan instansi yang berwenang, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kita akan memanggil semua pihak untuk memastikan status lahan ini secara…

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menjelang musim kemarau panjang 2026. “Koordinasi dengan daerah-daerah rawan harus terus diperkuat. Sekarang memang sudah ada apel dan jambore, tapi harus ditingkatkan lagi dengan kesiapan nyata di lapangan,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (1/4/2026). Ia mengatakan, langkah kesiapsiagaan seperti apel siaga dan jambore karhutla yang telah dilakukan perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, jangan hanya bersifat seremonial, tetapi perlu diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Pasalnya, sejumlah wilayah di Indonesia mulai menunjukkan…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan. BKSAP DPR RI secara tegas mengutuk tindakan militer Israel yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut dan mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh, independen, dan transparan. Hal itu guna mengungkap fakta serta memastikan para pelaku bertanggung jawab di hadapan hukum internasional. Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menegaskan peristiwa ini menjadi…

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menyoroti masih rendahnya produktivitas ekonomi sektor perhutanan sosial di Jawa Barat saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor, Selasa (31/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Rina mengapresiasi capaian Jawa Barat yang menempati peringkat ketiga dalam kontribusi terhadap nilai ekonomi kehutanan nasional. Ia menyebutkan, nilai ekonomi sektor kehutanan di Jawa Barat mencapai sekitar Rp19 miliar dari 298 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sementara kontribusi nasional mencapai Rp564 miliar. “Kami mengapresiasi Jawa Barat yang berada di peringkat ketiga dalam kontribusi…

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan capaian kinerja program pertanahan yang dipaparkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR. Salah satunya terkait adanya ketidaksinkronan antara besaran anggaran dengan output yang dihasilkan. “Dari paparan yang disampaikan, saya menemukan kejanggalan utama berupa disconnect antara anggaran dan output. Ini tercermin dari dominasi anggaran yang tidak sejalan dengan dampak yang dihasilkan,” ujar Azis dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/BPN di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026). Ia menjelaskan, dari total pagu efektif sebesar Rp 8,94 triliun,…

Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan mulai berancang-ancang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK. Alasan klasiknya? Benturan regulasi dan kantong daerah yang kempis. Banyak Pemda yang kini “angkat tangan” dalam mempertahankan tenaga PPPK. Mereka berdalih pada regulasi yang melarang alokasi belanja pegawai melampaui angka 30 persen dari APBD. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta kepada pemerintah agar melenturkan kebijakan belanja pegawai dari 30 persen menjadi 50 persen dari APBD. “Paling tidak 3 sampai 5 tahun sampai normal kembali setelah itu baru boleh diketatkan lagi,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Menpan RB, Kepala BKN, Kepala LAN dan Ombudsman di…

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyoroti keterbatasan jumlah dan fasilitas penyuluh kehutanan. Ia menilai keberadaan penyuluh sangat penting untuk menjadi ujung tombak pendampingan masyarakat di sektor kehutanan. “Idealnya satu desa hutan memiliki satu penyuluh. Saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, fasilitas kurang, dan sistem yang berjalan masih top-down, belum berbasis kebutuhan daerah,” jelas Endang usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Diklat Kehutanan Rumpin, Kabupaten Bogor, dalam kegiatan bertajuk “Temu Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan”, Selasa (31/3/2026). Menurutnya, peran penyuluh sangat vital dalam memastikan keberhasilan program kehutanan berbasis masyarakat. Namun, kondisi di…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja penyelenggara pemilu yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Aria Bima menyampaikan bahwa Komisi II telah mendengarkan serta memahami paparan program kerja tahun 2026 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 dari ketiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Komisi II memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang…

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Polri dalam mengawal arus mudik Lebaran 2026 melalui Operasi Ketupat. Menurutnya, kelancaran mudik tahun ini menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memberikan pelayanan publik yang adaptif dan responsif. “Alhamdulillah, pelaksanaan mudik Lebaran dan Operasi Ketupat 2026 berjalan relatif lancar, aman, dan terkendali meski terjadi lonjakan mobilitas masyarakat yang sangat signifikan,” ujar Sari dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, Selasa (31/3/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terbukti efektif menekan angka kecelakaan serta memastikan tidak ada kejadian menonjol di lapangan. Ia secara khusus mengapresiasi…