Penulis: Redaksi

Komisi XIII DPR mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan potensi ratusan ribu warga binaan agar dapat berkontribusi nyata bagi negara. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengusulkan agar warga binaan usia produktif dilatih menjadi tenaga kerja profesional guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN), khususnya di sektor hilirisasi industri. Legislator asal Dapil Sumatera Utara III tersebut menilai, jumlah warga binaan yang saat ini mencapai sekitar 274 ribu jiwa merupakan potensi suplai tenaga kerja yang sangat besar jika dikelola dan dibina dengan tepat oleh pemerintah. “Ada 274 ribu warga binaan yang punya potensi sebagai pekerja. Jika usia produktifnya separuh…

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong pemerintah mengubah paradigma pembangunan sektor pariwisata dengan tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan, melainkan pada nilai ekonomi yang dihasilkan bagi daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Deputi Bidang Pemasaran, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata RI, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Borobudur, Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), dan Direktur Utama PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD)…

Anggota DPR RI Arisal Aziz menerima penghargaan dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam bidang sosial kemasyarakatan, yang mana satu di antaranya adalah mendirikan Kampung Anti Narkoba di Sumatera Barat. Penyerahan ini dilaksanakan dalam Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”. “Penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat. Mari kita bersama-sama menjaga daerah ini dari berbagai ancaman, termasuk narkoba, serta memperkuat persatuan demi masa depan generasi penerus bangsa,” kata Arisal usai menerima penghargaan di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (01/07/2026) lalu. Melalui…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani menyoroti masih terbatasnya rumah sakit mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam penyediaan layanan Catheterization Laboratory (Cath Lab). Menurutnya, ketersediaan fasilitas tersebut sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dini penyakit jantung. Hal itu disampaikan Irma saat mengikuti kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). “Padahal Cath Lab merupakan salah satu alat yang juga dapat menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif dalam menangani penyakit jantung,” ujar Irma. Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, dirinya kerap menerima aspirasi dari sejumlah rumah sakit di berbagai…

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat (RS PKU) Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan serta memastikan fasilitas yang menjadi mitra pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI telah memberikan layanan secara optimal. Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurniawati memberikan apresiasi terhadap konsep personalized treatment yang diterapkan RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Menurutnya, pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien tersebut mampu menciptakan rasa aman dan nyaman selama menjalani perawatan. “Mereka benar-benar memperhatikan kebutuhan pasien. Sejak pasien datang, seluruh proses pelayanan sudah terintegrasi sehingga pasien tidak perlu…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyatakan Komisi XI akan mengawal masukan dari Asosiasi Governans Manajemen Risiko Kepatuhan Indonesia (AGRKI) terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Hal tersebut disampaikan usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI yang membahas berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan salah satunya dari AGRKI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026) Menurutnya, asosiasi menyampaikan perlunya penyesuaian implementasi POJK tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).…

Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat. Rekomendasi strategis ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Langkah kolaboratif ini dinilai mendesak agar penanganan sengketa lahan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri secara sektoral. “Komisi XIII…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai eskalasi konflik agraria yang kian meluas antara masyarakat adat dan korporasi menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang mengatur kepastian hukum wilayah adat harus segera disahkan. Maraknya sengketa lahan pemegang konsesi hutan di berbagai daerah dinilai telah menjadi alarm keras bagi kinerja legislasi nasional. “Kalau pemerintah sudah menyerahkan kepada kita, kita belum tahu juga sudah diserahkan RUU rancangan undang-undang itu, saya pikir itu DPR punya kewajiban untuk segera mengesahkan. Supaya kita bisa tahu kawasan hutan mana yang milik negara, kawasan hutan mana yang milik masyarakat adat, hingga itu dikuatkan,” ujar Mafirion kepada koranmerdeka.co di…

Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Amin mengatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penurunan jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi perhatian serius pemerintah. “Kalau kita mau bicara soal pertumbuhan, sebagaimana kita tahu terbesarnya ditopang oleh sektor konsumsi. Sejauh ini masih lima koma sekian persen, kemudian sektor…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak langkah terobosan berupa membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) agar hak-hak masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum. Langkah tegas ini disampaikan Mafirion usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Konflik Mayawana Persada dan Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau guna mendengarkan pengaduan terkait sengketa lahan kawasan hutan adat yang menahun. “Saya pikir yang terbaik hari ini adalah pertama, Komisi XIII meminta pemerintah untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Harus diselesaikan, kalau tidak, 50 tahun yang akan datang pun akan jadi masalah terus,” tegas Mafirion saat ditemui oleh koranmerdeka.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…