Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk segera turun tangan mengatasi krisis air bersih di lokasi bencana alam, salah satunya di Padasari, Jatinegara, Kabupaten Tegal. Desakan ini disampaikan Fikri menyusul temuan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI di Gedung Setda Kabupaten Semarang, Ungaran. Kebutuhan mendesak ini salah satunya terjadi di area pembangunan hunian sementara (huntara) korban bencana tanah bergerak di Padasari, Kabupaten Tegal. Fikri yang meninjau lokasi bersama Ketua MPR mendapati laporan dari Kementerian PU terkait kurangnya sumber air. Ia pun langsung menghubungi Kepala BRIN Arif Satria untuk…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mendesak pemerintah melindungi secara maksimal serta mempercepat pemulangan puluhan ribu jemaah umrah Indonesia akibat perang Iran versus AS-Israel. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam aspek keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan. “Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” tegas Selly dalam keterangannya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (1/3/2026). Diketahui, lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia saat ini belum dapat kembali ke tanah air sesuai jadwal akibat gangguan penerbangan…

Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta Utara III, Adang Daradjatun, melaksanakan kegiatan Serap Aspirasi bersama warga Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan diawali dengan tausiyah yang mengingatkan pentingnya meningkatkan kualitas ibadah puasa serta memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Dalam kesempatan tersebut juga dilaporkan berbagai program partai Jakarta Utara selama Ramadhan, antara lain lomba Musabaqah Bacaan Qur’an (MBQ), posko mudik, i’tikaf bersama, serta kegiatan sosial dan penanggulangan bencana di wilayah Tanjung Priok. Dalam kesempatan itu, Adang Daradjatun menyampaikan peran Komisi III DPR RI dalam penyelesaian KUHP dan KUHAP, termasuk pentingnya pendampingan advokat atau keluarga dalam proses…

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mengawal ketat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir daring. Ia menegaskan bahwa proses penyaluran tahun ini harus berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna menjamin kesejahteraan pekerja sektor logistik berbasis aplikasi. “Kami meminta Kemenaker berkoordinasi dengan Kemenhub untuk memastikan penyaluran THR bagi pengemudi ojek online dilakukan secara terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak mereka,” ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (1/3/2026). Sudjatmiko menilai…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timur Tengah untuk segera mengambil langkah darurat guna melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia. Hal ini merespons eskalasi konflik pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara dan tertahannya jemaah di berbagai bandara transit. Kiai Maman, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini. Ia menyoroti kondisi jemaah yang kini nasibnya menggantung karena jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute pulang ke tanah air terganggu secara signifikan. “Kami sangat prihatin dengan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat melakukan mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia. Hal ini menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan jadwal penerbangan internasional. Abdul Wachid menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah untuk memantau keselamatan jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan. “Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah membenarkan anggaran Badan Gizi Nasional (Badan Gizi Nasional) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari fungsi pendidikan. Hal itu merespons banyak pertanyaan yang disampaikan awak media kepada dirinya terkait polemik MBG tersebut. Said menegaskan sejak Presiden Prabowo memimpin pemerintahan, dan mengajukan APBN tahun 2025 dan 2026, anggaran pendidikan sesuai dengan mandat konstitusi, yakni 20 persen dari belanja negara. Alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2025 sebesar Rp.724, 2 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp.769 triliun. Dalam dua tahun anggaran ini, alokasi anggaran pendidikan tersebut termasuk anggaran BGN di dalamnya, tahun 2025 sebesar Rp.…

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti perihal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi polemik di publik. Menurutnya, program ini wajar menjadi perhatian publik mengingat jangkauan programnya yang mencapai puluhan juta penerima. Atas hal ini, ia berpandangan, Presiden Prabowo memiliki pemikiran bahwa kualitas gizi anak anak Indonesia perlu ditingkatkan. Sepemikiran dengan presiden tersebut, menurut Said, agenda ini mulia sekaligus penting, sebab rata rata prevalensi gizi kronis anak anak Indonesia masih tinggi, sekitar 19 persen, artinya setiap 100 kelahiran, 19 persen di antaranya mengalami gizi kronis. “Persentase ini tergolong menengah-tinggi, ukuran WHO harus di bawah 10 persen untuk kategori…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa data kependudukan yang akurat sangat penting bagi DPR dalam merumuskan berbagai kebijakan, mulai dari isu pangan, pertanian, hingga kebijakan terkait penduduk. “Berbagai keputusan strategis yang diambil DPR harus memastikan jumlah penduduk yang riil, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok umur, hingga kondisi pekerjaan masyarakat,” ujarnya kepada koranmerdeka.co usai penandatanganan kerja sama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Ia menambahkan, pemanfaatan data tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan batasan dalam penggunaannya. Tidak seluruh data akan diakses, melainkan…

Komisi IV DPR RI mendorong pemetaan kebutuhan garam nasional secara rinci dan penguatan intensifikasi berbasis teknologi. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis pengembangan sektor pergaraman. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menjelaskan, kebutuhan garam nasional terbagi dalam tiga kategori utama. Yakni, garam konsumsi rumah tangga, garam aneka pangan untuk industri makanan dan minuman, serta garam industri untuk kebutuhan kimia seperti chlor-alkali plant. Saat ini, kebutuhan garam konsumsi mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, sementara garam untuk aneka pangan berkisar 700 ribu ton. Dengan demikian, total kebutuhan keduanya berada di kisaran 1,9 hingga 2 juta ton setiap tahun,…