Penulis: Redaksi

Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam ekspedisi ini, sebanyak Rp14 miliar uang layak edar didistribusikan ke lima pulau terluar di wilayah perbatasan tersebut. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Puteri Komarudin. Dirinya menegaskan bahwa ketersediaan Rupiah di wilayah perbatasan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan simbol kedaulatan negara. “Kehadiran Rupiah di pulau-pulau terluar merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan. Terlebih, Provinsi Kepri berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga,” ujar Puteri dalam agenda Kunjungan Spesifik Banggar…

Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi mikro di daerah kepulauan. Menurutnya, proyek-proyek ekstraktif berskala besar nasional yang belum memberikan dampak keadilan bagi kesejahteraan masyarakat kecil di sekitarnya. “Sehingga, tadi apa yang menjadi pandangan Ibu, dari INDEF, Ibu Esther. Buat saya, saya tidak ingin mendebatkan variable-variable yang ada. Kita kasih contoh, Maluku Utara. Angka pertumbuhan hari ini paling tertinggi di seluruh Indonesia Raya. 19,64 persen. Ini semua daerah-daerah kepulauan. Sultra, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 6 atau 7 persen. Kepri, 7 sampai 8 persen,” papar Mercy…

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mendesak agar rancangan undang-undang tersebut mampu menjamin kemandirian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil. Ia menilai langkah ini krusial agar wilayah yang berada di perbatasan mendapatkan kepastian hukum sistem pelayanan publik yang mumpuni. “Kami cukup syok, karena Jepang itu punya undang-undang pembangunan daerah Kepulauan itu sejak tahun 1953 dan setiap, dan ada nomenklaturnya yang dimasukkan di dalam undang-undang itu yang menyatakan bahwa setiap 10 tahun harus diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan real, dan karakteristik pertumbuhan atau perkembangan wilayah-wilayah daerah Kepulauan,” tegas Mercy dalam agenda Rapat Dengar…

Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Ali Mazi mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan guna mengatasi persoalan mendasar di wilayah pesisir. Hal ini menjadi urgen sebab banyak daerah kepulauan yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata luar biasa namun tidak ada akses akibat minimnya infrastruktur dan transportasi. “Sebetulnya banyak sekali. Daerah-daerah kepulauan ini seperti kalau kita pikir ini seperti daerah-daerah besar, tapi tertidur. Kenapa tertidur? Karena mungkin pemerintah belum hadir di sana,” kata Ali Mazi dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Daerah Kepulauan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Sebab itu, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti pentingnya perlakuan khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kebijakan fiskal nasional, terutama terkait penerapan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kondisi geografis dan karakter kepulauan NTT tidak dapat disamakan dengan wilayah lain, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif. “Kalau ada efisiensi, harus diberitahu terlebih dahulu. Menteri Keuangan tolong untuk NTT harus diperhatikan secara spesial, jangan disamakan dengan Pulau Jawa. Kita setuju efisiensi anggaran, tetapi lihat juga kondisi NTT,” jelas Anita dalam agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR ke Manggarai Barat, NTT, Jum’at (3/7/2026). Ia…

Anggota DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap sesama. Menurutnya, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus menjadi pedoman dalam bertindak di tengah masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun 2026 yang diselenggarakan di Warkop Baba Kupie, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (4/7/2026) lalu. Kegiatan ini diikuti sekitar 350 peserta yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, serta kader Partai Golkar dari sejumlah wilayah di Kabupaten Deli Serdang. “Pancasila harus hadir…

Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan standarisasi penyelenggaraan bimbingan ibadah haji, mulai dari materi manasik, kompetensi pembimbing, hingga penetapan biaya layanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan perlunya standar operasional baku untuk memastikan kualitas layanan yang diterima jemaah berlangsung secara terukur dan merata, baik di Tanah Air maupun selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. “Pada standarisasi bimbingan dan pendampingan terhadap jemaah haji, tentu harus ada standar operasional yang baku untuk memastikan setiap jemaah menerima bimbingan, bimbingan kesehatan serta pendampingan ibadah haji yang terencana, terukur, dan merata selama…

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, menyampaikan beberapa catatan krusial dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU terkait pembahasan RKP TA 2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (6/7/2026). Dalam hal anggaran, Abdul Hadi menyoroti bagaimana dana pembangunan fisik di Kementerian PU kerap tersedot oleh alokasi kedaruratan pascabencana, sehingga seringkali mengorbankan keberlanjutan program prioritas nasional yang lain. “Kita sepakat bahwa anggaran penanganan bencana ini sifatnya penting dan prioritas. Tetapi dampaknya, proyek infrastruktur yang lain terpaksa dikorbankan karena anggarannya tersedot untuk kebencanaan di PU,” tutur Abdul Hadi. Selanjutnya, Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini mendesak…

Robert Joppy Kardinal menyoroti skala operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia yang menurutnya berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). “Underground sekarang ini sudah hampir 2.000 meter di bawah tanah. Keluar tanahnya itu 240.000. Bisa kita bayangkan 240.000 tanah itu kan tidak semua diambil untuk kelola, diambil tembaga dan masnya itu. Sebagian besar itu dibuang ke sungai,” ujar Robert. Politisi Fraksi…

Kepengurusan baru Koperasi Pegawai DPR RI periode 2026–2030 diharapkan mampu melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis kepengurusan sebelumnya, sekaligus menghadirkan inovasi baru guna memperkuat kinerja koperasi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. Harapan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini usai mengukuhkan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI periode 2026–2030 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). “Hari ini Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI periode 2026–2030. Ini merupakan momentum bagi teman-teman pengurus, di mana dedikasi dan kerja-kerja yang sudah dilakukan pengurus yang lama diharapkan dapat diteruskan oleh pengurus yang…