Penulis: Redaksi

Bupati Mimika, Johannes Rettob, meraih penghargaan bergengsi dalam ajang KWP Award 2026 sebagai Kepala Daerah yang Fokus pada Inovasi Daerah untuk Kesejahteraan. Penghargaan tersebut diberikan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Ruang Pustaloka, Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Johannes Rettob menyampaikan rasa bangga dan syukurnya karena kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika dalam melakukan terobosan pembangunan mendapat perhatian positif dari para jurnalis di ibu kota. Bagi Johannes, penghargaan ini merupakan pengakuan atas eksistensi pembangunan di wilayah Indonesia Timur. “Pertama, saya sangat senang karena kami diperhatikan. Ternyata dilihat dari Jakarta ini oleh teman-teman KWP, kita eksis juga…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menerima penghargaan KWP Award 2026 dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sebagai Legislator Peduli Perlindungan HAM. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja-kerja Sugiat dalam memperjuangkan HAM di Tanah Air. Sugiat menyampaikan terima kasih kepada KWP sebagai wadah organisasi wartawan di Parlemen yang memberikan perhatian serius kepada kerja-kerja anggota DPR RI. “Saya berterima kasih terpilih sebagai salah satu anggota yang menerima penghargaan, KWP Award ini sebuah langkah baik dari forum wartawan untuk menggerakkan kerja-kerja kami sebagai wakil rakyat, khususnya di Komisi XIII DPR sebagai alat kelengkapan dewan yag memperjuangkan HAM masyarakat,”…

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah, khususnya di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan keterbatasan lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada koranmerdeka.co usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026). Ia menilai, dorongan terhadap investasi tidak boleh mengorbankan penguasaan sumber daya alam oleh masyarakat lokal. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat atas tanah. “Investasi itu penting, tetapi jangan sampai menguasai sumber daya alam seperti tanah dan air, sehingga masyarakat justru tidak memiliki ruang hidup,” ujar Komarudin.…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi hambatan struktural utama yang menghalangi masuknya investasi dan memperlambat pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan, khususnya Provinsi Maluku. Hal ini disampaikannya kepada koranmerdeka.co usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku di Kota Ambon, Maluku, Rabu (15/4/2026). Dirinya menjelaskan, karakteristik wilayah kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan kompleks dalam penataan ruang. Sebagian besar wilayah daratan masih didominasi kawasan kehutanan dan perkebunan, sehingga ruang yang dapat dimanfaatkan untuk investasi dan pembangunan menjadi sangat terbatas. “Persoalan terbesar saat ini adalah tata ruang. Banyak wilayah…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak Universitas Indonesia untuk memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan bermuatan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum (FH). Ia juga mendorong agar penyelesaian kasus dilakukan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami menyesalkan dan mengecam peristiwa pelecehan seksual yang terjadi Fakultas Hukum (FH) UI. Kami mendesak pihak kampus memberi saksi tegas terhadap mereka yang melakukannya,” kata MY Esti Wijayanti melalui keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (16/4/2026). Kasus ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar grup chat yang berisikan percakapan mesum yang diduga melibatkan mahasiswa FH UI. Percakapan tersebut mengarah…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti keras kasus perjanjian kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Baubau yang bernilai nol rupiah. Ia menilai praktik tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip dasar negara. “Artinya bahwa pertama itu tidak manusiawi, itu tidak Pancasilais, itu tidak membuat negara menjadi institusi yang menjamin kesejahteraan. Perjanjian kontrak nol rupiah itu tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan logika konstitusi kita,” tegas Adian dalam audiensi BAM DPR RI terkait tindak lanjut kasus PPPK paruh waktu Kota Baubau Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,…

Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti dinamika persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai semakin ketat dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan tinggi. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI bersama sejumlah asosiasi perguruan tinggi, Furtasan menyampaikan bahwa persoalan pendidikan tinggi tidak hanya berkutat pada relasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta, tetapi juga kondisi internal di kalangan PTS itu sendiri. Ia mengungkapkan, di lapangan terdapat kecenderungan sejumlah PTS menurunkan biaya pendidikan demi menarik…

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu untuk tidak sekadar menjadi tempat menyimpan naskah kuno, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan literasi nasional. “Potensi yang dimiliki Perpusnas harus mampu ikut mendorong minat baca masyarakat. Naskah yang sudah didigitalisasi jangan hanya disimpan. Pemanfaatan secara maksimal harus segera direalisasikan,” kata Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Data internal Perpusnas per 2026 mencatat, total koleksi naskah nasional mencapai 143.259 eksemplar, baik di dalam maupun luar negeri. Namun yang tersimpan di Perpusnas baru 13.318 naskah. Dari jumlah itu, yang sudah didigitalisasi hanya 7.987. Akibat efisiensi anggaran,…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kembali maraknya kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang belakangan mencuat di sejumlah perguruan tinggi. Fenomena ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di dunia pendidikan masih bersifat berulang dan sistemik. Menurutnya, berbagai kasus yang muncul, baik di perguruan tinggi maupun hingga jenjang sekolah menengah, menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan pendidikan, termasuk tradisi, kegiatan, serta pola interaksi yang berkembang di dalamnya. “Ini momentum untuk melakukan evaluasi total. Semua kegiatan dan tradisi di lingkungan pendidikan harus ditinjau ulang agar tidak menjadi ruang normalisasi pelecehan seksual,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menekankan pentingnya penerapan standar tunggal dalam pengumpulan data oleh kementerian dan lembaga (K/L).  Hal itu disampaikan Ledia dalam pembahasan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026). Dalam rapat itu, Ledia menyoroti praktik pengumpulan data yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh masing-masing K/L tanpa standar yang seragam, sehingga menyulitkan integrasi data secara nasional. “Yang kita perlukan adalah adanya satu standar ketika masing-masing kementerian dan lembaga melakukan pengumpulan data. Karena dimungkinkan masing-masing mengumpulkan, tapi kemudian…