Penulis: Redaksi

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga ia meminta lembaga tersebut dievaluasi. “Membaca putusan PSU oleh MK, salah satu penyebabnya adalah kinerja KPU yang tidak profesional, terutama dalam persoalan administrasi pendaftaran calon,” ujar Khozin kepada media di Jakarta, Selasa (25/2/2025). Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi. Ia mencontohkan kasus di Pilkada Tasikmalaya, di mana seorang kandidat…

Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di tingkat Panitia Kerja (Panja). Revisi ini dilakukan setelah pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH). Ketua Panja Revisi UU sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengungkapkan bahwa revisi ini cukup signifikan, bahkan bisa menyerupai penyusunan undang-undang baru. “Ya, poinnya banyak. Ini termasuk (merevisi) 50% dari undang-undang yang ada. Jadi, nanti bukan hanya revisi kecil, tapi bisa seperti menyusun undang-undang yang baru,” ujar Singgih di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Singgih menegaskan bahwa revisi ini dilakukan setelah pembentukan BPH. Ia juga…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muazzim Akbar menyoroti terkait paspor Pekerja Migran Indonesia. Ia menilai perlu adanya kerja sama dengan imigrasi mengenai pembuatan paspor pada pekerja migran Indonesia. Menurutnya, dengan adanya peran imigrasi, diharapkan kejadian seperti pemalsuan usia dapat dicegah. “Kan imigrasi ada wawancara. (Misalnya) sesuai dengan KTP ini, masa kamu usiamu 30 gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari raut wajahnya sudah usia 50. Nah ini mungkin perlu kita ada kerja sama dengan imigrasi,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mataram, Lombok,…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Ravindra Airlangga bertemu dengan delegasi Anwar Gargash Diplomatic Academy (AGDA) UEA, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025). AGDA UEA merupakan sebuah institusi pendidikan calon diplomat. Mereka sedang melakukan kunjungan ke beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk menjajaki potensi kerja sama. “Mereka semua berasal dari Anwar Gargash Diplomatic Academy yang merupakan pendidik calon-calon diplomat untuk Uni Arab Emirates, dan mereka sedang tur ke South Africa, Indonesia, karena melihat adanya hubungan dekat dan masa depan bersama dengan negara-negara ini,” kata Ravindra kepada koranmerdeka.co. Dalam pertemuan tersebut, Ravindra dan delegasi AGDA berbincang soal perkembangan perekonomian…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI agar segera menyelesaikan regulasi komprehensif terkait pelindungan pekerja berbasis aplikasi, seperti pengemudi ojek daring dan kurir. “Saat ini, status pekerja berbasis aplikasi masih belum jelas. Mereka bukan karyawan tetap dan tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan perusahaan platform digital. Akibatnya, hak-hak dasar mereka sering kali terabaikan,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025). Ia menambahkan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan eksploitasi, ketidakpastian status kerja, serta minimnya jaminan sosial bagi pekerja di sektor ekonomi digital. “Sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai pekerja formal, sehingga tidak mendapatkan hak…

Mahkamah Konstitusi (MK) telah tuntas menyelesaikan perkara PHPU-Kada 2024 yang berjumlah 310 Permohonan pada Senin (24/2/2025) lalu. Diketahui, 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah. Menanggapi keputusan ini, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan akan memanggil seluruh penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah untuk memastikan kesiapan stakeholder terkait guna melaksanakan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini ia sampaikan kepada koranmerdeka.co di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025). “Terkait dengan keberadaan penyelenggara pemilu yang dalam banyak putusan MK didapati ada ketidakprofesionalan, kecerobohan, kesalahan menerapkan hukum. Komisi II akan sangat…

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum yang dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) serta keluarga Alex Denni. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas kelanjutan kasus hukum yang tengah berlangsung, dengan fokus pada adanya kejanggalan prosedural dalam penanganan perkara yang melibatkan Alex Denni. RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tersebut menyarankan agar Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) segera melakukan penyelidikan terkait dugaan kejanggalan dalam proses hukum yang menimpa Alex Denni. “Komisi III DPR RI meminta Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengusut tuntas…

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hari ini, Senin (24/2/25). BPI Danantara sebagai ‘sovereign wealth fund’ yang bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari USD 900 miliar. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan bahwa Danantara akan difokuskan pada investasi di sektor-sektor strategis, termasuk energi terbarukan, industri manufaktur canggih, dan produksi pangan. Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, BPI Danantara diharapkan menjadi mesin utama dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Menanggapi momen ini, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang akan membawa Indonesia menuju…

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik penambangan ilegal (illegal mining) dan penebangan kayu ilegal (illegal logging) yang masih marak terjadi di Riau. Menurutnya, perambahan hutan dan penambangan ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas sumber daya alam tanpa memberikan kontribusi nyata kepada negara. “Kalau ada yang menyalahgunakan hutan kita, tambang kita, apalagi ilegal, tangkap! Ilegal itu tidak sah, tidak punya izin, dan itu yang harus diberantas,” tegas Rudianto kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi III DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/02/2025). Ia menyoroti luasnya hutan dan sumber daya alam di Riau yang menjadi sasaran…

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta, Kamis (20/2/2025) untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan perguruan tinggi, khususnya dalam menghadapi penerimaan mahasiswa baru. Kunjungan ini melibatkan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) guna mendorong sinergi dan mengurangi persaingan yang tajam dalam seleksi mahasiswa baru. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menekankan pentingnya kerja sama antara PTN dan PTS dalam menampung mahasiswa baru. “Masing-masing perguruan tinggi membutuhkan jumlah mahasiswa lewat berbagai seleksi. Diharapkan ada sinergi antara PTN dan PTS sehingga tidak terjadi persaingan yang tajam dalam merekrut…