Penulis: Redaksi

Pergerakan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Di tengah padatnya aktivitas ibadah di Kota Nabi, DPR menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah. Fokus tersebut mengemuka dalam rapat antara Timwas Haji DPR RI dan jajaran Daerah Kerja (Daker) Madinah yang berlangsung di Madinah, Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa keberhasilan pelayanan di Madinah tidak hanya diukur dari aspek logistik, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara memfasilitasi kebutuhan ibadah…

Menjelang kedatangan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah, kesiapan layanan dasar di Madinah menjadi perhatian utama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Selain layanan ibadah, aspek akomodasi, konsumsi, dan transportasi dinilai akan menentukan kenyamanan jemaah selama berada di Kota Nabi. Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan hasil rapat bersama Daerah Kerja (Daker) Madinah menunjukkan seluruh kebutuhan layanan dasar jemaah telah dipersiapkan. “Hotel-hotel semua sudah siap. Dari mulai hotel bintang lima, semua juga sudah siap,” kata Saan usai rapat dengan Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Berdasarkan hasil pemantauannya, sebagian jemaah bahkan…

Dalam rangka memeringati Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. “Masih tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di sejumlah provinsi di Indonesia Timur menunjukkan bahwa akses pangan yang adil dan merata masih menjadi tantangan besar,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (1/6/2026). Secara nasional, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2025 berada pada angka 7,89 persen. Namun, beberapa daerah di Indonesia Timur justru menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Papua Tengah mencapai 32,30 persen…

Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial. “Peringatan 1 Juni bukan seremoni. Ini pengingat keras bahwa Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” ujar Firman dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (1/6/2026). Menurut Firman, terdapat tiga tantangan nyata yang membuat nilai-nilai Pancasila masih terasa jauh dari kehidupan sebagian masyarakat. Pertama, kesenjangan ekonomi. Ia menilai sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM,…

Kasus gagal berangkat umrah yang menimpa ribuan calon jemaah Hanania Travel dinilai menjadi ujian awal bagi efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga menguji sejauh mana negara hadir memberikan perlindungan kepada jemaah yang menjadi korban penyelenggara perjalanan ibadah. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengatakan regulasi baru yang disahkan tahun lalu telah mengubah paradigma penyelenggaraan umrah. Jika sebelumnya tanggung jawab perlindungan jemaah lebih banyak dibebankan kepada penyelenggara perjalanan, kini pemerintah memiliki kewajiban yang lebih kuat untuk melakukan pengawasan dan penanganan ketika…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan revisi UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, bukan menjadi arena perebutan kewenangan antarlembaga. “Revisi UU HAM ini sebesar-besarnya untuk kepentingan warga negara, bukan untuk kepentingan sektoral lembaga kementerian atau Komnas. Maka kita perlu fokus pada perluasan promosi, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM,” kata Willy dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co di Jakarta, Minggu (31/5/2026). Menurut Willy, kehadiran Kementerian HAM dan sejumlah komisi nasional terkait HAM seharusnya menjadi momentum memperkuat pemajuan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, pembagian tugas antara kementerian dan lembaga independen perlu diarahkan…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan kembali terjadinya kasus gagal berangkat umrah yang menimpa ribuan calon jemaah Hanania Travel. Ia menegaskan negara harus hadir untuk memastikan hak-hak jemaah terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Hal itu disampaikan Hidayat saat berada di Makkah, Arab Saudi, Minggu (31/5/2026). Menurutnya, kasus yang diperkirakan menimbulkan kerugian lebih dari Rp60 miliar tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap jemaah umrah. “Tentu kita sangat menyesalkan kembali terjadinya tragedi ini. Sesuai UU terbaru, Kementerian Haji dan Umrah wajib…

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah tegas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengimbau seluruh lembaga pemerintah maupun swasta untuk menghentikan praktik fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dalam pelayanan administrasi. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat sekaligus mendorong percepatan transformasi layanan publik berbasis digital yang lebih aman, modern, dan efisien. “Langkah Dukcapil ini sangat tepat karena perlindungan data pribadi masyarakat harus menjadi prioritas utama di era digital. Praktik fotokopi e-KTP selama ini memiliki risiko penyalahgunaan data yang cukup besar apabila tidak dikelola secara…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber daya Indonesia (DSI). Menurutnya, kebijakan yang bertujuan menata tata niaga dan memperkuat hilirisasi tersebut justru menimbulkan dampak serius terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani apabila implementasinya belum didukung kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai. Firman mengaku menerima banyak keluhan dari petani sawit di berbagai daerah yang mengeluhkan anjloknya harga TBS setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu tersebut. “Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata…

Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela Wiradinata, meminta PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada konsumen atas pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Sumatra selama dua hari, sejak 22 hingga 24 Mei 2026.  Menurutnya, gangguan kelistrikan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan publik yang aman dan andal. “Layanan kelistrikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ketika terjadi blackout dalam waktu panjang, yang terdampak bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga pelayanan publik dan rasa aman masyarakat,” kata Ida dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (30/5/2026). Ia menilai pemadaman berkepanjangan telah berdampak…