Penulis: Redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selly Andriany Gantina menyatakan perlunya pembentukan badan guru sebagai lembaga khusus yang menangani tata kelola, kesejahteraan, dan perlindungan guru secara terintegrasi. Menurutnya, persoalan guru di Indonesia saat ini bersifat kompleks dan lintas kementerian serta lembaga, tidak hanya berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga mencakup guru di lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, hingga satuan pendidikan di bawah kementerian lain. “Kondisi ini menuntut adanya satu badan yang secara khusus menangani seluruh persoalan guru, mulai dari tata kelola, manajemen, kesejahteraan, hingga perlindungan hukum,” ujar Selly dalam Audiensi Baleg DPR RI bersama Pengurus Besar…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus berpihak pada korban, bukan justru mengkriminalisasi orang tua korban. Ia menilai negara wajib hadir memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan seksual. Pendapat tersebut disampaikan Politisi Fraksi Partai PDI Perjuangan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komnas HAM, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Yakob Sinaga dan Emi Mulyaningsih selaku pihak korban pelanggaran HAM, yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/2/2026). Rieke…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya proyek, tetapi juga dari kepastian pemeliharaan dan keberlanjutan fungsinya. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja spesifik pengawasan ke lintas bawah (underpass) Gatot Subroto di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Kunjungan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan kondisi riil infrastruktur yang dibangun pada 2023–2024 dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada November 2025. Berdasarkan penjelasan para pemangku kepentingan, underpass ini terbukti mengurangi kemacetan hingga sekitar 30 persen, khususnya di simpang Gatot Subroto yang selama ini menjadi titik kepadatan lalu lintas. Meski berdampak positif,…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan mengapresiasi kualitas sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki Mapolda Sumatera Utara yang dinilainya sebagai faktor pendukung utama dalam mewujudkan reformasi kultural di tubuh kepolisian. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Medan, Hinca menyebut fasilitas yang tertata dengan baik mencerminkan kesiapan institusi dalam melayani masyarakat secara profesional. “Ini surprise nih. Yang disebut reformasi kultural itu ternyata di Sumatera Utara, khususnya di Polda, semua teman-teman sebut bahwa sarana dan prasarana Markas Besar Polda Sumut is the best. Cantik, bagus, tertata, dan siap betul,” ungkap Hinca usai meninjau fasilitas di Mapolda Sumut bersama Tim Kunjungan Komisi III, Medan, Sumatra Utara, Jumat…

Anggota Komisi IV DPR RI Sonny Tri Danaparamita menegaskan pentingnya penguatan pengawasan serta sinergi antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perhutani Divisi Regional Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (30/01/2026). Sonny menyampaikan bahwa kepentingan ekologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pengelolaan hutan. Menurutnya, pihak-pihak yang melanggar aturan, baik dari internal Perhutani maupun masyarakat sekitar hutan, perlu diberikan edukasi. Ia juga mendorong agar koordinasi dengan para penerima manfaat dilakukan secara intensif, termasuk percepatan penyelesaian izin perhutanan sosial yang masih tertunda dan berpotensi menimbulkan…

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke lintas bawah (underpass) Gatot Subroto, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung fungsi dan dampak pembangunan underpass terhadap kelancaran lalu lintas serta efektivitas infrastruktur jalan di Kota Medan. Sebagai informasi, dalam peninjauan tersebut, rombongan memperoleh penjelasan dari Kepala Balai Bina Marga terkait proses pembangunan underpass. Secara teknis, proyek ini telah melalui perencanaan dan perhitungan yang matang serta memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan estetika. Keberadaan underpass juga dinilai memberikan manfaat nyata dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Terkait keberlanjutan fungsi infrastruktur, Lokot menegaskan bahwa…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan kekayaan cagar budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO belum mampu menandingi popularitas destinasi wisata global lainnya. Ia menilai hal ini akibat lemahnya kekuatan narasi dan minimnya dukungan permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Cagar Budaya bersama jajaran Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu lalu (28/1/2026) Fikri mendesak pemerintah untuk segera menerapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Skema bernama IP Financing Scheme itu dapat diterapkan secara konkret, agar produk budaya nasional memiliki ‘napas’ untuk bersaing di pasar global dan tidak kalah…

Komisi VIII DPR RI memastikan akan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai respons atas lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana, termasuk banjir berulang yang melanda Kota Medan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menilai pembagian kewenangan penanggulangan bencana saat ini masih tumpang tindih dan tidak efektif. “Kami melihat perlunya pembagian kewenangan yang jelas antar kementerian dan lembaga, sehingga koordinasi berjalan di bawah satu komando,” ujar Abidin Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI terkait penanganan bencana di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Lebih lanjut Abidin Fikri mengatakan, BNPB…

Komisi VIII DPR RI memastikan akan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai respons atas lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana, termasuk banjir berulang yang melanda Kota Medan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menilai pembagian kewenangan penanggulangan bencana saat ini masih tumpang tindih dan tidak efektif. “Kami melihat perlunya pembagian kewenangan yang jelas antar kementerian dan lembaga, sehingga koordinasi berjalan di bawah satu komando,” ujar Abidin Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI terkait penanganan bencana di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Lebih lanjut Abidin Fikri mengatakan, BNPB…

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah menegaskan pentingnya sinergi antara Perum Perhutani dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian hutan nasional. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/01/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV mendengarkan paparan Perhutani sebagai BUMN yang mengelola kawasan hutan negara, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Sulaeman mengatakan, kerja sama yang baik antara Perhutani dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam fungsi pengawasan…