Penulis: Redaksi

Panja Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI menemukan adanya ketidaksinkronan kepentingan antar-sektor dalam pengelolaan aset warisan budaya nasional. Tantangan besar pada hal ini adalah dalam menyeimbangkan antara tingginya permintaan akses publik untuk edukasi dan ekonomi dengan kewajiban menjaga daya tampung cagar budaya demi kelestarian jangka panjang. ​Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengungkapkan bahwa di satu sisi masyarakat dan pelajar sangat membutuhkan akses yang terjangkau. ​”Pelajar ingin mendapatkan akses dalam arti kalau bisa tiketnya jangan dikasih mahal karena mereka mau belajar. Tapi di sisi lain, ada kepentingan kita untuk menjaga kelestarian. Kalau membeludak juga kan enggak bagus, karena…

Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dan DPR bukan mencari pihak yang salah dalam kasus kecelakaan kereta api, melainkan memastikan kejadian serupa tidak terus berulang. Menurut Erna, angka kecelakaan kereta api di Indonesia masih memprihatinkan dan bahkan cenderung meningkat. Ia menyebut rata-rata terdapat sekitar 24 korban kecelakaan kereta api setiap hari. “Yang menjadi perhatian utama adalah titik-titik rawan di perlintasan sebidang. Di negara maju, perlintasan sebidang hampir sudah tidak ada lagi karena memang sangat berisiko,” ujar Erna dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dan PT KAI dalam…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Muhammad Syauqie memastikan bahwasannya kawasan Rumah Susun Transit Oriented Development (TOD) di Depok, Jawa Barat, harus diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal itu disampaikannya saat Komisi V meninjau meninjau Kawasan TOD bersama dengan Pemkot Depok, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Kereta Commuter Indonesia, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, beserta jajarannya di Depok, Jumat (22/05/2026). “Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa pengembangan Transit Oriented Development (TOD) benar-benar berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik, bukan justru didominasi oleh investor maupun spekulan…

Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan Polrestabes Medan atas keberhasilan mengungkap sindikat prostitusi online. Sindikat itu diketahui telah melibatkan anak di bawah umur melalui aplikasi digital. Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam melindungi anak-anak dari ancaman eksploitasi seksual yang kini semakin masif memanfaatkan platform digital. “Ini menunjukkan keseriusan aparat dalam melindungi anak dari kejahatan eksploitasi seksual berbasis digital,” tegasnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara, Kamis (21/5/2026). Meski demikian, Komisi III meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan pelaku…

Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menilai Malang dan kawasan Malang Raya memiliki potensi besar di bidang kebudayaan dan pariwisata karena banyaknya museum serta situs cagar budaya yang tersebar di wilayah tersebut. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI ke Kota Malang, Kamis (21/5/2026). La Tinro menjelaskan, sejumlah situs cagar budaya di Malang Raya masih memerlukan perhatian serius, termasuk beberapa situs yang belum dilakukan penggalian. Bahkan, terdapat lokasi situs yang berada di area sekolah sehingga membutuhkan penanganan khusus agar pelestarian cagar budaya tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca I.P. Pandjaitan, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Ia pun mengapresiasi gerakan sosial bertajuk “Relawan Pink”, sebuah kampanye anti-narkoba berbasis komunitas. Sebelumnya ia mengapresiasi capaian aparat penegak hukum di Sumut dalam mengungkap berbagai kasus narkotika. Namun demikian, peredaran narkoba masih menjadi persoalan serius yang terus menjadi perhatian nasional. “Capaian aparat luar biasa, tetapi narkoba belum bisa dihabisi. Sumatera Utara masih terus menjadi perbincangan nasional terkait persoalan ini,” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara, Kamis (21/5/2026). Ia menilai,…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI memastikan pembahasan beleid tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aturan yang lahir nantinya mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus memberi kepastian hukum dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing. Memimpin agenda, Wakil Ketua Pansus RUU HPI Soedeson Tandra menjelaskan salah satu perhatian utama dalam penyusunan RUU HPI adalah mengantisipasi potensi persoalan dalam kebebasan memilih hukum pada perjanjian lintas negara. Meski para pihak dapat menentukan hukum yang digunakan dalam suatu sengketa, jelasnya, prinsip tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun aturan dasar…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI menerima berbagai masukan dari sejumlah organisasi advokat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Masukan tersebut dinilai penting untuk memperkuat substansi RUU, khususnya dalam meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan dunia internasional terhadap sistem bisnis di Indonesia. Dalam RDPU tersebut, Pansus HPI mengundang sejumlah organisasi advokat, di antaranya Peradi Suara Advokat Indonesia dan Peradi Rumah Bersama Advokat. Kehadiran para praktisi hukum ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif serta menggali berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam praktik hukum perdata internasional. “RUU HPI ini memang…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi dari SIAGA – Silaturahim Guru Indonesia bersama sejumlah forum guru swasta dan madrasah di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyoroti pentingnya penguatan regulasi serta afirmasi anggaran untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian status para guru. Audiensi tersebut dihadiri berbagai organisasi guru, antara lain PGSI, PGMM, GM PRO, FGSNI, IGSS PLPGI, FGHM, FTHMI, FKSS, dan AGMM. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan DPR akan mendorong penguatan regulasi untuk menjamin kesejahteraan guru, khususnya guru swasta dan madrasah. Sebab, menurutnya, Baleg memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan undang-undang, termasuk Undang-Undang Guru…

Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), dan Ketua Paguyuban Alumni RKL SPKKLP IKA FK UNSRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam forum tersebut, Fraksi PKS menyoroti secara tajam beban kerja dokter serta mendesak adanya reformasi mendasar pada sistem internship (magang) medis di Indonesia menyusul wafatnya empat dokter internship dalam tiga bulan terakhir. Diwakili oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Achmad Ruchyat, ia menyampaikan rasa duka yang mendalam sekaligus menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang melindungi…