Penulis: Redaksi

Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai Batam semakin layak menjadi motor investasi nasional. Penilaian tersebut didasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,76 persen pada 2025 atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Angka tersebut juga menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Batam di tengah perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, serta meningkatnya persaingan antar-kawasan ekonomi di Asia Tenggara. “Pada tahun 2025, ekonomi Batam tumbuh sebesar 6,76 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 5,11 persen. Bahkan menjadi yang tertinggi di Provinsi…

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendorong pemerintah mempercepat integrasi layanan karantina agar pelaku usaha tidak lagi dibebani prosedur yang berbelit dan tumpang tindih. Penyederhanaan regulasi dinilai penting untuk memperkuat daya saing komoditas nasional sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini masih menjadi keluhan para eksportir. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Jalan PM Noor No. 2, Samarinda Utara, Kalimantan Timur, Jumat (3/7/2026). Menurut Slamet, semangat pembentukan Badan Karantina Indonesia adalah memperkuat fungsi karantina sebagai benteng negara dalam mencegah masuk dan keluarnya hama maupun penyakit. Namun, di…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi yang cepat, terintegrasi, serta berbasis data dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan peternakan.  Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026). Menurutnya, kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci untuk menjaga produktivitas pangan dan melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim. “Komisi IV DPR RI memandang bahwa isu perubahan iklim, khususnya potensi El Nino, merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara serius. Langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat, terintegrasi,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menilai secerdas apa pun draf undang-undang atau rekomendasi yang dilahirkan dalam reformasi sistem pemasyarakatan akan sia-sia jika tidak dimulai dari kesadaran bersama. Menurutnya, kesadaran dan integritas di tingkat aparat penegak hukum menjadi poin utama yang harus dibangun demi membenahi manajemen kelebihan kapasitas (overcrowding) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). “Bagaimana banyaknya pun pikiran dan masukan yang cerdas, kalau kesadaran kita tidak ada, ini percuma. Nah oleh karena itu, kita awali kerja kesadaran. Baik kesadaran aparat, kesadaran masyarakat, semua komponen masyarakat. Makhluk ciptaan Allah ini harus memiliki kesadaran bahwa bangsa ini akan baik kalau kita…

Klaim Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bahwa pemadaman bergilir sudah tidak terjadi sejak 21 Juni 2026 dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PLN, Kamis (2/7/2026), di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu membahas tiga agenda utama yakni progres program listrik desa, ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, serta progres realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam paparannya, Dirut PLN menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) sudah dipastikan aman sejak 21 Juni 2026, dengan tidak…

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikannya melalui wawancara langsung dengan koranmerdeka.co usai rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Menurut Amin Ak, RUU PFII merupakan usulan pemerintah yang patut didukung karena telah mengacu pada praktik terbaik di sejumlah negara yang berhasil mengembangkan pusat keuangan internasional, seperti Singapura dan Uni Emirat Arab. “RUU PFII ini usulan pemerintah. Kami memandang ini…

Kepatuhan perusahaan batubara terhadap kewajiban pasokan domestik dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu berlangsung di tengah sorotan sejumlah Anggota terhadap kecukupan pasokan batubara kalori menengah untuk mendukung klaim keandalan sistem kelistrikan Jamali yang disampaikan PLN dalam paparannya. Selaras, Anggota Komisi XII Ramson Siagian mengingatkan bahwa kewajiban pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk kebutuhan PLN, sudah diatur pemerintah sejak 2018 melalui skema…

Komisi XIII DPR RI bergerak cepat merespons berbagai masukan teknis dari para akademisi dan praktisi dalam membenahi tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Usai menggelar Rapat Panja Pemasyarakatan, komisi yang membidangi isu hukum dan HAM ini berkomitmen mendorong terobosan baru dengan menginisiasi rapat koordinasi (rakor) berskala besar yang melibatkan lintas komisi dan lintas lembaga. Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menegaskan bahwa sinkronisasi antara kebijakan di tingkat kementerian koordinator dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan sangat mendesak dilakukan. Hal ini diperlukan agar masukan berharga dari para ahli bisa dieksekusi secara komprehensif dari hulu ke hilir. “Kemudian nanti saya juga…

Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh delapan fraksi di Komisi XI menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat kerja bersama pemerintah. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan seluruh fraksi telah menyatakan persetujuan agar RUU PFII dibahas lebih lanjut di Panja. Menurutnya, setelah kesepakatan tersebut dicapai, Komisi XI DPR akan melanjutkan pembahasan substansi RUU bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. “Jadi ada delapan fraksi, semuanya mengatakan lanjut untuk dibahas dalam forum Panja,” ujar Misbakhun saat memimpin Rapat Kerja Komisi…

Pemerintah menegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Dalam pidatonya, ia menjelaskan APBN 2025 memiliki nilai strategis karena menjadi APBN transisi yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. Pertama, ini…