Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi.
“Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi,” ujar Budi saat ditemui koranmerdeka.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program-program prioritas tetap berjalan, namun pada saat yang sama mampu merespons penurunan daya beli yang mulai dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kecil. “Apakah penurunan daya beli ini bisa kita bantu dengan membuat skala prioritas terhadap APBN yang sangat terbatas. Ini yang harus dipikirkan bersama,” katanya.
Budi juga menyoroti beban yang dihadapi UMKM yang menggunakan bahan baku impor. Ia mencontohkan industri tempe yang sangat bergantung pada kedelai impor sehingga terpukul oleh pelemahan rupiah dan kenaikan biaya distribusi. “Harga bahan baku tempe yang murni impor akan makin berat akibat dolar dan kenaikan BBM non-subsidi,” ujarnya.
Sebab itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan dukungan yang lebih spesifik bagi UMKM yang terdampak langsung oleh fluktuasi kurs dan kenaikan biaya energi. “Saya bersama Menteri Perdagangan pernah menyampaikan perlunya dukungan bagi UMKM yang bahan bakunya murni impor. Tekanan mereka berbeda dengan usaha yang menggunakan bahan baku domestik,” kata Budi.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menambahkan bahwa sebagian besar impor Indonesia digunakan sebagai bahan baku industri, sehingga pelemahan rupiah tidak hanya memengaruhi harga barang impor konsumsi, tetapi juga biaya produksi dalam negeri. “Sekarang sekitar 70 persen impor itu untuk bahan baku. Kalau kurs melemah terus, biaya produksi ikut naik dan akhirnya harga di tingkat konsumen juga terdorong naik,” jelasnya.
Budi berharap pemerintah segera melakukan penajaman prioritas anggaran dan menyiapkan langkah mitigasi yang lebih terarah untuk UMKM serta kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan biaya hidup. Menurutnya, kebijakan fiskal harus diarahkan tidak hanya untuk menjalankan program-program prioritas, tetapi juga menjaga ketahanan konsumsi domestik dan keberlangsungan usaha rakyat.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat tetap punya daya beli dan UMKM tetap bisa bertahan. Itu fondasi ekonomi kita,” pungkasnya.
