Penulis: Redaksi

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai harus diikuti dengan penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya melalui peningkatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas). Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai penguatan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 perlu memberi perhatian lebih besar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai ujung tombak implementasi sistem peradilan pidana modern. Hal itu disampaikan Rieke dalam agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para dokter muda peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab itu, ia mengingatkan menjaga mutu profesi dokter dan keselamatan pasien tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan akademiknya. “Persoalan yang disampaikan Pergerakan Dokter Muda Indonesia tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kelulusan UKMPPD. Ini merupakan persoalan tata kelola negara yang berada pada persimpangan rezim pendidikan tinggi, sertifikasi kompetensi profesi, dan registrasi praktik kedokteran,” tegas Rieke dalam agenda Rapat…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade optimistis target produksi minyak Wilayah Kerja (WK) Rokan sebesar 400 ribu barel per hari pada 2034 dapat tercapai. Optimisme tersebut didasarkan pada berbagai inovasi teknologi yang diterapkan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), termasuk teknologi injeksi kimia yang mulai menunjukkan peningkatan produksi di Lapangan Minas. “Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina. Dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400.000 barel di tahun 2034 bisa terwujud,” ujar Andre kepada koranmerdeka.co dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke fasilitas operasi PHR di Minas, Riau, Kamis (18/6/2026). Menurut Andre, Komisi…

Penguatan model bisnis dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kejelasan arah usaha dan tata kelola yang baik diperlukan agar koperasi dapat berkembang secara optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali, Kamis (18/6/2026). Dalam agenda tersebut, Komisi VI DPR RI meninjau perkembangan pelaksanaan KDMP di Bali yang saat ini telah memiliki 78 koperasi yang beroperasi. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan program KDMP, termasuk…

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin menilai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran untuk meredakan konflik di Timur Tengah berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, stabilitas kawasan akan berpengaruh langsung terhadap kelancaran perdagangan global, harga energi, hingga penguatan nilai tukar rupiah. “Indonesia jelas akan mendapatkan dampak positif. Aktivitas impor dan ekspor yang menjadi salah satu fondasi ekonomi nasional dapat kembali berjalan lebih lancar,” ujar Nurul Arifin kepada koranmerdeka.co di sela-sela kunjungan spesifik Komisi I ke Yogyakarta, Kamis (18/6/2026). Nurul menjelaskan, meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran akan membuka peluang terciptanya stabilitas ekonomi global…

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp127,3 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung upaya LKPP dalam memperkuat tata kelola belanja pengadaan pemerintah. “Saya tentu sependapat dan mendukung semangat LKPP yang tadi menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dalam belanja pengadaan. Apalagi, kita semua tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir perhatian publik terhadap proses pengadaan semakin besar, terutama pada program-program prioritas Bapak Presiden. Karena itu, kami berharap LKPP terus memberikan pendampingan dan masukan yang konstruktif guna mendukung keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah ke depan,” ungkap Puteri melalui…

Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub memberikan saran strategis kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menjajaki potensi empat pemain sepak bola nasional Qatar yang memiliki garis keturunan asal Aceh. Hal ini disampaikannya di sela-sela Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Umum PSSI terkait pembahasan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Diketahui, komunikasi awal dengan orang tua para pemain tersebut sudah berjalan. Ia menyebut kualitas para pemain ini tidak perlu diragukan lagi karena mereka memperkuat klub-klub papan…

Sistem peringatan dini (early warning system) terhadap berbagai bentuk penipuan keuangan digital perlu terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan. Selain memberikan kemudahan dalam transaksi dan investasi, digitalisasi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai modus kejahatan baru yang berpotensi merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta seluruh jajaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Hal ini menjadi sorotannya lantaran perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam sistem pembayaran dan akses…

Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju menyatakan pihaknya menyetujui Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum. Meski mendukung penuh, ia memberikan catatan penting agar uang rakyat tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, khususnya di wilayah pedesaan, satu diantaranya berupa bantuan hukum. Secara tegas, Politisi Fraksi Partai Demokrat menyampaikan bahwa pihaknya sepakat dengan usulan tambahan anggaran yang mencapai Rp837 miliar. Walaupun begitu, ia menekankan program yang dicanangkan pemerintah harus menyentuh masyarakat. “Kami Fraksi Partai Demokrat menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran sebesar 837 sekian miliar. Dengan catatan, kami berharap tambahan anggaran ini memang benar-benar…

Peluang atlet muda Trenggalek untuk bersaing di level yang lebih tinggi terus didorong melalui penyelenggaraan UPRINTIS Futsal League 2026. Kompetisi yang melibatkan pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA itu diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus jalur menuju kompetisi tingkat provinsi dan nasional. Melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Kamis (18/6/2026), Anggota DPR RI Novita Hardini menilai Kabupaten Trenggalek memiliki banyak talenta futsal yang potensial. Karena itu, ruang kompetisi dan pembinaan perlu diperkuat agar kemampuan para atlet muda dapat berkembang secara optimal. “Futsal di Kabupaten Trenggalek memiliki potensi yang luar biasa. Banyak talenta muda yang selama ini belum terwadahi secara optimal. Melalui UPRINTIS Futsal…