Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut praktik dugaan tindak pidana korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Berpotensi merugikan negara mencapai Rp Rp193,7 triliun, pihaknya menilai pemberantasan korupsi menjadi aspek penting di tengah agenda efisiensi pemerintah. “Saat ini kan Presiden Prabowo tengah melakukan efisiensi anggaran, nah makanya penegak hukum harus makin serius lagi dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsinya,” ujar Sahroni melalui rilis yang dikutip oleh koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Diketahui, pada Selasa (24/2/2025) lalu, Kejagung mengungkapkan nilai kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT…

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti putusan akhir PHPU di MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah. Perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) itu disebabkan karena calon kepala daerah didiskualifikasi akibat ketidakabsahan status pencalonan. “Ini murni karena keteledoran KPU dan Bawaslu. DKPP harus memproses, menjadikan informasi ini sebagai laporan, dan menyidangkannya,” pinta Indrajaya dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (26/02/2025). Pilkada yang diperintahkan PSU, di antaranya adalah putusan diskualifikasi Calon Wakil Bupati Pasaman Sumatera Barat, Calon Wakil Bupati Tasikmalaya, Calon Wakil Gubernur Papua, dan secara khusus terhadap Calon Bupati Boven Digoel, Papua Selatan. “Putusan MK…

Dugaan mega korupsi yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah PT Pertamina (Persero) dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan holding terhadap kinerja anak-anak perusahaan di lingkungan Pertamina. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa korupsi yang diduga berlangsung selama lima tahun ini menunjukkan adanya sindikat dan permufakatan jahat yang terjadi secara sistematis di tubuh Pertamina. Menurutnya, praktik melawan hukum melalui markup harga telah merugikan negara dan menipu rakyat. “Ini luar biasa parah. Seruan untuk menegakkan akhlak di lingkungan Kementerian BUMN justru diluluhlantakkan oleh salah satu BUMN terbesar yang katanya berkelas…

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk optimis pada Pemerintah. Dalam 100 hari sudah banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. “Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk mensukseskanya,” tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Februari 2025. Selain itu, lanjut Jazuli, banyak transformasi dalam tata kelola pemerintahan, program, dan anggaran termasuk efisiensi besar-besaran APBN dan APBD agar dapat fokus untuk membiayai program-program pro rakyat yang riil dan konkrit. Presiden juga mentransformasi pengelolaan sumber daya nasional, BUMN dan industri strategis nasional agar…

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengusulkan untuk diadaptasinya sistem pemilu campuran dalam rangka untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II yang membahas evaluasi Pemilu Serentak 2024 dan penataan sistem pemilu untuk perubahan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. RDPU tersebut turut menghadirkan sejumlaa, yakni Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (Peneliti Politik BRIN), Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H. (Dosen Hukum Pemilu FH UI), Khoirunnisa Nur Agusyati (Direktur PERLUDEM), dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. (Dosen FH Universitas Andalas). “Keempat-empatnya (pakar) tadi menyampaikan dan saya memang setuju, mungkin kita sudah mulai…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas pemilu yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden. Ia mencontohkan di daerah Jawa Barat seperti Bandung, pemilih memiliki beban karena harus memilih dari ratusan calon dalam satu waktu. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kondisi seperti ini, pemilihan presiden menjadi pusat perhatian utama, sementara calon legislatif kehilangan daya tarik di mata publik. “Bintangnya itu hanya capres. Yang caleg ini nggak ada yang jadi bintang, melempem semua,” ujarnya dalam RDPU Komisi II dengan Akademisi terkait evaluasi pemilihan serentak nasional tahun 2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mohamad Hekal, menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang berdampak positif terhadap hasil (outcome) tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI bersama Wakil Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Kiki Verico, serta Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Hekal meminta agar pembahasan efisiensi tidak disalahartikan sebagai upaya kontraksi ekonomi. Ia juga mendorong adanya kolaborasi untuk memastikan efisiensi menghasilkan manfaat yang maksimal. “Mungkin Pak Kiki boleh menyampaikan kolaborasi sedikit tentang efisiensi yang…

Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, optimistis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memiliki daya saing internasional. Diketahui, BPI Danantara diproyeksikan akan mengelola aset kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernilai fantastis mencapai Rp15-16 ribu triliun. “Total kekayaan, aset BUMN itu semuanya ada Rp15-16 ribu triliun. Sekarang belum efektif, masih sepotong-sepotong. Danantara menjadi induk mereka karena punya kapasitas besar dan diperhitungkan. Kita punya alam yang luar biasa kekayaannya, sehingga akan mampu mempunyai daya saing yang kuat dan diperhitungkan,” ujar Subardi melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, pengelolaan investasi yang…

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina pada Selasa (25/6/2025). Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto sepakat jika Komisi VI DPR RI memutuskan untuk memanggil Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero). Pemanggilan oleh Komisi VI DPR RI ini, tegasnya, harus segera dilakukan karena kasus tersebut diduga telah merugikan negara hingga mencapai Rp193,7 triliun. Demikian hal tersebut disampaikan oleh dirinya melalui rilis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (26/2/2025). “Saya pikir Pertamina harus betul-betul menyelesaikan kasus ini dan memberikan klarifikasi yang benar, terutama…

Komisi VI DPR RI akan memanggil Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) untuk memperoleh penjelasan secara terbuka terkait kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo melalui rilis yang dikutip koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Secara tegas, pihaknya akan terus mengawasi perkembangan kasus tersebut. “Kami di DPR akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan meminta Menteri BUMN serta direksi Pertamina untuk memberikan penjelasan secara terbuka dalam rapat dengan Komisi VI,” tutur Politisi Fraksi PAN ini. Dirinya pun mengaku prihatin dengan terbongkarnya kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang menurutnya bakal…