Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica, mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pemulihan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Provinsi Sumatra Barat. Desakan ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat (20/02/2026).
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa hingga kini belum terdapat petunjuk teknis (juknis) maupun pedoman resmi terkait pemulihan TKD. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat proses pemulihan daerah, terutama pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Barat.
“Saat kita rapat bersama Pemprov dalam kunjungan kerja Komisi II ke Provinsi Sumatera Barat, ternyata belum ada juknisnya, belum ada pedomannya. Saya menekankan agar pemulihan TKD ini jangan hanya menjadi narasi untuk menenangkan keluhan masyarakat,” tegas Cindy Monica kepada koranmerdeka.co usai pertemuan.
Ia mengingatkan, ketidakjelasan regulasi membuat kepala daerah berada dalam posisi harap-harap cemas, padahal saat ini mereka tengah berjuang keras untuk bangkit dan memulihkan pelayanan publik serta perekonomian daerah pascabencana.
“Jangan sampai hal ini menambah beban daerah. Sumatera Barat membutuhkan kepastian dan kecepatan, bukan janji tanpa realisasi,” lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Sebagai tindak lanjut, Cindy Monica menyatakan Komisi II DPR RI akan membawa persoalan ini kepada Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI agar segera ditindaklanjuti lintas kementerian/lembaga. Langkah ini diharapkan mempercepat terbitnya juknis dan memastikan pemulihan TKD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat.
