Penulis: Redaksi

Rencana impor 105.000 unit mobil pikap secara utuh (completely built up/CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dari dua produsen India, Mahindra dan Tata Motors, memantik polemik serius di tengah industri otomotif nasional. Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, menilai kebijakan tersebut janggal dan berpotensi melemahkan arah industrialisasi nasional yang selama ini digaungkan pemerintah. “Kalau kapasitas produksi dalam negeri mencukupi, mengapa harus impor dalam jumlah besar? Ini bukan sekadar soal pengadaan kendaraan, tapi menyangkut keberpihakan pada industri nasional,” tegas Firman dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (23/2/2026). Menurutnya, langkah impor dalam skala masif berpotensi bertabrakan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyalurkan bantuan seragam sekolah bagi anak-anak terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kunjungan ini merupakan kehadiran kedua Fikri di lokasi yang sama dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun telah meninjau lokasi bencana bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Senin (16/2/2026) lalu. Secara khusus pada kunjungan ini, Fikri memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap semangat menuntut ilmu di tengah keterbatasan di pengungsian. Apalagi di momen bulan suci Ramadan ini, Fikri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendoakan ketabahan…

Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, meminta PT PLN (Persero) UID Jawa Barat untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Permintaan ini disampaikannya dalam agenda pengawasan langsung implementasi program elektrifikasi nasional di Jawa Barat. Irsan, yang baru saja kembali meninjau penanganan pasca bencana di Daerah Pemilihannya (Dapil) Aceh II, menekankan bahwa kelompok rentan seperti para pengungsi membutuhkan perhatian ekstra. “Saya sudah berbicara langsung kepada pihak PLN di daerah agar jangan sampai ada pemadaman selama bulan Ramadan ini. Terutama bagi masyarakat korban bencana yang saat ini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, mereka harus tetap mendapat…

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel J.D. Wattimena menekankan pentingnya penguatan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dalam pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/2/2026). Menurut Samuel, persoalan utama UMKM di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, bukan semata pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya koordinasi dan eksekusi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan. “Berbagai peraturan di tingkat gubernur, wali kota, hingga bupati sebenarnya sudah ada. Tapi koordinasinya lemah. Peta kebijakannya seperti apa, eksekusinya bagaimana, anggarannya disiapkan seperti apa, perencanaannya bagaimana—sering kali tidak terintegrasi dengan baik,” ujarnya. Ia…

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menyoroti sejumlah isu strategis terkait pengembangan industri, penguatan UMKM, hingga tata kelola pariwisata saat dialog dalam kunjungan kerja reses Komisi VII dengan Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/2/2026). Dalam forum tersebut, Yoyok mengapresiasi capaian investasi Jawa Tengah yang disebut telah menembus Rp88,5 triliun dalam waktu singkat, baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Ia menilai provinsi ini kini menjadi primadona baru investasi nasional, ditopang tumbuhnya berbagai kawasan industri, termasuk di Kabupaten Batang. Namun demikian, mantan Bupati Batang itu mengingatkan agar pengembangan kawasan industri tidak dilakukan secara sporadis tanpa…

Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, menyoroti pentingnya percepatan pemulihan sektor telekomunikasi pascabencana banjir yang melanda sejumlah daerah. Menurutnya, gangguan pada infrastruktur listrik dan jaringan komunikasi menjadi faktor utama yang melumpuhkan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi. Eric mengungkapkan keprihatinannya atas dampak luas bencana yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pemerintah dan dunia usaha. Ia menilai, kelumpuhan pada sektor listrik dan telekomunikasi harus segera ditangani karena menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi. “Jadi bencana banjir ini kan merugikan semua rakyat, pemerintah dan sebagainya dan memang harus prihatin. Saya melihat bahwa kelumpuhan utama adalah listrik dan telekomunikasi,” ujar Eric kepada koranmerdeka.co usai mengikuti…

Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica, mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pemulihan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Provinsi Sumatra Barat. Desakan ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat (20/02/2026). Dalam rapat tersebut terungkap bahwa hingga kini belum terdapat petunjuk teknis (juknis) maupun pedoman resmi terkait pemulihan TKD. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat proses pemulihan daerah, terutama pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Barat. “Saat kita rapat bersama Pemprov dalam kunjungan kerja Komisi II ke Provinsi Sumatera Barat, ternyata belum ada juknisnya, belum ada pedomannya.…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, menyatakan calon jemaah haji asal daerah terdampak musibah di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk menunaikan ibadah haji dengan melakukan pelunasan biaya haji tepat waktu. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Medan, Sumatra Utara, Sabtu (21/2/2026), berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. “Berdasarkan laporan dari Kakanwil Sumut, justru di daerah-daerah yang tertimpa musibah, pelunasan haji berjalan cukup baik. Jadi bukan daerah terdampak musibah yang mengalami kendala pelunasan,” ujar Husni kepada koranmerdeka.co usai pertemuan. Ia menjelaskan, sebagian kecil…

Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi daerah di Sumatra Barat, khususnya saat Ramadan dan Idulfitri. Stabilitas pangan ini harus diupayakan terutama di tengah kondisi pascabencana yang berpotensi mengganggu distribusi dan pasokan. Menurut Didik, inflasi daerah perlu diantisipasi sejak dini. Hal itu karena terganggunya rantai pasok dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, pemerintah diminta memastikan ketersediaan stok tetap aman serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga. “Yang paling penting adalah bagaimana ketersediaan pangan tidak terganggu akibat bencana di Sumatra Barat. Jangan sampai ada penimbunan atau permainan harga…

Anggota Komisi II DPR RI, Dedi Sitorus, menekankan pentingnya sinkronisasi data pertanahan dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Hal itu ditegaskannya usai menghadiri pertemuan Komisi II bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kantor Wilayah BPN di kantor BPN di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026). Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk meminimalisir konflik lahan dan meningkatkan pelayanan publik. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait pertanahan dan pemerintahan daerah berjalan selaras. Jangan sampai ada tumpang tindih data yang justru merugikan masyarakat,” ujar Dedi kepada koranmerdeka.co. Dalam forum yang juga dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri dan BPN tersebut, Dedi menyoroti masih…