Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengusulkan pemerintah agar menaikkan harga BBM. Menurutnya, subsidi energi khususnya BBM, akan semakin membuat APBN defisit semakin membengkak dan menumpuk utang.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, justru menegaskan bahwa pondasi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global.
Menurut Wihadi, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja saja, melainkan juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak pada masyarakat.
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif. Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat,” kata Wihadi dalam keterangannya yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (12/10/2026).
Secara fiskal, kata Wihadi, kondisi APBN masih berada dalam koridor yang terjaga, dengan defisit yang terkendali dan rasio utang tetap pada level yang aman. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia.
“Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global,” ujar Wihadi.
Di samping dari itu, Wihadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas untuk menambah anggaran subsidi energi. Langkah ini diperlukan untuk menghindari efek domino terhadap perekonomian nasional.
“Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Wihadi menilai bahwa kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dengan menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah yang strategis terhadap perekonomian Indonesia.
Langkah yang diambil pemerintah bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM. Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Atas hal tersebut, Wihadi mengingatkan semua pihak terutama JK untuk percaya kepada pemerintah, terutama saat memutuskan tidak menaikkan harga BBM. Bagi dia, keputusan itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
“APBN masih berjalan dengan baik dan justru keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara,” katanya.
Ia justru mempertanyakan alasan JK yang mengusulkan kenaikan BBM. Menurut dia, usulan JK itu justru seolah ingin ‘mendorong’ pemerintah ke situasi yang buruk.
“Jadi hal yang mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat dalam menangani krisis ini, karena dapat mengakibatkan pelemahan perekonomian kita,” katanya.
Wihadi meminta JK untuk kembali melihat postur APBN dan kondisi negara, terutama pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sebelum mengusulkan BBM naik. Dia juga mengajak JK agar mengapresiasi setiap program atau kebijakan pemerintahan sekarang yang mulai dirasakan masyarakat manfaatnya.
“Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan kepada rakyat Indonesia, jadi saya kira sebelum melihat struktur APBN lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu,” tegasnya.
