Penulis: Redaksi

Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dinilai telah merangkum berbagai tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kala menanggapi penyerahan hasil kerja Tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman menjelaskan bahwa substansi KUHAP baru pada dasarnya merupakan akumulasi masukan masyarakat yang dihimpun melalui puluhan rapat dengar pendapat umum (RDPU), lalu diramu bersama oleh pemerintah dan DPR. Menurutnya, inti keluhan publik terhadap kinerja Polri, terutama terkait potensi kesewenang-wenangan, telah diakomodasi dalam regulasi tersebut. “Kekhawatiran soal potensi kesewenang-wenangan itu sudah dijawab dalam KUHAP. Dalam hukum acara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan,…

Ketersediaan beras di wilayah Sukabumi dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi, khususnya dalam menghadapi Hari Raya Iduladha 2026. Kepastian ini diperoleh setelah dilakukan peninjauan langsung ke fasilitas penyimpanan beras guna memastikan stok dan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Anggota DPR RI, Heri Gunawan melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Kompleks Pergudangan Pasirhalang, Perum Bulog Kantor Cabang Cianjur, Jawa Barat, Senin (04/05/2026). Dalam peninjauan tersebut, ia memastikan kondisi stok beras di gudang berada dalam jumlah yang memadai. “Sesuai SOP, stok di gudang ini cukup untuk persiapan sampai Iduladha,” ujar pria yang kerap disapa Hergun itu sebagaimana dikutip koranmerdeka.co dari media, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengajak mahasiswa untuk aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik, khususnya dalam revisi regulasi terkait pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026). Aria mengungkapkan bahwa DPR RI tengah melakukan revisi undang-undang terkait persampahan, yang akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa. “Dalam revisi ini, naskah akademik maupun rapat dengar pendapat umum akan melibatkan berbagai stakeholder sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok yang kritis dan relatif netral dalam melihat…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus melakukan pendalaman terhadap tata kelola subsidi dan kompensasi listrik, khususnya pemberian subsidi yang tepat sasaran, pengembangan energi bersih, serta dampak operasional pembangkit listrik terhadap masyarakat. Hal ini mengemuka dalam pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) beserta subholding di Unit Pembangkitan Bali Power Generation, Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek subsidi listrik, tetapi juga mencakup dorongan percepatan implementasi energi bersih di Bali. Ia menilai, sebagai daerah tujuan pariwisata internasional, Bali memiliki kebutuhan besar terhadap…

Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI Novita Wijayanti tinjau langsung gudang Bulog Gumilir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tinjauan tersebut, guna memastikan ketersediaan pangan dan kondisi stok beras pemerintah tetap aman bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Novita menegaskan, kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, surplus pangan sudah mulai tercapai seiring meningkatnya serapan gabah petani dan pengelolaan stok yang semakin baik. “Kondisi surplus sudah tercapai. Ini menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan berjalan dengan baik dan harus terus dipertahankan,” kata Novita dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pada kesempatannya, Novita juga berdialog langsung dengan jajaran…

Komisi VII DPR RI menemukan sejumlah catatan penting dalam kunjungan kerja reses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, pada Senin (4/5/2026). Selain menggali potensi investasi, DPR juga menyoroti isu lingkungan, kesiapan infrastruktur dasar, hingga rencana pengembangan yang dinilai belum matang. Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Kunker Reses, Evita Nursanty, menegaskan bahwa DPR tidak hanya hadir untuk melihat perkembangan proyek, tetapi juga memastikan setiap pembangunan berjalan akuntabel dan berpihak pada masyarakat. “Ini adalah fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan, pengembangan kawasan ini benar-benar jelas arah dan manfaatnya,” ujar Wakil Ketua Komisi VII…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengevaluasi kinerja soal subsidi dan kompensasi sektor kelistrikan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama sejumlah subholding, yakni PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN-EPI), PT PLN Indonesia Power (PLN-IP), dan PT PLN Nusantara Power (PLN-NP) di Kota Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Membuka agenda, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan bahwa pihaknya mencermati tren peningkatan subsidi dan kompensasi supaya PLN tetap mampu menjaga kinerja sekaligus menjalankan penugasan nasional. “Kami melanjutkan pertemuan dengan PLN untuk mendalami terkait subsidi dan kompensasi. Karena subsidi meningkat terus, kompensasinya apalagi meningkat dengan sangat besar, tentu…

Gelombang kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini mendorong DPR RI untuk tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan melalui pembenahan regulasi. Langkah ini dinilai krusial untuk menutup celah yang selama ini memungkinkan terjadinya kekerasan di berbagai lingkungan termasuk ruang pengasuhan anak. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengungkapkan bahwa DPR tengah mengkaji wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bagian dari upaya sistematis memperkuat perlindungan dari hulu. Gagasan ini mencuat dalam diskusi bersama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia wilayah DIY, serta perwakilan orang tua korban kekerasan di daycare Little Aresha. “Fokus kita ke depan…

Kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta, menjadi sorotan serius DPR RI. Peristiwa ini tidak sekadar dipandang sebagai tindak pidana, melainkan juga ujian nyata bagi negara dalam memastikan keadilan ditegakkan sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok paling rentan. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati turun langsung ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI guna memastikan proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada korban. Dalam keterangannya, Sari menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan anak harus berdiri di atas dua pilar utama, yaitu penegakan hukum…

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menilai bahwa perencanaan pengembangan Kura-Kura Bali masih perlu dikaji lebih komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada perspektif pengembang. Ia pun mempertanyakan pertimbangan pengembangan kawasan tersebut terhadap Bali sebagai destinasi berbasis budaya. “Kalau mendengar paparan tadi, memang semuanya sudah melalui studi. Tapi menurut saya, studi itu harus lebih komprehensif. Kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi, dari sisi pengembang saja. Masyarakat juga harus menjadi bagian yang didengar,” ujarnya saat Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, pada Senin (4/5/2026). Samuel menekankan pentingnya pelibatan masyarakat bukan…