Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Pulung Agustanto, menyoroti pentingnya penanganan masalah narkoba dan efisiensi anggaran. Hal itu diungkapkannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR ke Polda Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (14/2/2025). Sebagai anggota Panja Narkoba, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku prihatin terhadap maraknya peredaran narkoba di wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara lain. “Jaraknya hampir sekitar 1000 km dan relatif banyak ‘jalan tikus’ yang dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba. Ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum,” ujarnya. Meski demikian, Pulung mengapresiasi kinerja Polda Kalbar dalam menangani kasus narkoba. “Saya melihat upaya Polda Kalbar cukup baik, seperti…

Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam proses perizinan industri, khususnya dalam pengelolaan lahan dan pembangunan smelter. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menekankan bahwa tujuan utama bukan untuk menekan pihak industri, melainkan memastikan mereka beroperasi sesuai regulasi. “Ini bukan soal menekan, tapi lebih kepada memastikan mereka kembali ke track yang seharusnya. Kita ingin nilai ekonominya meningkat, tapi jangan hanya berpikir keuntungan. Keselamatan juga harus diperhatikan,” ungkap Dony dalam pertemuan dengan PT Monokem Surya di Karawang, Jumat (14/2/2025).…

Industri susu lokal menjadi salah satu fokus utama dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang digelar oleh Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Acara yang mengangkat tema “Sinergi DPR RI dengan Media Tingkatkan Potensi Ekonomi Lokal di Jawa Barat” ini bertujuan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis lokal, termasuk industri peternakan dan pengolahan susu. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, yang membuka acara, menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR RI, media, dan masyarakat dalam memperkuat sektor ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyatakan bahwa sinergi yang…

Ravindra Airlangga, menekankan pentingnya sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Raising Domestic Resources for the SDGs: A Case for Tax Reforms” yang digelar dalam rangkaian UN Parliamentary Hearing di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (13/2/2025). Dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, Sabtu (15/2), Ravindra menyoroti perlunya skema perpajakan global yang mampu menjangkau model bisnis baru yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perpajakan konvensional, termasuk ekonomi digital. Ia menegaskan bahwa korporasi global harus dikenakan pajak di setiap negara tempat mereka beroperasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi…

DPR RI mendorong komunitas parlemen global untuk memperkuat standar pengawasan terhadap bantuan asing agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rachmat Gobel, dalam diskusi bertajuk “Development Cooperation and the SDGs: Making the Most of Aid” yang digelar dalam rangkaian UN Parliamentary Hearing di New York, Amerika Serikat, Kamis (13/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, berdasarkan keterangan tertulis yang diperoleh koranmerdeka.co, Jumat (14/2), Gobel menyoroti tantangan parlemen dalam mengawasi bantuan asing, terutama terkait transparansi informasi dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa seluruh perjanjian internasional yang berdampak terhadap…

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional. Rapat yang digelar di Gedung DPR RI ini membahas hasil rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyetujui efisiensi anggaran di berbagai sektor, antara lain yaitu Kementerian Pertanian sebesar Rp10,28 triliun (35,01% dari total anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2,12 triliun (34,09% dari total anggaran), Kementerian Kehutanan sebesar…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, berharap bagaimana sinergitas yang terbangun antara DPR RI khususnya pada media yang berada di DPR dengan masyarakat sebagai pelaku UMKM yang berada di Provinsi Jawa Barat dapat terjalin dengan baik melalui aspirasi sehingga dapat tersampaikan ke para pemangku kebijakan. Hal tersebut ia ungkapkan saat mengikuti Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema “Sinergi DPR RI dengan Media Tingkatkan Potensi Ekonomi Lokal di Jawa Barat.” “Kita ingin sinergi kita ini bagaimana DPR RI khususnya media yang ada di DPR juga bisa memberikan sebuah kemanfaatan…

Sampai dengan akhir tahun 2024, OJK mencatat jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 22,91 juta. Jumlah ini meningkat 23,77 persen dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, nilai transaksi aset kripto tercatat menyentuh Rp650,61 triliun. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong OJK tingkatkan literasi keuangan mengenai aset kripto. “Edukasi ini penting supaya masyarakat tidak hanya mengikuti tren FOMO (Fear of Missing Out). Dimana, hanya ikut-ikutan saja, tanpa mengerti risiko dibaliknya. Apalagi kripto punya karakteristik volatilitas yang cukup tinggi, dimana harga dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Belum lagi, modus penipuan yang melibatkan…

Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) guna membahas potensi bahaya dari kebijakan pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Paolus Hadi menilai bahwa kebijakan terkait hutan seperti rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi perlu dievaluasi kembali secara menyeluruh. “Maksud saya, kami mengusulkan bagaimana secara menyeluruh, sehingga tidak ada kasus-kasus begini. Masyarakat kita sudah (ada) sebelum Indonesia merdeka, tinggal dalam kawasan hutan, lalu enak juga (saja) mereka mau dibunuh,” ujarnya dalam rapat audiensi Komisi IV DPR RI, Rabu (12/2/2025). Diketahui, dalam…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yang telah berkomitmen melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun demikian, Amelia menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk mendukung kepentingan pertahanan negara tanpa mengurangi efektivitas operasional. “Nah sekali lagi kami mendukung dan kebijakan efisiensi ini. Kami harapkan tetap memprioritaskan pada belanja operasional yang mendukung layanan publik dan kesiapan pertahanan. Bahwa perlu dipastikan pemotongan anggaran ini tidak menghambat modernisasi alutsista dan pemeliharaan kesiapan operasional TNI,” ujar Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Wamenhan, Panglima TNI, KASAD, KASAL,…