Penulis: Redaksi

Komisi V menyoroti hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Sorotan Komisi V DPR RI ini khususnya menyangkut pengawasan kelaikudaraan pesawat di Indonesia, khususnya armada dengan usia operasional panjang. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kementerian Perhubungan segera melakukan investigasi awal untuk memastikan kondisi pemeliharaan pesawat sebelum insiden terjadi. Menurutnya, pesawat buatan tahun 2000 tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan nasional. “Kami meminta Kemenhub mendampingi KNKT melakukan pengecekan terhadap aspek maintenance dan kelaikudaraan pesawat. Ini penting agar kejadian serupa tidak…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam kasus fitnah ijasah palsu dengan tersangka Eggy Sudjana dan Damai Lubis adalah bukti nyata KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar hadirkan keadilan dan kemanfaatan. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan berbeda dengan praktik di masa lalu di mana RJ sulit diterapkan karena tidak diatur di KUHP dan KUHAP lama. Namun, jalan RJ kini terbuka lebar karena memang diatur secara khusus baik dalam KUHP baru maupun KUHAP baru. “Kami apresiasi Kapolda  Metro Jaya  beserta jajaran yang bekerja keras mengimplementasikan RJ dalam perkara ini,” jelas Habiburokhman dalam keterangan…

Bagi Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza, wajah sebuah bandara tidak hanya tercermin dari megahnya bangunan, tetapi juga dari kemudahan akses yang dirasakan masyarakat. Karena itu, ia menegaskan bahwa aksesibilitas dan konektivitas transportasi harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. “Tampilan Bandara Soekarno-Hatta saat ini banyak perubahan, tapi tentu dengan banyaknya perubahan dengan beberapa pembangunan yang dilakukan kan tidak serta-merta di dalam bandaranya sendiri, tapi bagaimana aksesibilitas bandara Soekarno-Hatta ini,” ujar Rycko saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Kamis (15/1/2026). Lebih…

Sebagai salah satu pionir kawasan pergudangan dan industri yang tertata dengan konsep modern dan ramah lingkungan, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City dapat menjadi percontohan nasional. Hal ini, khususnya, dalam pengembangan kawasan industri yang komprehensif, ramah lingkungan, serta mampu memberdayakan dan menyerap tenaga kerja lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “UMKM menjadi kata kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita, dan tenaga kerja lokal itu menjadi yang pertama harus mendapatkan perhatian. Industri yang kita lihat hari ini, BSD City merupakan kawasan industri yang luar biasa dan komprehensif. Ini menjadi contoh yang sangat…

Dalam rangka penyusunan RUU Kawasan Industri, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menekankan pentingnya aspek lingkungan hidup dalam pembangunan kawasan industri. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tidak sekadar menjadi formalitas perizinan, tetapi benar-benar diterapkan secara serius. “Setelah berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, kami menyadari bahwa AMDAL sangat krusial. Hal ini bukan sekadar formalitas izin, tetapi harus diterapkan secara nyata. Di sinilah peran kami sebagai anggota DPR dalam melakukan pengawasan,” jelas Hendry dalam kunjungan kerja spesifik Komisi Komisi VII DPR RI ke Bumi Serpong Damai (BSD)…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Saleh mengungkapkan bahwa masukan dan kritik dari masyarakat, khususnya pengelola kawasan industri, sangat dibutuhkan untuk penyusunan regulasi yang tidak hanya mengikat lembaga legislatif tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. “Keberadaan kawasan industri seperti BSD ini memberikan dampak besar bagi perekonomian lokal, dan kami ingin memastikan bahwa proses pembahasan RUU Kawasan Industri melibatkan masukan dari pihak-pihak terkait secara maksimal,” jelas Saleh usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (15/1/2026). Ia…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai Provinsi Banten memiliki potensi luar biasa, yang tidak hanya di sektor industri, tetapi juga pariwisata serta UMKM (usaha mikro kecil menengah). Meskipun demikian, potensi tersebut dibayangi tantangan besar, terutama terkait tata ruang, perizinan, dan infrastruktur. “Potensinya sangat besar, tapi tantangannya juga tidak kecil. Tata ruang harus memiliki grand design yang jelas. Jangan menunggu masalah terjadi baru diperbaiki,” ujar Evita kepada koranmerdeka.co usai pertemuan Komisi VII dengan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, di Serang, Banten, Kamis (15/1/2026). Dalam kesempatan itu Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong adanya audit tata ruang secara nasional, khususnya di…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendorong masyarakat untuk melakukan pengurusan sertipikat tanahnya secara mandiri, dengan langsung mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayahnya masing-masing. Hal ini agar terhindar dari praktek percaloan ataupun mediator yang justru kerap memungut biaya tinggi dalam pengurusan sertipikat tanah. Hal ini disampaikan Dede Yusuf kepada koranmerdeka.co usai Komisi II meninjau langsung pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan ATR/BPN di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026). “Hari ini saya melihat langsung bagaimana prosedur dan mekanisme pengurusan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dilayani dengan baik oleh para petugas. Bahkan…

Komisi II DPR RI menyoroti pola capaian kinerja layanan pertanahan yang dinilai belum konsisten sepanjang tahun. Mengingat, berdasarkan paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat, capaian layanan meningkat signifikan pada empat bulan terakhir, bahkan menembus angka 90 hingga 99 persen, sementara pada periode Januari hingga Agustus capaian berada di kisaran 70–80 persen, meskipun jumlah berkas relatif tidak jauh berbeda. Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Dipaparkan lebih lanjut dalam pertemuan, kondisi serupa juga terlihat di Jakarta Timur, di mana capaian kinerja meningkat bertahap dari 66 persen, 74 persen,…

Komisi II DPR RI menyoroti masih lemahnya kepastian hukum pertanahan akibat belum lengkapnya peta bidang tanah, terutama pada sertifikat lama yang diterbitkan sebelum era digital. Paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat dan Jakarta Timur menunjukkan bahwa meskipun jumlah sertifikat terbit cukup besar, masih terdapat bidang tanah yang belum memiliki data spasial yang memadai. Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Disampaikan dalam paparan di Jakarta Timur, misalnya, jumlah sertifikat yang telah terbit mencapai ratusan ribu bidang. Tetapi, tidak seluruhnya dilengkapi peta bidang yang akurat dan terintegrasi. Kondisi ini…