Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono menegaskan agar BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Namun, juga menjalankan perannya sebagai instrumen negara yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI bersama Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darusalam, Rokan Hulu, Provinsi Riau. “RDPU ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, khususnya untuk memastikan bahwa BUMN tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Budi saat memimpin RDPU di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam kesempatan itu, LKAD…

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendorong pemanfaatan limbah tambang atau tailing agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan tailing perlu diakomodasi dalam regulasi daerah sehingga membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil untuk ikut mengelola sumber daya tersebut secara legal. Hal tersebut disampaikan Bambang dalam audiensi Komisi XII DPR RI dengan perwakilan pemerintah daerah, di antaranya Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta kepala daerah dari Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Jeneponto. “Tailing ini sebaiknya diakomodasi di dalam Perda sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelolanya. Dengan begitu ada peluang bagi UMKM untuk ikut terlibat dalam kegiatan industri berbasis mineral,”…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Menurut Putri, secara garis besar Komisi XII mendukung upaya pemerintah dalam menindak perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan, terutama terkait pengelolaan limbah. “Rekomendasinya secara garis besar kami mendukung langkah-langkah dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk juga penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujar Putri usai rapat kerja (Raker) Komisi XII dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Legislator Fraksi PAN DPR…

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manulu menyoroti dampak pemanfaatan air tanah oleh industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang dinilai tidak merata di berbagai wilayah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Air Minum Komisi VII DPR RI bersama pakar air tanah dan pakar lingkungan sumber daya air di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam rapat tersebut, Bane mengungkapkan bahwa secara nasional kontribusi eksplorasi dan eksploitasi air tanah oleh industri AMDK memang relatif kecil. Namun, di beberapa wilayah tertentu seperti Jawa Barat, dampaknya cukup signifikan. “Kalau merujuk pada paparan pakar, secara umum memang kecil.…

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyoroti lemahnya tata kelola aset hasil sitaan dan rampasan negara dalam berbagai perkara tindak pidana. Ia menilai persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pengelolaan aset yang belum optimal. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Perampasan Aset dengan para akademisi, Benny mengungkapkan bahwa banyak aset bernilai besar yang justru tidak jelas keberlanjutannya setelah disita oleh negara. “Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujar Benny di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan,…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, memimpin Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI ke RS Columbia Asia BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/4/2026). Kunjungan ini dalam rangka meninjau pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. Dalam kunjungan tersebut, Desy menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan BURT terhadap pemenuhan hak-hak Anggota DPR RI, khususnya dalam aspek pelayanan kesehatan. “Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit provider benar-benar siap memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta program Jamkestama,” ujarnya kepada koranmerdeka.co usai pertemuan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa program Jamkestama…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti banjir besar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia. Ia pun meminta Pemerintah segera mengatasi banjir berulang di Demak ini. “Banjir di Demak ini sudah sering terjadi, dan menjadi catatan kita bersama. Tentunya menjadi keprihatinan bagi DPR karena banjir kali ini menyebabkan adanya korban jiwa, dan dukacita mendalam kami sampaikan kepada pihak keluarga,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (6/4/2026). Seperti diketahui, banjir besar melanda Demak dipicu oleh jebolnya tanggul serta meluapnya air Sungai Tuntang pada Jumat (3/4) pagi, yang kemudian merendam permukiman,…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghentian sementara tersebut dilakukan terhadap SPPG yang terindikasi belum memenuhi standar, baik terkait dugaan keracunan pangan maupun aspek higienitas dan sanitasi. “Langkah korektif ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses penjaminan mutu. Program yang menyasar masyarakat luas, khususnya anak-anak, memang harus dijaga kualitas dan keamanannya,” ujar Netty dalam keterangan media yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (6/4/2026). Ia menilai fokus BGN pada pemenuhan Sertifikat Laik…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya sinergi antara MKD dan aparat penegak hukum dalam penegakan etik anggota DPR. Namun, di luar itu, ia juga mengingatkan jajaran kepolisian untuk memperhatikan secara serius implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP yang baru. Hal tersebut Adang sampaikan saat Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026). Dalam paparannya, Adang menjelaskan bahwa posisi MKD dalam struktur DPR memiliki fungsi yang serupa dengan pengawasan internal, khususnya dalam menjaga etika anggota dewan. Meski demikian, ia menegaskan adanya perbedaan tegas antara ranah etik yang ditangani MKD…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus dalam kunjungan kerja ke Polrestabes Makassar, Senin (6/4/2026). Adapun penggunaan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pengawasan publik.  Menurut Imron, keberadaan TNKB khusus justru bertujuan mempermudah identifikasi apabila terjadi pelanggaran hukum. “TNKB khusus dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap anggota DPR. Ketika ada pelanggaran hukum, hal tersebut akan mempermudah proses identifikasi untuk penerapan sanksi,” jelasnya. Ia menambahkan, pemberian hak protokoler kepada pimpinan dan anggota DPR harus diiringi dengan peningkatan kinerja serta tanggung…