Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta agar pelayanan kedatangan dan kepulangan jemaah haji gelombang II di Madinah dapat dimaksimalkan. Permintaan ini ditekankan mengingat kondisi psikologis dan fisik jemaah gelombang kedua yang jauh lebih terkuras setelah menyelesaikan rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muhammad Abdul Aziz, menyampaikan bahwa setelah jemaah menyelesaikan Tawaf Ifadah, Tawaf Wada, hingga Umrah, pemerintah harus memberikan perhatian ekstra, terutama dalam memfasilitasi ibadah lanjutan di Madinah.
“Jemaah haji gelombang kedua ini berbeda psikologi dan fisiknya dengan gelombang pertama. Saya berharap pemerintah melalui Kementerian Haji memastikan pelayanan dimaksimalkan, terutama untuk ibadah Arbain dan memfasilitasi jemaah agar bisa masuk ke Raudah. Itu adalah impian mereka setelah bertahun-tahun menunggu,” ujar Abdul Aziz usai menggelar rapat evaluasi bersama Daerah Kerja (Daker) Madinah, Senin (1/6/2026).
Lebih lanjut, Timwas Haji DPR RI juga menyoroti aspek mobilitas transportasi. Dengan pergerakan sekitar 99.000 orang atau hampir separuh dari total jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Madinah, Timwas meminta adanya simulasi jadwal (schedule time) yang presisi.
Abdul Aziz menekankan pentingnya skema pergerakan yang terukur guna mencegah penumpukan dan keterlambatan. Pihaknya juga mewanti-wanti masalah ketersediaan kamar hotel yang kerap menjadi kendala berulang saat transisi antar-negara jemaah.
“Jangan sampai jemaah yang sudah didorong dari Makkah ke Madinah harus menunggu berjam-jam di lobi karena kamarnya masih diisi oleh jemaah dari negara lain. Pastikan koordinasi antara Kementerian Agama RI, pihak syarikah, dan hotel berjalan tertib. Keterlambatan ini akan menghambat sequence lainnya, mulai dari konsumsi, akomodasi, hingga pelaksanaan ibadah Arbain,” tegasnya.
Di sisi lain, Timwas Haji DPR RI turut memberikan apresiasi atas terobosan Kementerian Haji yang menempatkan jemaah haji di hotel bintang lima yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Namun, fasilitas premium ini juga memunculkan tantangan baru terkait penyesuaian kebiasaan jemaah.
“Ada kendala di mana jemaah tidak diizinkan makan di kamar atau di teras hotel bintang lima. Hal ini membutuhkan komunikasi intensif dengan pihak hotel terkait kebiasaan konsumsi jemaah kita agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” tambahnya.
Sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan, Abdul Aziz mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia harus lebih lincah dan adaptif terhadap perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang kerap melakukan peningkatan sistem (upgrading) setiap tahunnya. Ia mencontohkan pendistribusian kartu pintar Nusuk yang sempat terkendala pada tahun lalu karena dibagikan setibanya di Arab Saudi, namun tahun ini sudah berhasil diperbaiki dengan pendistribusian sejak di Tanah Air.
“Pemerintah melalui Kemengaj harus sering berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai upgrade kebijakan tahun depan. Jangan sampai kita gagap dalam merespons dan mengimbangi langkah-langkah kebijakan baru tersebut,” tutup Abdul Aziz.
