Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono menegaskan agar BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Namun, juga menjalankan perannya sebagai instrumen negara yang memperhatikan kepentingan masyarakat.
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI bersama Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darusalam, Rokan Hulu, Provinsi Riau.
“RDPU ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, khususnya untuk memastikan bahwa BUMN tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Budi saat memimpin RDPU di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam kesempatan itu, LKAD Desa Pagaran Tapah mengungkapkan aspirasinya berupa tuntutan, salah satunya agar perusahaan, khususnya BUMN sektor perkebunan, menjalankan kewajiban mengalokasikan minimal 20 persen lahan untuk kepentingan masyarakat sekitar sebagai bentuk kemitraan dan kontribusi sosial.
Dengan luas Hak Guna Usaha (HGU) yang diperkirakan mencapai sekitar 790.000 hektare, masyarakat menilai belum terdapat skema kemitraan yang konkret. Hal ini dinilai menyebabkan hak-hak masyarakat setempat belum terealisasi secara optimal.
Selain itu, aspek historis keberadaan perkebunan juga menjadi sorotan. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan lahan yang berlangsung saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pemanfaatan wilayah yang sebelumnya memiliki keterkaitan dengan masyarakat lokal.
Menanggapi hal tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan akan menyampaikan hasil RDPU kepada mitra terkait, guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan bisnis BUMN dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
