Penulis: Redaksi
Komisi VII DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan mitra kerja terkait Sarana Publikasi (LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara) dan Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Dalam kesempatan itu, Komisi VII meminta Kepala BSN, Dirut LPP TVRI, Dirut LPP RRI, dan/atau Dirut LKBN Antara untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Termasuk, jangan merumahkan (pemberhentian sementara), pengurangan pegawai dan/atau jurnalis, dan pemotongan honor kontributor di seluruh Indonesia serta menyampaikannya kepada publik,” jelas Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII dengan mitra terkait di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025). Selanjutnya,…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menerima audiensi dengan DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong Kabupaten Garut untuk memperkuat sektor pertanian dalam aspek irigasi, bibit dan benih, pupuk bersubsidi, dan jaminan harga panen. “Kita DPR akan mengawal apakah janji Menteri Pertanian itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujar Wakil Ketua IV Ahmad Yohan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (12/02/2025). Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp12,8 triliun untuk perbaikan dan pembaruan irigasi tersier di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Dengan ini, maka Kabupaten Garut dapat…
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, untuk mengawasi pelayanan keprotokolan bagi Anggota DPR RI yang mendarat di bandara tersebut. Wakil Ketua BURT DPR RI, Desy Ratnasari, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan pelayanan keprotokolan bagi anggota dewan berjalan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Tata Tertib (Tatib) DPR RI. Politisi dapil Jawa Barat IV ini menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara pemangku kebijakan guna membangun pemahaman bersama mengenai layanan keprotokolan bagi Anggota DPR RI serta masyarakat umum yang menggunakan moda transportasi udara. “Pemahaman ini tidak hanya perlu disosialisasikan kepada pemangku…
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menyampaikan keprihatinannya atas kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada tiga kementerian mitra kerja Komisi X DPR RI. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga program prioritas tetap berjalan. “Saya tentu prihatin terhadap pemotongan anggaran yang dialami tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Kementerian Kebudayaan, dalam rangka efisiensi anggaran,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama ketiga kementerian tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Tan menyoroti bahwa ketiga kementerian ini memiliki peran krusial dalam…
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin meminta kepada Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah agar ke depannya bisa menjalankan tugas konstitusional bersama dengan MKD. “Kami telah sosialisasikan tugas dan wewenang MKD kepada Kapolda Jateng beserta jajarannya, kami minta ke depannya agar Polda Jateng bisa kerjasama dengan MKD dalam menjalankan tugas konstitusional,” katanya saat diwawancarai koranmerdeka.co di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Rabu (12/2/2025). Selain kewenangan, Ia juga menjelaskan tentang hak imunitas anggota dewan, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Anggota DPR RI. “Kami memberitahu ketentuan penggunaan nomor polisi agar tidak ada penyalahgunaan”, tambahnya. Sosialisasi…
Komisi XI DPR RI menerima penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan memahami kebutuhan tambahan anggaran kegiatan yang perlu dibiayai oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN TA 2025 sebesar Rp 476,1 miliar. Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan agenda pembahasan anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Namun demikian, dalam rapat ini sempat mengundang pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit terkait mekanisme efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, sebab seolah dilakukan tanpa sepengetahuan kementerian atau lembaga terkait. “Pak kalau boleh klarifikasi, pak menteri kan tadi…
Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Otorita IKN diberikan mandat untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang belum rampung pada 2022–2025, khususnya di dua sektor utama: kawasan legislatif dan yudikatif. “Dalam Rapat Dengar Pendapat, Otorita IKN menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk meneruskan pembangunan dan menyelesaikan proyek-proyek yang belum tuntas pada 2022–2025,” ujar Edi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1…
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran pasca efisiensi serta implementasi Tourism 5.0 yang berbasis AI dan digitalisasi. Hal ini Ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, Rabu (12/2/2025), di Senayan, Jakarta. “Salah satu program prioritas yang diusung adalah Tourism 5.0, yang berbasis kecerdasan buatan dan digitalisasi. Pertanyaannya, apakah Kementerian Pariwisata telah memiliki big data dan cloud platform tentang integrasi daerah-daerah wisata di Indonesia yang sedang berjalan saat ini?” ujar Novita. Selain itu, legislator dapil Jawa Timur VII itu mempertanyakan strategi kementerian dalam memastikan kebijakan pariwisata dapat diterapkan…
Dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KIP serta Dewan Pers yang berlangsung hari ini, Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mempertanyakan nasib karyawan kontrak yang terancam terdampak efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Sarifah menyoroti dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 yang mengarah pada pengurangan anggaran untuk belanja. Saat rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025) tersebut, Sarifah menegaskan…
Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyetujui rencana efisiensi anggaran untuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam Rapat Kerja yang digelar di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa anggaran Kemenperin direkonstruksi sebesar Rp883,4 miliar dari pagu awal Rp2,52 triliun, sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan menjadi Rp1,64 triliun. Sementara itu, anggaran Bekraf mengalami efisiensi sebesar Rp90,5 miliar dari pagu awal Rp279,6 miliar, sehingga anggaran yang dapat digunakan tersisa Rp189,1 miliar. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan bahwa…