Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama masyarakat dalam merespons kejadian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026), dalam rangka evaluasi penanganan bencana di provinsi tersebut. Atalia menegaskan bahwa bencana yang terjadi di Jawa Tengah bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan juga dialami oleh sejumlah daerah lain di Indonesia. Namun, berdasarkan berbagai masukan dan laporan yang diterimanya langsung dari warga, respons cepat pemerintah daerah dinilai patut diapresiasi. “Saya menerima banyak sekali input dari warga Jawa Tengah. Mereka justru…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Tangerang meningkatkan pengawasan keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA). Hal ini sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran keimigrasian. Demikian dikatakan Maruli Siahaan di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Provinsi Banten dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Tangerang beserta jajarannya, Banten, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, dengan tema: “Evaluasi dan Peningkatan Sistem Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Tangerang.…

Transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam kunjungan pengawasan ke Bank Kaltimtara, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, saat mengikuti kunjungan pengawasan tersebut. Edi menilai bahwa bank daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari sektor perbankan swasta. Menurutnya, transformasi birokrasi, khususnya dalam digitalisasi layanan, merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. “Kita akui, dalam banyak hal layanan sektor swasta masih lebih unggul dibanding layanan publik. Ini tantangan yang harus dijawab oleh bank daerah,” ujarnya kepada koranmerdeka.co, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/1/2026). Ia…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, menanggapi keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, langkah tersebut dapat dipahami secara moral, tetapi secara politik menuntut kewaspadaan yang sangat tinggi. “Kehadiran Indonesia penting agar fase pascaperang Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak. Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian Palestina,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Namun demikian, Sukamta mengingatkan bahwa inisiatif Dewan Perdamaian Gaza tersebut berada di luar mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa…

Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mengungkapkan bahwa pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki tujuan besar untuk mengubah cara pandang penegakan hukum di Indonesia. Menurut legislator yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu, arah utama dari dua undang-undang tersebut adalah memastikan keadilan restoratif menjadi landasan dalam sistem hukum nasional. “Ini kan sebenarnya ujungnya adalah pola bagaimana restorative justice (dapat diterapkan di masyarakat),” ujarnya kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI ke Polda Provinsi Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Kamis (22/01/2026). Ia menegaskan bahwa pendekatan hukum pidana ke depan tidak…

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengapresiasi kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tahun 2025, terlebih khusus dalam pelaksanaan program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Menurutnya, program pemasangan listrik gratis bagi masyarakat menjadi salah satu realisasi yang patut diapresiasi. “Apresiasi terbesar dari kami yang mewakili masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing Pak, tentu adalah bantuan pasang baru listrik gratis,” ungkap Ratna agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadia di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (22/1/2026). Politisi dari Dapil Jawa Timur IX tersebut memberikan penilaian positif terkait kinerja dari Menteri ESDM dan bawahannya dalam menjalankan…

Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Candra meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil langkah tegas sekaligus terukur. Upaya ini, ungkapnya, perlu dilakukan demi menertibkan kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di beberapa daerah, termasuk di Jambi sebagai daerah pemilihannya. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Baginya, aktivitas PETI menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan masyarakat. Tidak hanya itu saja, Rocky menyoroti peristiwa duka yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dari Kejadian tersebut, tekannya, menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera mengambil…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (22/1/2026). Bahtra menilai BUMD di Kalimantan Barat memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan untuk mendorong pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan BUMD tidak hanya dari aktivitas usaha, tetapi juga dari kontribusinya terhadap daerah. “Selain fungsi bisnisnya harus dikedepankan, seberapa banyak manfaat buat masyarakat Kalimantan Barat dan seberapa besar dividen yang bisa dihasilkan,” ujarnya. Menurutnya, dividen…

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti pentingnya penertiban aset lahan TNI yang hingga kini masih menghadapi persoalan legalitas dan tumpang tindih kepemilikan. Ia menyebut kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius di kemudian hari apabila tidak segera diselesaikan. “Masih ada aset TNI yang belum legal, belum bersertifikat, bahkan tumpang tindih dengan sesama institusi pemerintah, termasuk BUMN,” ungkap Taufiq kepada koranmerdeka.co dalam kunjungan kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Puspenerbad, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/1/2026). Tidak hanya di Banten, tumpang tindih aset tersebut lanjut Taufiq terjadi di berbagai wilayah dan melibatkan beragam pihak, mulai dari BUMN hingga masyarakat.…

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menyoroti minimnya keterlibatan prajurit perempuan, khususnya sebagai penerbang, di lingkungan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad). Ia menyebut kondisi tersebut sebagai catatan penting dalam fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap pengelolaan sumber daya manusia TNI. “Dari tadi saya cukup sedih karena tidak melihat adanya penerbang perempuan, atau bahkan tidak ditampilkan sama sekali,” ujar Desy saat sesi pendalaman pada kunjungan kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Puspenerbad, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/1/2026). Ia menilai absennya prajurit perempuan dalam peran strategis seperti penerbang menunjukkan masih terbatasnya ruang dan kesempatan karier bagi…