Penulis: Redaksi

Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar terus memberikan tekanan terhadap harga energi global. Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak mentah dunia menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Indonesia perlu segera memitigasi dampak kenaikan harga minyak dunia, mengingat sejumlah negara telah lebih dahulu mengambil langkah antisipatif. Negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, misalnya, telah menetapkan status darurat energi, sementara Malaysia meningkatkan subsidi BBM. Di samping itu, Singapura, Tailan, dan Vietnam juga telah mengalami kenaikan harga BBM. Kondisi itu menjadi sinyal bagi Indonesia untuk menyiapkan langkah kebijakan yang cepat, terukur, dan tepat sasaran. Merespons hal itu, Anggota Komisi…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan laporan penurunan kasus campak hingga 95 persen pada awal 2026. Ia menilai, capaian tersebut tetap harus dibarengi kewaspadaan terhadap kondisi di lapangan. Menurut Netty, angka penurunan yang signifikan memang patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa statistik tersebut tidak boleh menutupi fakta masih adanya anak-anak yang meninggal dunia akibat komplikasi campak. “Kita tidak boleh hanya terpaku pada angka 95 persen. Penurunan kasus itu memang hasil kerja keras, tetapi fakta bahwa masih ada anak yang meninggal menunjukkan ada…

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga kini belum menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang dialami Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang (KontraS), Andrie Yunus. Kesimpulan tersebut apakah kasus ini berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan bahwa Komnas HAM harus segera membuat kesimpulan yang tegas dan tepat.  Ia menilai tindakan penyiraman air keras bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan bentuk kekerasan yang secara langsung merampas hak dasar korban sebagai manusia. Dan kasus ini sangat kuat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. “Peristiwa ini jelas melanggar hak untuk hidup…

Kritik keras terhadap komitmen negara dalam memenuhi hak pendidikan kembali mencuat. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo. Ia menilai pemerintah belum sungguh-sungguh menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait kewajiban negara tentang pendidikan dan kesejahteraan guru. Firman menegaskan bahwa problem pendidikan nasional bukan sekadar soal kebijakan teknis, melainkan kegagalan struktural dalam memahami konstitusi. Ia menyoroti fakta bahwa implementasi pendidikan gratis baru berjalan dalam beberapa tahun terakhir indikasi lambannya respons negara terhadap mandat dan hak dasar masarakat. “Ini bukan soal program, ini soal komitmen. Lalu di mana letak keseriusan negara?” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (27/3/2026).…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai menerapkan sejumlah langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai bentuk komitmen menjaga pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan bertanggung jawab. Indra menjelaskan, terdapat tiga fokus utama efisiensi yang dilakukan Setjen DPR RI, yakni penghematan penggunaan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan penggunaan listrik di lingkungan gedung DPR, serta pengetatan perjalanan dinas. “Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien…

Temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait ratusan pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menegaskan bahwa negara masih lemah dalam melindungi hak dasar pekerja. Hingga 25 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, tercatat 200 Laporan Hasil Pemeriksaan, 7 Nota Pemeriksaan I, dan 4 rekomendasi atas pelanggaran THR. Namun di saat yang sama, sebanyak 1.461 kasus masih menggantung dalam proses, sementara hanya 173 kasus yang dinyatakan selesai. Merespons hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai kondisi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bukti nyata lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor ketenagakerjaan. “Setiap tahun persoalan THR selalu berulang. Ini bukan…

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau ulang wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan. Menurut Ateng, upaya menekan beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik. Namun, kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi. “WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari…

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai mundurnya Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo usai polemik kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus menjadi contoh yang baik. Dia mengatakan ketika ada bawahannya yang melakukan pelanggaran, Yudi Abrimantyo menunjukkan sikap tanggung jawab moral yang tinggi. Sikap dari Kabais itu patut dihargai karena menjadi teladan dalam menunjukkan akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan tugas. “Ini menjadi contoh yang baik dan semoga bisa ditiru oleh kita semua,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (27/3/2026). Namun, dia menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut tidak…

Menanggapi wacana yang sempat berkembang terkait opsi pembelajaran dari rumah sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global, Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah yang menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi tidak akan mengganggu proses pembelajaran dengan tetap mengedepankan tatap muka. Pun, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berpandangan pembelajaran tatap muka harus tetap menjadi prioritas. Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (26/3/2026). Selain lebih efektif, baginya, pendekatan ini juga penting demi menjaga kualitas interaksi, termasuk kegiatan praktikum yang tidak dapat tergantikan. Apalagi, ia menilai mayoritas siswa bersekolah relatif dekat dari…

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya penguatan literasi masyarakat sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa, di tengah derasnya arus informasi saat ini. Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut, literasi di era digital tidak lagi sekadar kemampuan membaca, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis dalam memahami dan menyaring informasi. “Tantangan literasi saat ini sangat berat. Masyarakat harus mampu berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (26/3/2026). Data Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan capaian literasi peserta didik masih perlu ditingkatkan. Pemahaman tekstual…