Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun, menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai hak imunitas anggota DPR. Menurut Adang, hak imunitas sering kali menimbulkan persepsi yang kurang tepat di lapangan. Maka dari itu ia meminta aparat kepolisian dapat membedakan secara jelas antara aktivitas anggota DPR yang merupakan bagian dari tugas konstitusional dan tindakan yang berada di luar kewenangannya. “Imunitas ini penting karena anggota DPR sering ke daerah. Nah tolong dibedakan antara mereka pada saat hadir di tengah masyarakat memang berbicara tentang tugas-tugas DPR atau hal-hal yang tidak wajar disampaikan yang itu hal-hal yang bukan menjadi tugasnya DPR,”…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin, menegaskan pentingnya sinergi dengan aparat kepolisian dalam menjaga kehormatan dan martabat DPR RI. Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja MKD ke Polresta Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026). Dalam sambutannya, Imron Amin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menjalin kerja sama dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD, khususnya dengan jajaran kepolisian di Surakarta. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI sebagaimana termaktub dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,…

Panitia Kerja (Panja) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menaruh perhatian serius pada rumusan Pasal yang mengatur Dana Abadi Royalti. Ketentuan ini dinilai menjadi fondasi utama pengaturan sistem pengelolaan dana, prinsip kehati-hatian, serta arah pemanfaatan hasil bagi ekosistem hak cipta nasional. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menekankan bahwa substansi pasal tersebut harus dirumuskan secara tegas, terutama untuk membedakan aspek pengelolaan imbal hasil dengan penggunaan imbal hasil. Menurutnya, pemisahan norma penting agar tidak menimbulkan kebingungan saat aturan dilaksanakan. “Yang masih perlu diperjelas adalah pengaturan pengelolaan imbal hasil,…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti status pengelolaan Taman Mayura di Kota Mataram yang ternyata belum terdaftar sebagai cagar budaya di tingkat nasional. Padahal, situs ini dinilai memiliki nilai historis yang sangat tinggi sebagai saksi bisu lahirnya Kota Mataram. Dalam kunjungan kerja Panja Cagar Budaya Komisi X di Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Hadrian menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan revitalisasi situs bersejarah tersebut. “Ya tentu, dengan hadirnya kami di sini, revitalisasi Taman Mayura akan kami usahakan,” ujar Lalu Hadrian, kepada koranmerdeka.co di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu, (11/02/2026). Ia juga menekankan, bahwa Taman Mayura bukan sekadar taman rekreasi…

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin, terus menyoroti masalah penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dia meminta pemerintah membentuk task force atau tim khusus satu atap yang bisa menyelesaikan persoalan itu secara langsung di setiap rumah sakit. Zainul menjelaskan, dalam konteks penonaktifan kepesertaan PBI, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan pada dasarnya hanya sebagai pengguna (user) data yang bersumber dari Kementerian Sosial sebagai pihak yang melakukan eksekusi kebijakan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antarlembaga. “Jangan sampai karena merasa hanya sebagai user, lalu terkesan saling melempar tanggung jawab. Kita harus tetap solid dan bersama-sama mencari solusi agar…

Anggota Komisi X DPR RI, Hilman Mufidi mengecam keras tindakan teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Yogyakarta, Tiyo Ardianto usai menyuarakan kasus anak bunuh diri di NTT. “Tindakan teror kepada adinda Tiyo, Ketua BEM UGM tentu sangat tidak sepatutnya dilakukan. Saya sangat menyayangkan aksi itu, itu sama saja dengan praktik pembungkaman,” kata Hilman dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Jumat (13/2/2026). Hilman lantas mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas siapa dalang di balik aksi teror terhadap Tiyo. Menurutnya suara Tiyo adalah wujud kebebasan berpendapat dan dilindungi oleh hukum. “Saya minta aparat mengusut tuntas siapa dalam aksi teror…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyoroti serius kasus dugaan pencemaran Sungai Cisadane akibat kebakaran pabrik di kawasan pergudangan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Ia berharap langkah cepat dari pemerintah dapat segera mengendalikan dampak pencemaran yang telah menimbulkan kerusakan ekosistem sungai. “Kami mendengar katanya besok Pak Menteri akan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan yang diduga terjadi kebocoran yang menyebabkan B3 itu mengalir ke daerah Cisadane. Mudah-mudahan Pak Menteri Kementerian Lingkungan Hidup bisa menyelesaikan dengan cepat,” katanya kepada koranmerdeka.co saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/2/2026). Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pencemaran sungai Cisadane…

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, mendorong Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, untuk duduk bersama dengan para pengusaha agar berpartisipasi aktif menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Menurutnya, keanggotaan dalam APINDO memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terutama dalam memahami regulasi ketenagakerjaan dan membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah. Politisi dari Partai Gerindra tersebut mengaku prihatin setelah mendengar penjelasan perwakilan APINDO Kabupaten Mojokerto. Dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Mojokerto, yang telah tergabung sebagai anggota APINDO disebut baru sekitar 4 persen. “Ini tentu menjadi perhatian bersama. Perlu ada langkah konkret agar para pengusaha memahami pentingnya berhimpun dalam organisasi seperti…

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti meningkatnya jumlah pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) serta lemahnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan. Hal tersebut disampaikan Edy Wuryanto saat rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Sekda Kabupaten Batang, serta jajaran PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Jateng, Batang, Kamis, (12/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Edy meminta data rinci terkait jumlah pengaduan THR pada periode 2024–2025 serta jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. IA mengungkapkan, pelanggaran pembayaran THR tidak hanya berupa keterlambatan, tetapi juga pembayaran tidak sesuai ketentuan, bahkan ada perusahaan yang mengganti THR dengan sembako. Selain itu, ia juga menyinggung…

Anggota Baleg DPR RI, Saleh Pertaonan Daulay menilai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam regulasi yang eksisting saat ini masih belum cukup kuat. Ia menyebut dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji saat ini, BPKH tersebut masih tampak ‘powerless’ atau tidak memiliki kemampuan memadai untuk menjalankan mandate secara optimal. “Badan penyelenggara (Pengelola Keuangan Haji) ini sepertinya malah powerless dengan konteks undang-undang yang ada sekarang,” ujarnya dalam RDP Baleg DPR RI dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan HajiPengharmonisasian Konsepsi RUU Tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta,…