Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Ali Mazi mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan guna mengatasi persoalan mendasar di wilayah pesisir. Hal ini menjadi urgen sebab banyak daerah kepulauan yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata luar biasa namun tidak ada akses akibat minimnya infrastruktur dan transportasi.
“Sebetulnya banyak sekali. Daerah-daerah kepulauan ini seperti kalau kita pikir ini seperti daerah-daerah besar, tapi tertidur. Kenapa tertidur? Karena mungkin pemerintah belum hadir di sana,” kata Ali Mazi dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Daerah Kepulauan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Sebab itu, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menerangkan bahwa esensi dari UU Daerah Kepulauan ini adalah sebagai instrumen untuk memberikan jaminan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar kemerdekaan bagi masyarakat pulau terluar.
“Jadi sebetulnya RUU ini bagaimana agar masyarakat yang ada di pulau-pulau itu bisa menikmati kemerdekaan, kehadiran pemerintah, kehadiran infrastruktur. Kalau ada pemerintah hadir, berarti infrastruktur hadir. Ini, ini sebetulnya yang yang pertama. Jadi, apa juga yang disampaikan Iswana kita setuju, itu yang menjadi problem. Apa yang disampaikan Ibu juga itu yang menjadi problem,” ungkap Ali Mazi.
Lebih lanjut, Politisi Dapil Sulawesi Tenggara ini memaparkan contoh nyata kemunduran pariwisata kelas dunia seperti di Wakatobi yang kini mati suri imbas dari ketiadaan akses transportasi udara pasca-intervensi subsidi daerah terhenti.
“Tetapi, negara juga belum hadir. Imbasnya, iya. Hari ini transportasi udara tidak ada lagi, tidak ada, terputus. Karena mungkin BBM mahal, sehingga pesawat tapi ketika saya zaman Gubernur, karena saya melakukan intervensi, saya memberikan subsidi, bantuan, sehingga pesawat ada. Hari ini yang bertahan pesawat itu cuman Makassar Bau-Bau, Makassar Bau-Bau. Padahal ini daerah pulau-pulau yang cukup pertumbuhan ekonomi cukup baik,” tutupnya.
