Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah membuat Badan Pengelola Cagar budaya. Menurutnya hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dinilai krusial untuk memastikan pelestarian cagar budaya berjalan efektif dan menyejahterakan pelakunya. “Saya Usulkan pembuatan Badan Pengelola Cagar Budaya yang melibatkan unsur pemerintah pusat, daerah dan masyarakat adat. Karena memang sering terjadi ketidak cocokan data antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya dalam rapat Panja Pelestarian Cagar Budaya dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR, Selasa (20/1/2026). Abdul Fikri Faqih, yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Kebudayaan menyebut banyak kabupaten…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan pihaknya, BAM, akan membantu dan mengawasi konflik terkait Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Sehingga BAM akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pada kebung binatang tersebut. “Masyarakat, yayasan, pemerintahan kota dan mungkin kalangan para budayawan, para cendikiawan perguruan tinggi yang bisa menjadikan research untuk pengembangan keilmuan (tentang) kehewanan dan sebagainya,” jelas Agun saat diwawancarai koranmerdeka.co usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Penjaga Warisan Sunda (PEWARIS) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).  Menurut Legislator Dapil Jawa Barat X ini, Kebun Binatang Bandung tidak hanya…

Pascabencana, perhatian sering kali tersedot pada kerusakan fisik seperti rumah, jalan, dan fasilitas umum. Namun bagi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, persoalan yang tidak kalah krusial justru terletak pada pemulihan administrasi negara yang menyentuh langsung kehidupan warga terdampak. Pandangan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PANRB, BKN, dan LAN yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2025). Rapat tersebut membahas pengawasan terhadap penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah lainnya. Aria Bima menegaskan…

Di tengah tuntutan agar pelayanan publik tetap berjalan pascabencana, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di daerah terdampak juga merupakan korban yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus dari negara. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2025), bersama sejumlah kementerian dan lembaga mitra Komisi II. Aria Bima menilai bahwa dalam banyak kasus bencana, ASN harus tetap menjalankan tugas pelayanan meskipun mereka sendiri kehilangan rumah, keluarga terdampak, atau bekerja di kantor yang rusak berat.…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya menyentuh prinsip keadilan sosial karena distribusinya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru tertinggal dari akses program tersebut. Padahal, wilayah 3T merupakan kantong kemiskinan dan stunting yang paling membutuhkan intervensi gizi negara. Hal itu disampaikan Edy dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Edy mengapresiasi capaian kuantitatif pelaksanaan MBG, namun menegaskan bahwa keberhasilan program tidak boleh diukur semata dari jumlah dapur dan tingkat kepuasan administratif.…

Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi target perhutanan sosial seluas 1,1 juta hektare hingga 2029 yang dilakukan Kementerian Kehutanan. Namun pihaknya mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada pembagian akses lahan semata. Hal itu disampaikan sejumlah anggota komisi IV DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan, Senin (19/1/2026). “Realitas di lapangan menunjukkan mayoritas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masih rentan secara ekonomi. Menurut saya perhutanan sosial harus diarahkan untuk menjamin peningkatan pendapatan masyarakat,”  kata Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah dalam keteranganya dikutip koranmerdeka.co, Selasa (20/1). Menurutnya langkah ini harus melalui diversifikasi usaha, kepastian pasar, serta integrasi dengan…

Pengalaman penanganan bencana di sejumlah daerah kembali menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik. Ketergantungan pada arsip dan dokumen fisik dinilai masih menjadi persoalan mendasar yang memperlambat pemulihan pascabencana. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PANRB, BKN, dan LAN yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2025). Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti bahwa kerusakan arsip akibat banjir dan bencana alam lainnya berdampak langsung terhadap terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Dokumen pertanahan, administrasi pemerintahan, hingga arsip kepegawaian disebut…

Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi mendorong pemerintah melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan kebocoran data pengguna Instagram yang disebut mencapai 17 hingga 17,5 juta akun. Ia menilai klarifikasi semata tidak cukup untuk menjawab keresahan publik. “Jangan berhenti di klarifikasi saja. Investigasi harus menyeluruh agar publik mendapatkan kejelasan dan kejadian serupa tidak terulang,” kata Okta dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (19/1/2026) Dugaan kebocoran data ini mencuat setelah sejumlah laporan keamanan siber mengungkap adanya basis data pengguna Instagram yang diduga beredar di forum peretas dan dark web. Sejumlah pengguna juga melaporkan menerima notifikasi reset kata sandi secara massal…

Anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Rofiqi mengatakan praktik penggunaan jasa debt collector memang masih sangat banyak ditemukan di lapangan. Bahkan, penarikan paksa kendaraan di jalan dari perusahaan leasing yang tidak sesuai dengan aturan juga masih terjadi. Ia pun tak memungkiri perlunya penertiban cara-cara ilegal penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Beberapa yang menjadi sorotan adalah menggunakan kekerasan, penarikan paksa di tempat umum, dan tanpa dokumen lengkap. “Apabila ada debt collector yang melakukan penagihan tidak sesuai prosedur sanksinya harus jelas, jika mungkin perusahaan leasingnya harus kita tutup,” tutur politisi Gerindra ini saat Rapat Kerja dengan Menkum di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Senin…

Komisi I DPR RI menegaskan pentingnya penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Coast Guard nasional guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengamanan laut Indonesia. Perlu diketahui, saat ini status Bakamla sebagai Coast Guard masih belum memiliki kepastian yang kuat, sehingga berdampak pada tata kelola keamanan laut dan hubungan internasional. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, dalam wawancara langsung kepada koranmerdeka.co usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI bersama Kepala Bakamla dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Ruang Rapat Komisi I, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Sebagai informasi, dalam praktik pergaulan internasional, negara lain hanya mengenal Coast Guard sebagai otoritas penegak…