Penulis: Redaksi
Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menegaskan pentingnya penegakan sanksi tegas terhadap aparat kejaksaan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penanganan perkara Amsal Christy Sitepu. Ia menekankan bahwa pelanggaran tidak cukup disikapi secara administratif, tetapi dapat berujung pada sanksi etik hingga pidana. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran kejaksaan dan pihak Amsal Sitepu, Safaruddin menyampaikan bahwa ketentuan terkait sanksi bagi penuntut umum sudah diatur secara jelas dalam regulasi, sehingga tidak boleh diabaikan. “Penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, apabila melakukan penyimpangan, maka akan diberikan sanksi administrasi, etik, dan pidana. Ini bukan tulisan di…
Komisi XII DPR RI mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran di PT Universal Glove, Medan, Sumatra Utara, mulai dari pencemaran lingkungan hingga persoalan ketenagakerjaan. Dugaan pelanggaran itu terungkap Ketika Komisi XII lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di perusahaan tersebut pada Kamis (2/4/2026). Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menjelaskan temuan ini menjadi perhatian serius DPR untuk segera ditindaklanjuti bersama pemerintah. Meitri menambahkan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait pencemaran air limbah yang diduga berasal dari sisa proses produksi sarung tangan di perusahaan tersebut. Limbah tersebut merupakan hasil akhir pengolahan atau yang dikenal sebagai “satipal”. “Kami selaku anggota Komisi XII, khususnya…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud. Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan bahwa RUU tersebut kini tengah didorong masuk ke tahap pembahasan Baleg agar prosesnya lebih cepat. “UU ini pada evaluasi Prolegnas yang lalu sudah selesai disusun sebagai usulan anggota, sekarang masuk ke usulan Baleg supaya ini bisa berproses dengan lebih cepat,” ujar Martin dalam RDPU Baleg DPR RI dengan perwakilan masyarakat adat dari seluruh Indonesia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Ia menambahkan, Baleg bersama koalisi masyarakat adat akan membentuk tim kecil…
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengkritisi pengelolaan aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran yang dinilai belum optimal memberikan kontribusi bagi negara. Ia menyesalkan aset yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah tersebut justru terkesan terjebak dalam konsesi-konsesi bisnis pihak tertentu, sehingga manfaatnya tidak dirasakan utuh oleh masyarakat. “Asetnya besar sekali, nilainya ribuan triliun, tapi pendapatannya sangat kecil. Kita seperti menghadapi residu kebijakan masa lalu, kayak kena trap (terjebak) gitu. Kita lihat asetnya menarik, tapi kok banyak fasilitas bisnis di situ. Ini menggugah kita semua, di mana ‘merah putihnya’ dalam pengelolaan aset ini,” ujar Yanuar…
Komisi X DPR RI menyoroti masih lemahnya implementasi regulasi statistik di daerah, khususnya terkait integrasi data dan pemanfaatannya dalam perumusan kebijakan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, data statistik memiliki peran krusial dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, kualitas data harus terjamin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Data statistik harus menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan agar tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya dalam sambutannya, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).…
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong apresiasi upaya digitalisasi yang dilakukan Bank Sumut dari tahun ke tahun yang menunjukkan kemajuan signifikan dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bahtra Banong saat memimpin kunjungan kerja spesifik (kunspek) Tim Komisi II ke Bank Sumut di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (1/4/2026). Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa digitalisasi di sektor perbankan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, terutama di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. “Kami tadi melihat sudah ada kemajuan digitalisasi dari tahun ke tahun yang dilakukan Bank Sumut dan memang digitalisasi ini tidak bisa dihindari,”…
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong apresiasi upaya digitalisasi yang dilakukan Bank Sumut dari tahun ke tahun yang menunjukkan kemajuan signifikan dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bahtra Banong saat memimpin kunjungan kerja spesifik (kunspek) Tim Komisi II ke Bank Sumut di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (1/4/2026). Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa digitalisasi di sektor perbankan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, terutama di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. “Kami tadi melihat sudah ada kemajuan digitalisasi dari tahun ke tahun yang dilakukan Bank Sumut dan memang digitalisasi ini tidak bisa dihindari,”…
Komisi I DPR RI mendorong optimalisasi kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Siprus, termasuk menjajaki peran negara tersebut sebagai hub distribusi produk Indonesia ke kawasan Eropa Tengah dan Timur. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan, nilai perdagangan antara Indonesia dan Siprus saat ini masih relatif kecil, yakni sekitar 33 juta dolar AS, dengan posisi Indonesia mengalami defisit sekitar 16,5 juta dolar AS. “Perdagangan kita masih kecil, padahal Indonesia memiliki banyak produk yang potensial dan dibutuhkan. Ini yang harus kita dorong ke depan,” ujar Utut kepada koranmerdeka.co usai pertemuan dengan Duta Besar Siprus untuk Indonesia di Gedung Nusantara III…
Pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menegaskan bahwa persoalan utama bansos saat ini bukan hanya soal penyaluran, melainkan akurasi data kemiskinan yang dinilai masih lemah dan berpotensi memicu salah sasaran penerima manfaat. Kunjungan pengawasan yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (1/4/2026) itu difokuskan untuk memastikan program bansos yang telah disepakati antara Komisi VIII DPR RI dan mitra kerja benar-benar berjalan sesuai tujuan, yakni tepat sasaran, tepat waktu, dan mampu…
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan Amsal Sitepu dari jerat perkara dugaan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dinilai menjadi perhatian publik karena menyangkut profesi pekerja kreatif yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam proses pengadaan jasa. Menurutnya, perkara yang menjerat Amsal memicu kekhawatiran di kalangan pekerja kreatif, khususnya anak-anak muda yang menekuni bidang produksi konten dan videografi. Pasalnya, pekerjaan kreatif memiliki karakteristik berbeda dengan pengadaan barang yang biasanya memiliki standar harga baku. “Kami menganggap Majelis Hakim, apa namanya, telah mengimplementasikan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang intinya hakim dan hakim konstitusi wajib…