Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah secara terbuka menjelaskan komitmen impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) dalam perjanjian dagang bilateral. Ia menegaskan Komisi IV akan mengkaji isu ini secara objektif dengan memprioritaskan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional. Johan menilai, volume 1.000 ton beras tergolong kecil dibanding produksi nasional. Namun, ia menekankan, perdagangan pangan strategis tetap harus diawasi ketat agar tidak memicu gejolak pasar atau menekan harga gabah petani. “Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan keterangan dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keterangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo secara daring di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026). Sidang tersebut merupakan pemeriksaan Perkara Nomor 24/PUU-XXIV/2025 yang menguji ketentuan Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Dalam keterangannya, DPR RI menjelaskan bahwa UU Guru dan Dosen dibentuk sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi guru dan dosen yang memiliki peran strategis dalam sistem…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan seorang pelatih panjat tebing terhadap delapan atlet pelatnas. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara tuntas dan menjadi perhatian serius semua pihak. Hetifah juga mengapresiasi langkah cepat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) serta respons Menteri Pemuda dan Olahraga dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, setiap pelatih dan pengurus cabang olahraga memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembinaan atlet berlangsung dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan maupun pelecehan. “Kami memandang penonaktifan sementara Kepala Pelatih FPTI sebagai langkah yang tepat.…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai program bantuan pangan (Bapang) beras dan minyak goreng periode Februari dan Maret 2026, sangat dinantikan 33,2 juta keluarga di Indonesia. Kehadiran bantuan 20 Kg beras serta 4 liter minyak goreng jelang hari raya Idulfitri 1447 H/2025 M ini, tentunya sangat berarti bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM). “Stok beras dan minyak, tak ada kendala. Jumlah persediaannya sangat memadai. Kita minta pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak lagi menunda-nunda penyaluran Bapang periode Februari dan Maret 2026 ini,” tegas Alex dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Desakan…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja kelembagaan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Pembahasan Usulan Anggaran Tahun 2027 di Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (26/2/2026). Menurut Indra, pada Tahun 2026 DPR RI turut menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap arahan Presiden Republik Indonesia. Namun ia menekankan bahwa efisiensi harus dimaknai sebagai momentum perbaikan sistem kerja. “Efisiensi bukan berarti menurunkan produktivitas. Justru ini saatnya kita memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan output dan outcome yang jelas,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa dinamika efisiensi menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat Jenderal…

Sekretaris Jenderal (Sekjen)  DPR RI Indra Iskandar menargetkan peningkatan signifikan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran 2027 harus difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan, khususnya pada indikator-indikator RB yang belum mencapai target. Ia mengungkapkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI baru saja menerima nilai sementara Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 84,64 dengan kategori A. Angka tersebut naik 0,08 poin dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah target SPTJM sebesar 87,2. “Peningkatan ini patut kita syukuri, tetapi belum cukup. Kita harus bekerja lebih terstruktur agar target 88,00 pada 2027…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti adanya selisih data kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Asing (WNA), khususnya Warga Negara China, dalam rapat bersama jajaran keimigrasian. Yan mempertanyakan transparansi dan akurasi data tersebut. “Apa yang menyebabkan terjadinya selisih data antara jumlah kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Cina serta WNA lainnya?” ujar Politisi Partai Gerindra itu di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (23/2/2026). Ia juga menilai penyajian data keimigrasian perlu disampaikan lebih rinci agar publik maupun DPR dapat memahami komposisi keberadaan WNA di Indonesia. “Mengapa dalam penyajian data belum dirinci secara lebih detail berdasarkan jenis visa dan izin tinggal yang…

Komisi XIII DPR RI menyoroti implementasi Program Desa Binaan yang digagas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka memperkuat edukasi keimigrasian hingga ke tingkat desa. Program ini dinilai strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur dokumen keimigrasian, pengawasan warga negara asing (WNA), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Sebagai informasi, Program Desa Binaan dilaksanakan melalui penugasan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saat ini, Program Desa Binaan telah berjalan di sejumlah wilayah, antara lain Daerah…

Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, Senin (23/2/2026). Secara tegas, ia mendukung untuk memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, khususnya pengendalian inflasi dan pemulihan sistem keuangan pascabencana di Sumatera Utara. Ia pun mengapresiasi kondisi sektor keuangan dan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara yang kini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Menurutnya, sejumlah sektor dinilai telah tertangani dengan baik, termasuk sistem pembayaran dan layanan perbankan yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana. Walaupun begitu, ia mengingatkan persoalan inflasi masih menjadi pekerjaan rumah serius. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan dalam…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dalam kunjungan kerja reses ke SMP Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang menyoroti pentingnya pelestarian bangunan bersejarah sekaligus peningkatan sarana pendidikan di sekolah. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa SMP Negeri 1 Ungaran memiliki keistimewaan tersendiri. Sekolah ini menjadi satu-satunya di kabupaten tersebut yang difungsikan sekaligus sebagai museum, mengingat nilai historis bangunannya yang merupakan peninggalan Belanda sejak tahun 1911. “Ini istimewa karena satu-satunya di kabupaten ini yang sekolahnya juga menjadi museum. Bangunannya merupakan peninggalan Belanda sejak 1911 dan masih terjaga dengan baik,” ujarnya kepada koranmerdeka.co saat melakukan tinjauan ke SMP Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang,…