Penulis: Redaksi

Komisi XI DPR-RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Korea Selatan yang dipimpin oleh Anggota Majelis Nasional Republik Korea Selatan Min Byoung-Dug pada Rabu (14/1/2025) di Ruang Delegasi Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penguatan kerjasama kedua negara di bidang sektor jasa keuangan. “Indonesia dan Korea Selatan memiliki fokus yang sama dalam pengaturan dan pengawasan dibidang teknologi keuangan, mata uang digital, hingga aset keuangan digital. Hal tersebut bertujuan untuk mengakomodasi dan mengantisipasi pesatnya disrupsi teknologi terhadap landskap sektor jasa keuangan. Maka dari itu, kami…

Raker Komisi XIII DPR RI menegaskan pentingnya pendekatan hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat dalam penataan sistem eksekusi jaminan fidusia. Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026), yang membahas dampak sosial dan hukum dari praktik penarikan objek fidusia di lapangan. Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hugua, menilai bahwa lemahnya regulasi dan ketiadaan standar operasional prosedur lintas lembaga telah membuka ruang terjadinya pelanggaran HAM, khususnya terhadap masyarakat kecil sebagai debitur. “Eksekusi objek fidusia yang tidak jelas aturannya…

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Sumatera Barat, Cindy Monica, kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat. Bertempat di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Minggu (18/1/2026), Cindy Monica menyerahkan sejumlah bantuan produktif guna memperkuat sektor ekonomi rakyat, perikanan, peternakan, dan pertanian di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Pariaman, Yota Balad, yang menyampaikan apresiasi atas peran aktif dan kerja nyata Cindy Monica sebagai wakil rakyat di tingkat nasional. Ia menilai bantuan yang disalurkan memiliki dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami mengapresiasi langkah konkret Ibu Cindy Monica yang tidak hanya memperjuangkan aspirasi…

Anggota Komisi V DPR RI Fadholi menegaskan bahwa kenyamanan di dalam kereta api harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan penumpang. Menurutnya, pelayanan perkeretaapian tidak hanya menitikberatkan pada ketepatan waktu dan operasional, tetapi juga pada pengalaman perjalanan yang nyaman dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Cirebon, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026). Fadholi menilai, konsep layanan berbasis kebutuhan penumpang dapat menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi publik. Ia mengusulkan sejumlah penyesuaian fasilitas di dalam kereta, seperti penyediaan ruang ibadah yang layak,…

Pemanfaatan teknologi digital dinilai harus menjadi bagian dari kultur kerja di Kantor Pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di era ketika ekspektasi masyarakat terus meningkat, penggunaan perangkat digital tidak lagi cukup sebatas penyediaan sistem, melainkan harus benar-benar menyatu dalam proses kerja sehari-hari. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menilai bahwa teknologi hanya akan efektif bila digunakan secara konsisten oleh seluruh jajaran. Ia menilai peningkatan pelayanan publik tidak hanya mengandalkan perbaikan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja yang mendukung penggunaan teknologi sebagai instrumen utama percepatan layanan. “Penggunaan teknologi ini benar-benar harus efisien dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kalau memang…

Kabar hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta–Makassar menimbulkan keprihatinan luas. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, meminta negara hadir secara penuh dengan langkah cepat, terkoordinasi, dan terukur dalam menangani insiden penerbangan tersebut. Pesawat milik maskapai Indonesia Air Transport itu dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (17/1/2026) sekitar pukul 13.17 WITA. Pesawat tersebut seharusnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, namun tidak kunjung tiba sesuai jadwal. Mori Hanafi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait penyebab hilangnya kontak pesawat, serta memberikan ruang bagi tim teknis serta otoritas terkait untuk bekerja secara profesional. “Publik perlu…

Komisi II DPR RI menegaskan bahwa reformasi layanan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan sistem dan teknologi, tetapi juga perubahan cara pandang aparatur terhadap masyarakat sebagai pemilik hak. Berdasarkan Paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat dan Jakarta Timur menunjukkan adanya berbagai inovasi layanan, tetapi DPR RI menilai keberlanjutan reformasi sangat bergantung pada integritas dan akuntabilitas pelayanan. Hal ini terungkap saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menilai tanpa kontrol publik yang kuat, digitalisasi dan percepatan layanan berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, transparansi…

Di balik megahnya terminal dan meningkatnya arus wisatawan, Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi mengingatkan bahwa pembangunan bandara belum sepenuhnya inklusif jika masih menyisakan hambatan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, bandara sebagai gerbang utama pariwisata harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan akses setara bagi seluruh pengguna jasa penerbangan. Penegasan tersebut disampaikan Erna Sari Dewi, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (15/1/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi kesiapan infrastruktur bandara sebagai wajah pertama Indonesia bagi wisatawan. Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Nasdem…

Tertib administrasi pertanahan dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan kejelasan penguasaan, pemindahbukuan, pemanfaatan, serta penggunaan tanah. Penguatan data hukum pertanahan dianggap semakin mendesak mengingat masih banyaknya persoalan yang muncul akibat dokumen lama yang belum diperbarui. Karena itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menekankan pentingnya langkah proaktif pemerintah dalam mempertegas legalitas dan akurasi dokumen kepemilikan. “Pemerintah juga sekarang ini untuk semakin mengatasi soal itu (mafia tanah) juga meminta masyarakat, bagi masyarakat yang punya sertifikat tahun 1967–1997, diminta untuk memperbarui,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis…

Pemanfaatan layanan digital menjadi salah satu fokus peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Aplikasi Sentuh Tanahku dinilai sebagai instrumen penting untuk mendorong masyarakat mengurus kebutuhannya secara mandiri, sekaligus mempermudah proses verifikasi dan transparansi layanan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut sudah dirancang untuk membantu masyarakat memahami layanan secara lebih jelas sebelum datang langsung ke kantor pertanahan. “ATR/BPN ini mengeluarkan aplikasi namanya Sentuh Tanahku. Jadi, masyarakat kalau mau mendapatkan layanan pertanahan lewat situ dulu. Cari apa pelayanan yang diperlukan lalu di situ juga bisa diketahui persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan (untuk urus masalah pertanahan). Usahakan…