Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel menegaskan bahwa Jepang sungguh-sungguh mewujudkan investasinya di Indonesia. Penegasan tersebut ia sampaikan dalam menanggapi penandatanganan 10 memorandum of understanding (MoU) antara Jepang dan Indonesia yang terjadi di Tokyo saat Presiden Indonesia melakukan lawatan ke negara tersebut. MoU tersebut bernilai 22,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 384 trilun. “Ini bukan basa-basi dan formalitas diplomasi karena kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang. Tantangannya adalah di tingkat pelaksana lapangan,” ungkap pria yang juga sebagai Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ) ini dalam keterangan yang dikutip koranmerdeka.co di Jakarta, Minggu (5/4/2026).   MoU tersebut adalah, pertama, antara Kaltim Methanol Industry…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Parlemen Israel (Knesset) yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina yang ditangkap dengan vonis teror dan terbukti membunuh rakyat Israel. Menurut Politisi Fraksi PKS ini, kebijakan Israel merupakan bentuk eskalasi serius dari praktik pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terjadi, sekaligus mempertegas watak represif otoritas Israel terhadap rakyat Palestina. “Pengesahan undang-undang ini bukan sekadar kebijakan hukum domestik, melainkan bentuk nyata legitimasi kekerasan negara terhadap rakyat yang berada dalam kondisi terjajah. Ini adalah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia,” tegas…

Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando, mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta penguatan sistem pendidikan berbasis data yang valid dan objektif. Dalam kunjungan kerja spesifik Tim Komisi X ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah, ia menyatakan bahwa integrasi data lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron dan terarah. “Kita harapkan seluruh sektor pembangunan menggunakan satu data yang valid, tidak lagi berbeda-beda antardaerah,” ujarnya kepada koranmerdeka.co di Palu,Sulawesi Selatan,Rabu (01/04/2026). Ia mencontohkan momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menyatukan data ekonomi nasional agar lebih terintegrasi dan dapat digunakan sebagai acuan bersama. Selain itu, Muslimin juga menyoroti kebijakan pendidikan…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Hamid Noor Yasin, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke RS Columbia Asia BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/4/2026). Kunjungan ini difokuskan pada fungsi pengawasan terhadap kualitas layanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPR RI beserta keluarga, khususnya dalam skema Jamkestama VVIP yang dikelola PT Asuransi Jasindo. Dalam keterangannya, Hamid menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab BURT DPR RI untuk memastikan seluruh rumah sakit provider benar-benar mampu memberikan pelayanan prima. “Ini adalah kunjungan pengawasan untuk memastikan bahwa rumah sakit yang menjadi provider Jasindo betul-betul memberikan pelayanan terbaik bagi pimpinan, anggota DPR…

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai upaya peningkatan keterampilan pendamping, baik dari unsur guru, orang tua, maupun masyarakat sangat krusial untuk menanamkan kemampuan literasi generasi muda. Menurut Lestari yang juga Wakil Ketua MPR RI itu, pendampingan saat anak menggunakan gawai serta pembiasaan membaca sejak dini harus dilakukan secara konsisten. “Upaya peningkatan literasi anak bangsa tidak bisa hanya bergantung pada sekolah. Peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam menanamkan kemampuan literasi generasi penerus sangat menentukan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).  Jika tidak, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, kemampuan anak memahami bacaan akan tetap rendah,…

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, memimpin Tim Kunjungan Kerja dalam rangka evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja PT PLN Nusantara Power di Jawa Timur. Pertemuan ini menyoroti sejumlah isu strategis terkait tata kelola kelistrikan, mulai dari penyesuaian regulasi, ketepatan sasaran subsidi, hingga dorongan percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam keterangannya, Andreas Eddy Susetyo menegaskan bahwa saat ini terdapat beberapa kebijakan tata kelola BUMN yang perlu ditinjau ulang menyusul adanya perubahan regulasi di tingkat pusat. “Jadi ini ada suatu kebijakan yang perlu kita tinjau ulang karena dasar hukumnya pun sekarang sudah berubah. Kalau dulu dasar…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, menyoroti pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia di tubuh Polri, khususnya melalui perbaikan sistem pendidikan dan dukungan anggaran. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kalemdiklat Polri dan Gubernur Akpol di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/04/2026). Dalam paparannya, Adang menekankan bahwa reformasi Polri tidak hanya soal perubahan struktur dan instrumen, tetapi juga menyangkut aspek kultur yang dinilai menjadi faktor kunci. “Kalau kita berbicara tentang reformasi Polri, itu sejarahnya adalah perubahan instrumen, struktur, dan kultur. Instrumen sudah ada undang-undang kepolisian, struktur sudah keluar dari ABRI. Nah, kultur ini…

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, meminta komitmen Pemda dalam penggunaan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang statistik. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menilai, belum semua kepala daerah memiliki perhatian serius terhadap pentingnya penguasaan statistik dalam perencanaan pembangunan. “Komitmen pemerintah daerah harus kita dorong. Belum semua daerah memiliki SDM yang kuat di bidang statistik, padahal ini sangat penting untuk pengambilan kebijakan,” ujar Juliyatmono dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi X di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (01/04/2026). Menurutnya, salah satu…

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menekankan pentingnya Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) sebagai instrumen vital untuk membentengi perekonomian nasional dari ketidakpastian global. Menurut Andreas, tujuan utama dari perancangan RUU P2SK adalah untuk memperkuat arsitektur sektor keuangan domestik, yang pada akhirnya akan bermuara pada terjaganya stabilitas sekaligus menumbuhkan perekonomian nasional. “Intinya kan di situ. Tentu hal ini sangat berkaitan erat dengan kondisi geopolitik global saat ini yang penuh dengan tekanan,” ujar Andreas kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis, (02/04/2026). Dalam menghadapi tekanan ekonomi global, politisi tersebut…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti besarnya idle capacity (kapasitas menganggur) pada sistem kelistrikan nasional yang berpotensi membebani keuangan PT PLN (Persero), terlebih dengan adanya kewajiban skema Take or Pay. BAKN mencatat, bahwa idle capacity kelistrikan, baik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) maupun secara nasional, saat ini terpantau sangat tinggi. Kondisi tersebut dinilai sudah jauh melampaui batas ideal cadangan operasional. Padahal, batas ideal cadangan operasional untuk menjaga keandalan listrik suatu negara berada di kisaran 20 hingga 25 persen. “Kelebihan kapasitas ini berpotensi menjadi kerugian karena adanya skema perjanjian take or pay. Artinya, listrik tersebut dipakai atau tidak, PLN…