Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam mendorong Kejaksaan RI untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Menurutnya, optimalisasi PNBP dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat dukungan anggaran di tengah kebutuhan pendanaan Kejaksaan yang terus meningkat. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Jaksa Agung RI dan RDP dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Ecky menilai perlu ada kajian lebih mendalam terhadap regulasi yang mengatur pemanfaatan PNBP, terutama setelah capaian penerimaan Kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir mampu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. “Coba…

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengajukan tambahan pagu anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pagu indikatif yang telah diberikan sekaligus membuka ruang pengembangan sistem Pemilu berbasis elektronik atau e-voting. “Saya mengusulkan Ketua KPU dan Bawaslu, panjenengan (Anda,red) kan mendapat pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak tambah pagu indikatif, bisa saja turun. Saran saya tetap diajukan penambahan, terutama (untuk digunakan) usulan e-voting yang ada di luar negeri, usulkan saja,” ujar Azis dalam Rapat Dengar Pendapat…

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, materi perubahan undang-undang tersebut berkaitan erat dengan berbagai persoalan agraria dan tata ruang yang memerlukan sinkronisasi lintas sektor. “Badan Legislasi memandang perlu juga mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional karena materi perubahan undang-undang ini bersentuhan langsung dengan isu krusial terkait konflik tenurial, ketidakpastian hak atas lahan di kawasan hutan, serta tumpang tindih antara wilayah adat dengan izin pemanfaatan yang telah terbit sebelumnya,”…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyusul pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan temuan pengelolaan dana BOS. Dia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan, pembinaan, dan manajemen dana pendidikan di seluruh Indonesia. Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS di daerah. “Begitu mendengar kejadian tersebut, kami langsung konsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami juga meminta…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Siti Mukaromah, menekankan bahwa penuntasan persoalan banjir di Kota Palembang tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus dimulai dari pembangunan kesadaran personal dalam mengelola sampah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026). Ia mengajak para pimpinan organisasi dan komunitas lokal untuk menjadi motor penggerak kebiasaan baru, yakni menahan diri dari membuang sampah sembarangan sekecil apapun sebelum menemukan tempatnya. “Membangun kesadaran personal tentang bahwa ketika kita bicara menghindari banjir adalah berangkat dari diri kita sendiri. Bagaimana kita sekecil sampah apapun, entah…

Di tengah besarnya kebutuhan anggaran pembangunan, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada kualitas belanja negara dan optimalisasi aset negara. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta kemampuan aset negara menghasilkan nilai ekonomi. Pandangan tersebut disampaikan Harris dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama enam Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam rapat tersebut, ia menyoroti sejumlah tantangan pengelolaan fiskal yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, mulai dari efektivitas…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli menyoroti masih belum optimalnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), khususnya kepada generasi muda. DPR RI mendesak adanya terobosan nyata agar pemahaman ideologi bangsa tidak luntur tergerus zaman. “Sosialisasi baik di tingkat institusi, instansi, termasuk juga secara khusus kepada tingkat generasi muda kita ini, kami lihat masih belum optimal untuk penyampaian sosialisasi. Karena jangan sampai nanti para generasi muda ini pemahaman Pancasila mereka tidak paham,” kata Maruli dalam wawancara kepada korannmerdeka.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/06/2026). Ia mengungkapkan keprihatinannya saat berinteraksi di lapangan, di mana masih banyak anak muda…

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pemerintah untuk menambah anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, BSN memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang standar seluruh produk yang beredar di Indonesia sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Ia menilai anggaran BSN saat ini masih terlalu kecil dibandingkan besarnya tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut dalam melindungi konsumen serta menjamin kualitas produk yang beredar di masyarakat. “Menurut saya anggaran yang diberikan ke BSN ini terlalu kecil. Silakan berusaha untuk menambah anggaran, kemudian kita coba dukung agar pemerintah memberikan tambahan,” ujar Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal penuntasan masalah banjir di Kota Palembang ke tingkat Pemerintah Pusat. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik, BAM DPR RI menghimpun kendala berat dari lapangan, mulai dari pendangkalan hebat Sungai Musi hingga penyumbatan puluhan gorong-gorong akibat proyek nasional Light Rail Transit (LRT). Dari informasi yang didapatkan BAM DPR RI, kota Palembang telah berusia 1.343 tahun, sehingga Pemkot Palembang menilai tidak mungkin mengatasi persoalan banjir secara mandiri terlebih memiliki keterbatasan secara wewenang. Bahkan, kedalaman Sungai Musi kini menyusut drastis menjadi 6–10 meter dari idealnya 15–20 meter. Menanggapi hal itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan perlunya…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti berbagai persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sejumlah daerah. Ia menegaskan perlunya evaluasi dan pengawasan lebih ketat agar proses penerimaan siswa berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Lalu mengatakan bahwa komisi X DPR RI akan kembali menggelar rapat bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah guna membahas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB serta mencari langkah perbaikan ke depan. “Ya di beberapa daerah memang terjadi hal-hal seperti itu. Banyak keluhan dari masyarakat. Nah insyaAllah hari Rabu kami akan diskusi kembali dengan Menteri…