Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber daya Indonesia (DSI).
Menurutnya, kebijakan yang bertujuan menata tata niaga dan memperkuat hilirisasi tersebut justru menimbulkan dampak serius terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani apabila implementasinya belum didukung kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.
Firman mengaku menerima banyak keluhan dari petani sawit di berbagai daerah yang mengeluhkan anjloknya harga TBS setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu tersebut.
“Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” ujar Firman dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan harga TBS mengalami tekanan. Pertama, adanya potensi penumpukan stok CPO di pabrik akibat proses ekspor yang harus melalui satu pintu sehingga mengurangi kemampuan pabrik menyerap hasil panen petani.
Kedua, munculnya kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mengenai potensi meningkatnya biaya distribusi dan administrasi yang pada akhirnya dapat mengurangi margin usaha. Kondisi tersebut mendorong pabrik melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.
Ketiga, ketidakpastian mekanisme pelaksanaan kebijakan membuat sebagian pembeli luar negeri dan pelaku industri mengambil sikap menunggu sehingga aktivitas perdagangan melambat. Situasi ini berdampak pada terganggunya arus ekspor dan menekan harga di dalam negeri.
“Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Wakil Ketua KADIN itu juga meminta pemerintah menerapkan masa transisi yang memadai sebelum kebijakan dijalankan secara penuh. Ia menilai jalur ekspor yang selama ini berjalan sebaiknya tetap dibuka sementara waktu agar tidak terjadi gangguan pada rantai pasok.
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan transparansi harga acuan, biaya layanan, serta mekanisme perdagangan yang diterapkan oleh DSI agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan petani maupun pelaku usaha.
“Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan yang belum siap dijalankan,” kata Anggota Baleg DPR RI ini.
Ia juga mendorong peningkatan serapan domestik melalui program biodiesel dan penguatan industri hilir sebagai langkah menjaga keseimbangan pasokan serta stabilitas harga sawit nasional.
“Petani membutuhkan kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani,” pungkasnya.
