Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan pentingnya penegakan hukum di sektor Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencegah kebocoran anggaran negara. Ia mengingatkan kembali instruksi Presiden terkait penyelamatan SDA serta menekan potensi kerugian negara akibat praktik ilegal di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi. “Kita mengingatkan kembali pidato-pidato Presiden soal penyelamatan sumber daya alam dan penekanan kebocoran anggaran. Penegak hukum harus menafsirkan arahan ini sebagai landasan untuk bertindak tegas,” ujar Rudianto kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi III DPR RI di hadapan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau, Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/02/2025). Menurutnya, kebocoran anggaran di…

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025) dengan Perkumpulan Guru Impassing Nasional (PGIN) guna menerima aspirasi terkait tindak lanjut efisiensi dan rekonstruksi anggaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan pentingnya perhatian terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama agar tidak menjadi prioritas kedua dalam sistem pendidikan nasional. Selly mengapresiasi data dan materi yang disampaikan oleh PGIN sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan bersama Kementerian Agama. “Kami mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan, yang tidak hanya berupa aspirasi,…

Sekjen DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa efisiensi anggaran di Setjen DPR RI tidak akan mengurangi kualitas dan dukungan pelayanan kepada DPR RI. Pasalnya, hal tersebut merupakan tugas utama Setjen DPR sebagai mandatori yang telah diatur dalam undang-undang. “Tugas utama kami di Setjen DPR memberikan dukungan kepada dewan, dan yang dikurangi bukan anggaran DPR, karena itu dalam undang-undang, melainkan anggaran Setjen DPR yang sifatnya kegiatan suplemen atau pendukung saja,” ungkap Indra kepada koranmerdeka.co usai membuka Sosialisasi Penyampaian Arah Kebijakan dan Program Prioritas Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Indra menyampaikan hal itu di…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan mendukung penuh terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Baginya, kebijakan ini perlu turut memperoleh dukungan dari masyarakat luas lantaran berpotensi memastikan negara bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen pada tahun 2025. Pernyataan ini ia sampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025…

Inovasi sosial untuk mengembangkan masyarakat terus dilakukan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Secara konsisten, unit-unit operasi KPI melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong dan menumbuhkan kemandirian. “Komitmen pengembangan masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses bisnis KPI,” kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen dikutip dari siaran persnya, Selasa, 25 Februari 2025. Program-program tersebut menurut Hermansyah, dirancang untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar operasi kilang. Di Kilang Dumai misalnya, KPI mendorong lahirnya inovasi sosial berupa sistem perlindungan pesisir. Inovasi ini memberikan jawaban atas permasalahan perubahan iklim yaitu dengan alat pemecah ombak. Inovasi sosial ini menjadi bagian…

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran Danantara digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). “Selamat atas peluncuran Danantara yang dilakukan Pemerintah. Semoga bisa menggerakkan perekonomian nasional,” kata Puan dalam rilisnya, Senin (24/2). Peluncuran Danantara ini ditandai dengan dikeluarkannya aturan baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara menjadi badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. Diketahui, BPI Danantara dibentuk pasca revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disepakati oleh DPR pada 4 Februari lalu. UU BUMN yang baru…

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, (24/2/2025). Kehadiran Danantara berpotensi membuat Indonesia menuju era transformasi pengelolaan investasi strategis. Menanggapi, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto optimistis peluncuran Danantara dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baginya, pengelolaan dana investasi melalui lembaga tersebut bernilai penting selama dilaksanakan dengan baik. “Tentunya pengelolaan Danantara yang baik, dan juga investasi harus naik signifikan,” kata Firnando melalui rilis yang diterima oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (24/2). Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pembentukan Danantara juga merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan mendorong…

Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) membahas laporan kinerja LPDP tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menekankan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang mengharuskan mandatory spending sebesar 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan. “Sebagai bagian dari anggaran ini, LPDP memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dana pendidikan Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 ini…

Anggota Komisi V DPR RI Bakri menyoroti masalah utama yang hingga kini menghambat kelancaran proyek jalan Tol Trans Sumatera, yaitu pembebasan lahan, khususnya di ruas Palembang-Desa Betung Muaro Jambi. Hal ini ia sampaikan kepada koranmerdeka.co saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025). “Setelah berbicara dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya, kami menemukan bahwa kendala utama ada pada pembebasan lahan. Masalah ini cukup rumit, tetapi harus segera diselesaikan agar proyek tol ini bisa berjalan lancar,” ujar Bakri. Meskipun masalah pembebasan lahan menjadi penghambat utama, Legislator Dapil Jambi tersebut…

Anggota Komisi V DPR RI Ishak Mekki menyoroti permasalahan kemacetan parah di rute Palembang-Desa Betung, Muaro Jambi, yang seringkali mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Tim Komisi V DPR RI ke proyek tol Palembang-Jambi, di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025). Ia mengungkapkan bahwa pembangunan tol Trans Sumatera ini diharapkan dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi masalah kemacetan, terutama menjelang musim mudik Lebaran. “Seperti yang kita ketahui, kemacetan di rute Jambi Betung-Palembang sangat luar biasa, terutama saat arus mudik. Salah satu harapan besar kami adalah agar tol ini bisa segera difungsikan, setidaknya untuk mempermudah perjalanan…